Soal Yerusalem, Menlu RI Serukan Uni Eropa Tak Ikuti Jejak AS

Liputan6.com, Brussel - Dengan melanjutkan perjuangan diplomasi untuk Yerusalem dan Palestina, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa (UE) untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini.

Pertemuan itu dilaksanakan di Kantor Komisioner Uni Eropa di Brussel, Belgia, pada Kamis, 14 Desember 2017 pagi waktu setempat.

"Indonesia mengharapkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mengikuti jejak unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem," kata Retno kepada Mogherini, seperti dikutip dari rilis resmi Kemlu RI yang diperoleh Liputan6.com, Kamis (14/12/2017).

Menlu RI juga menaruh harapan kepada negara anggota UE untuk memegang teguh status quo Yerusalem dan Palestina, seperti yang telah ditetapkan oleh PBB.

Retno juga meminta agar seluruh negara anggota UE dapat mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan hasil-hasil dari KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina yang diselenggarakan di Istanbul pada Rabu, 13 Desember 2017.

Kepada Mogherini, Retno mengatakan bahwa anggota OKI bersatu dan tegas mengecam serta menolak keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menlu RI juga mengajak Uni Eropa untuk mendukung Palestina melalui berbagai bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas.

"Hal ini penting, agar pemerintah dan rakyat Palestina dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memerintah negaranya sendiri," kata Retno kepada Mogherini saat membahas isu Yerusalem.

Saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi, Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini, mengatakan bahwa para negara anggota organisasinya berpandangan yang sama dengan sikap Indonesia.

"Saya berpandangan yang sama dengan sang Menteri (Retno Marsudi). Dan pandangan itu jelas, terkonsolidasi dan satu suara," kata Mogherini, seperti dikutip dari situs resmi Uni Eropa, 14 Desember 2017.

"Kami juga percara bahwa solusi realistis konflik antara Israel dan Palestina harus didasari pada solusi dua negara (Two States Solution), Palestina dan Israel sebagai negara yang merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara berdasarkan garis demarkasi 1967," lanjutnya.

Sang komisioner juga mengatakan, ia dan Menlu Retno sepakat bahwa secara bersama-sama, UE serta Indonesia harus terus berkontribusi menemukan solusi dan kerangka internasional untuk negosiasi langsung terkait isu Yerusalem dan konflik Palestina - Israel.