JK: Dunia Butuh PBB yang Lebih Responsif dan Kredibel

Liputan6.com, New York - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan, membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggung jawab, dan kredibel.

Oleh karena itu, PBB harus menunjukkan kepemimpinan yang memperkuat kemitraan dan kerjasama antar bangsa, bukan yang mendukung persaingan dan paradigma zero-sum, melainkan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip multilaterisme, apalagi yang mendukung dan mempromosikan unilateralisme sempit.

Hal tersebut disampaikan oleh JK dalam pidatonya pada sesi debat dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di General Assembly Hall, New York, Kamis, 27 September 2018.

"Inilah sebabnya mengapa reformasi PBB tidak bisa dihindari. Kalau tidak, maka PBB akan usang dan tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan hari ini dan esok," ungkap Wapres Jusuf Kalla, demikian yang disebut dalam rilis yang diterima oleh Liputan6.com, Jumat (28/9/2018).

Lebih lanjut, Wapres JK menuturkan bahwa PBB harus diposisikan dengan lebih baik untuk membantu negara-negara yang menopang perdamaian dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Indonesia siap untuk berkontribusi pada tujuan mulia ini demi kemanusiaan," ujarnya.

Dunia terus menghadapi tantangan global yang kompleks, di mana ketidakstabilan dan konflik masih merajalela mewarnai dunia, seperti kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekstrem terus berlanjut, bahkan pemikiran zero-sum dan nasionalisme sempit sering berlaku.

"Demokrasi serta pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah sehari-hari dalam hidup kita," ujar Wapres.

Di saat seperti ini, kata Wapres, orang sering keliru melihat kepemimpinan yang hanya memiliki kekuatan besar, kepemimpinan yang memiliki kekuatan superhero, namun dunia tidak perlu mencari pahlawan super tersebut seperti kekuatan Avengers atau Justice League.

"Kita di ruangan ini adalah para pemimpin global," tegasnya.

Secara kolektif, terang Wapres Jusuf Kalla, bahwa PBB memiliki kekuatan seperti superhero, yang harus dilakukan adalah memanfaatkan kehendak, keberanian, kekuatan, welas-asih, keegoisan dan kerendahan hati sendiri.

"Ini adalah inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana kita semua percaya pada kekuatan dan kekuasaan mantra dalam Piagam PBB. Kami adalah bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa," seru Wapres.

Wapres menegaskan bahwa sebagai pemimpin global, menurutnya, muda dan tua, wanita dan pria, harus bekerja bersama untuk mendorong yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mengejar kedamaian, kesetaraan, dan keberlanjutan bagi orang-orang yang membutuhkan kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama. Tidak ada kepemimpinan yang efektif tanpa tanggung jawab yang tulus, dan sebaliknya.

Di tengah pidatonya, Wapres membeberkan poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam Sidang Majelis PBB kali ini, yaitu

Poin pertama menurutnya adalah kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama yang menentukan hasil dari pencariannya untuk perdamaian abadi. Karena perdamaian, lanjut Wapres, bukan semata-mata tidak ada perang, namun menjaga komitmen untuk perdamaian menjadi lebih penting.

"Ini tidak lain adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, dari mana kita mulai mengejar kebahagiaan kita. Tetapi ini harus dimulai dengan kepemimpinan sejati," jelasnya.

Wapres menyerukan bahwa hal ini harus dimulai terlebih dahulu dari rumah dan wilayah masing-masing negara.

"Di lingkungan kita, untuk menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, Indonesia akan selalu percaya pada cara berpikir seperti ini,” tandasnya.

Namun demikian, kata Wapres, tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan sendirian, sehingga perlu dukungan dari semua pihak.

"Inilah sebabnya, mengapa sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun depan, kami akan membutuhkan dukungan Anda,” harapnya.

Di kesempatan tersebut Wapres juga tak lupa menyampaikan terimakasih atas dukungan negara-negara sahabat, sehingga Indonesia dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan dan keyakinan Anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi mitra sejati Anda untuk perdamaian," katanya.

Dalam pandangan Wapres, selama lima dekade terakhir, kawasan Asia Pasifik memberikan dividen perdamaian yang panjang untuk semua.

Karena itu, lanjut Wapres, landskap geopolitik dan geostrategis berubah begitu cepat, Indonesia melihat peluang untuk memperluasnya ke wilayah Indo-Pasifik yang lebih besar.

"Bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kami mengedepankan pandangan kawasan India dan Pasifik sebagai teater geostrategis tunggal. Wilayah kerja sama, bukan persaingan untuk mendukung ekosistem perdamaian global yang lebih besar," tutur Wapres.

Wapres menegaskan, bahwa komitmen dan tanggung jawab untuk perdamaian harus direplikasi di semua wilayah, termasuk di Timur Tengah.

"Pusat perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah adalah persoalan Palestina yang berkepanjangan," ucapnya.

Karena, kata Wapres, Komitmen untuk perdamaian akan dipertanyakan jika PBB tidak dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Dihadapan para delegasi dan kepala negara, Wapres juga menyoroti ancaman terdekat terhadap status quo Yerusalem yang semakin nyata, dan jutaan pengungsi Palestina dipertaruhkan.

"Situasi kemanusiaan semakin buruk dari hari ke hari. Situasi saat ini tidak hanya membahayakan proses perdamaian, namun juga menghancurkan harapan rakyat Palestina dan harapan kita semua untuk Negara Palestina merdeka," paparnya.

Komunitas internasional tidak bisa lagi terus diam.

Oleh karena itu, tegas Wapres, PBB harus mendorong negosiasi segera yang dapat membuat solusi dua negara menjadi kenyataan.

"Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina, sampai hari Palestina benar-benar merdeka," seru Wapres.

Di tingkat global, kata Wapres, Indonesia mendapat kehormatan untuk memberikan kontribusi bagi penjaga perdamaian. Indonesia kini berkontribusi dengan menerjunkan lebih dari 3.500 personel di 9 misi PBB, sebagai negara dengan kontribusi tentara/polisi terbesar ke-8.

"Kami tidak akan berhenti di sini. Kami siap menyumbangkan 4.000 pasukan pemelihara perdamaian pada tahun 2019, dengan peningkatan proporsi pasukan pemelihara perdamaian perempuan," rencananya.

Wapres meyakini di luar hitungan jumlah, operasi Penjagaan Perdamaian PBB harus terus menjadi usaha unggulan PBB dengan catatan kapasitasnya terus ditingkatkan.

"Itulah sebabnya kami mendukung Deklarasi Aksi untuk Menjaga Perdamaian," kata Wapres.

Dalam poin kedua, Wapres menyebutkan bahwa perdamaian harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Perdamaian dan pembangunan harus berjalan seiring dan saling menguatkan.

"Hanya dengan hal demikianlah perdamaian dapat membawa manfaat bagi masyarakat kita. Karena alasan inilah tujuan pembangunan dan komitmen disepakati," pungkas Wapres.