Dubes China: Kami Terima Baik Saran PP Muhammadiyah tentang Muslim Uighur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China melalui kedutaan besarnya di Jakarta, kembali menanggapi kontroversi tentang kamp detensi terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kali ini, mereka menggandeng Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai mitra dialog dalam menentukan sikap pernyataan terhadap publik.

Pada konferensi pers yang digelar di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (28/12/2018), Duta Besar China Xiao Qian mengucapkan terima kasih atas atensi dan peran aktif publik Indonesia dalam membinan hubungan baik dengan masyarakat di Negeri Tirai Bambu.

Dalam pertemuan dengan pengurus PP Muhammadiyah, Dubes Xiao mengatakan bahwa pihaknya telah berdialog secara terbuka tentang beragam isu yang memengaruhi hubungan antara China dan Indonesia.

Terutama untuk isu muslim Uighur, Dubes Xiao mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dengan baik saran-saran positif yang diberikan oleh pengurus PP Muhammadiyah.

Salah satu saran menyebut bahwa China perlu menjalin komunikasi yang lebih luas dengan komunitas-komunitas muslim, guna membentuk progresivitas dalam menetapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan asas perdamaian, sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Selain sebagai teman baik, kami juga memandang Indonesia sebagai salah satu negosiator yang baik dalam menanggapi berbagai isu yang berkaitan dengan ekstremisme dan terorisme, kami senang dapat berdialog dengan Bapak Haedar Nashir (ketua PP Muhammadiyah) dan rekan-rekan di sini, membahas tentang beragam hal yang berakar pada semangat perdamaian, keadilan, dan kemajuan zaman," jelas Dubes Xiao.

Terkait kondisi masyarakat muslim di Provinsi Xinjiang, Dubes Xiao meluruskan bahwa hal itu tidak benar. Menurutnya, terjadi salah paham dalam menerima informasi yang beredar di luas di tengah masyarakat, terutama via media sosial.

"China terdiri dari masyarakat yang multikultur dan multibudaya, di mana undang-undang dasar kami menjamin tidak ada pembatasan ruang gerak bagi rakyat untuk menjalankan keyakinannya," jelas Dubes Xiao.

Provinsi yang Damai

Dia juga menambahkan bahwa China kini memiliki sekitar 23 juta penduduk muslim, di mana 14 juta di antaranya berada di provinsi Xinjiang.

Wilayah yang berada di sisi barat daya China itu, menurut Dubes Xiao, memiliki lebih dari 24 ribu masjid, hampir 29 ribu ulama, dan 103 organisasi masyarakat muslim.

"Xinjiang adalah provinsi yang damai. Daripada Anda mendengar 100 kali kabar tidak benar tentang kondisi di sana, lebih baik menyaksikannya langsung. Kami sangat terbuka untuk itu, mulai dari akses, keramahan penduduk, dan banyak lainnya," ujarnya.

Dubes Xiao juga kembali menegaskan bahwa tidak ada kamp detensi, melainkan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi. Program tersebut, menurutnya, adalah bentuk komitmen nyata dari pemerintah Xinjiang untuk menjalankan amanah pusat dalam menyejahterakan rakyat.

Simak video pilihan berikut: 

Di lain pihak, Kepala PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa ini merupakan kunjungan kedua oleh Kedutaan Besar China untuk membahas isu muslim Uighur.

Menurutnya, pihak Kedubes China telah menunjukkan itikad baik untuk menanggapi secara langsung mengenai kontroversi terkait program pusat pelatihan vokasi, yang menurut banyak kabar, dituding sebagai kamp detensi.

"Duta Besar Xiao Qian telah menyampaikan informasi terbuka tentang keadaan masyarakat muslim Uighur di Provinsi Xinjiang," ujar Haedar.

"Kami beri masukan untuk tetap menghormati prinsip politik global yang mengusung asas perdamaian, sebagaimaa kesepakatan tata dunia menurut PBB. Tidak ada yang boleh ditutupi, dan pemerintah China sependapat akan hal itu," lanjutnya menerangkan.

PP Muhammadiyah, menurutnya, berharap agar China tampil sebagai pelopor paradigma poitik internasional dengan pendekatan progresif, yang secara khusus mengedepankan sikap damai dan non-kekerasan.

Selain itu, hasil dialog Kedubes China dan PP Muhammadiyah juga menghasilkan dua fokus utama lainnya, yaknni tentang kerja sama investasi dan jaminan terhadap peluang terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

"Dalam dialog tersebut, kami juga berharap bahwa kerja sama antar pemerintah dan masyarakat kedua negara terus ditingkatkan, demi terwujudnya semangat Asia Afrika yang kooperatif," pungkasnya.