DPR AS Jegal Pidato Tahunan Donald Trump Akibat Shutdown Government

Liputan6.com, Washington DC - Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada Rabu 23 Januari 2019, memperingatkan Donald Trump bahwa ia tidak akan diizinkan untuk menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di kamar Dewan, sebelum penutupan sebagian pemerintah (shutdown) negara itu berakhir.

Dalam sepucuk surat kepada Trump, Pelosi mengatakan: "Saya menulis untuk memberi tahu Anda bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan mempertimbangkan resolusi serentak, yang mengesahkan pidato kenegaraan Presiden Federal sampai pemerintahan kembali dibuka."

Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (24/1/2019), sistem politik AS mengharuskan presiden mendapat izin langsung dari ketua DPR untuk bisa menyampaikan pidato tahunan di sana.

Adapun pidato tahunan Donald Trump di DPR AS direncanakan berlangsung pada 29 Januari mendatang.

Sebelumnya, Trump telah menolak imbauan Pelosi untuk menunda pidato tahunan tersebut, sebelum dicapai kesepakatan dalam penuntasan shutdown.

Membalas surat yang dikirimkan Pelosi, Donald Trump menulis bahwa Gedung Putih tetap berharap dapat memberikan pidato tahunannya di DPR AS.

"Akan sangat menyedihkan bagi kita jika (pidato) Negara Serikat tidak disampaikan tepat waktu, sesuai jadwal, dan yang sangat penting, sesuai lokasi seharusnya (di DPR)," Trump menulis.

Simak video pilihan berikut: 

Penutupan sebagian pemerintah AS saat ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS, di mana mulai berlaku sejak pengajuan anggaran miliaran dolar AS oleh Trump --untuk mendanai perluasan tembok perbatasan di selatan-- ditolak oleh Kongres yang dikuasasi kubu Demokrat.

Memasuki hari ke-33 pada Rabu 23 Januari, pegawai federal, serikat pekerja dan lainnya telah menyatakan kemarahannya karena dipaksa bekerja tanpa upah, atau tidak diizinkan absen bekerja.

Sementara itu, pada akhir pekan lalu, Trump menawarkan untuk memperpanjang perlindungan sementara bagi imigran anak tidak berdokumen dan pemegang Status Perlindungan Temporer, dengan imbalan pelolosan anggaran dinding perbatasan.

Sebelum rencana itu diumumkan secara resmi, kubu Demokrat menyebutnya "tidak dapat diterima" dan "tidak memadai", serta menudingnya sebagai "kompilasi dari beberapa inisiatif yang sebelumnya ditolak".

Di lain pihak, jajak pendapat oleh lembaga konsultan Politico/Morning Consult pada 18 dan 22 Januari lalu, menemukan bahwa 7 persen dari responden memilih "meloloskan dana ke tembok perbatasan jika itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penutupan pemerintah".