Pemimpin Hong Kong Merestui Respons Keras Polisi Terhadap Pendemo

Liputan6.com, Hong Kong - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, pada Sabtu 19 Oktober 2019, mendukung penggunaan kekuatan oleh polisi sebelum demo besar anti-pemerintah yang direncanakan akhir pekan ini di wilayah otonomi khusus China itu, yang telah terpukul berbulan-bulan protes keras.

Menyusul pekan yang relatif tenang, demo Minggu 20 Oktober mendatang akan menguji kekuatan gerakan pro-demokrasi. Para aktivis bersumpah itu akan tetap dilanjutkan, meskipun polisi tidak menerbitkan surat izin demonstrasi, yang berarti perhelatan itu bersifat ilegal, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (19/10/2019).

Sebelumnya, ribuan orang pendemo Hong Kong telah menentang polisi dan mengadakan demonstrasi massal tanpa izin, seringkali damai pada awalnya tetapi berubah menjadi kekerasan di malam hari.

Polisi telah menolak izin untuk pawai hari Minggu dengan alasan risiko kekerasan dan vandalisme, yang telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian seperti ninja hitam, telah membakar stasiun metro, bank, serta toko-toko China.

Carrie Lam mengatakan, polisi Hong Kong telah menggunakan kekuatan yang tepat dalam menangani protes dan menanggapi kekerasan para pengunjuk rasa, di tengah kritik terhadap taktik mereka yang dinilai terlampau keras.

Lebih dari 2.600 orang telah ditangkap sejak protes meningkat pada bulan Juni.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Simak video pilihan berikut:

Pemicu kerusuhan di Hong Kong adalah proposal yang sekarang ditarik untuk memungkinkan ekstradisi ke daratan China, serta Taiwan dan Makau. Kasus seorang pria Hong Kong yang dituduh membunuh pacarnya di Taiwan sebelum melarikan diri kembali ke kota dijadkan sebagai contoh oleh pemerintah mengapa RUU Ekstradisi itu diperlukan.

Tuntutan pemrotes, sejak itu, bermanifestasi melampaui penentangan terhadap RUU ekstradisi, yakni: mengambil perhatian yang lebih luas bahwa Beijing mengikis kebebasan yang diberikan ketika Inggris mengembalikan kota itu ke China pada tahun 1997.

China membantah tuduhan itu dan menyalahkan negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Inggris sebagai biang kerusuhan.

Sementara itu, Carrie Lam pekan ini telah menolak dua dari lima tuntutan inti pengunjuk rasa, yakni: hak pilih universal dan amnesti bagi mereka yang didakwa akibat demonstrasi. Lam mengatakan, amnesti hukum adalah ilegal dan hak pilih universal adalah hal yang berada di luar kekuasaannya --mengindikasikan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat China di Beijing.