Bappenas Luncurkan Indeks Terhadap Keadilan dalam INLU 2019

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian - Netherlands Security and Rule of Law Update (INLU) 2019 resmi dibuka oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grinjs, dan akan dimulai pada 11 sampai 12 Desember 2019.

INLU 2019 merupakan sebuah kolaborasi yang diharapkan bisa menjadi ajang pembelajaran kedua negara untuk meningkatkan keamanan dan keadilan.

Tahun lalu, pada acara yang sama, sebuah diskusi intensif telah dilakukan dan berfokus membahas mengenai akses terhadap keadilan. Dan pada tahun ini, indeks akses terhadap keadilan akhirnya bisa diluncurkan.

Proses panjang telah dilakukan oleh tim riset Bappenas. Angka yang dihasilkan dalam studi ini nantinya akan dipakai sebagai acuan pengembangan dan pembentukan aturan hukum di Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya dari indeks tersebut adalah untuk mengontrol dan mengevaluasi program keadilan di Indonesia.

Dalam temuannya, indeks terhadap keadilan di Indonesia jatuh pada angka 69,6%. Diani Sadia Wati, sebagai staff ahli untuk urusan luar negeri Bappenas menyampaikan bahwa angka tersebut artinya kesadaran akan keadilan terhadap masyarakat Indonesia sebenarnya sudah cukup tinggi.

Patut dibanggakan, indeks akses terhadap keadilan di Indonesia merupakan yang pertama di Asia, di mana angka tersebut telahh dihasilkan secara komprehensif.

Hal itu membuktikan bahwa dengan adanya acara ini, bentuk kerjasama nyata antara Belanda dan Indonesia telah dihasilkan.

Poin tersebut pun ikut disebutkan oleh lambert Grijns, Dubes Belanda untuk Indonesia. Ia menyampaikan bahwa bentuk kerjasama seperti ini diiharapkan tidakhanya membuat kemajuan yang cepat tapi juga jauh bagi Tanah Airmaupun Negeri Kincir Angin tersebut.

"Tanpa adanya aturan hukum, tidak akan tercpita perjanjian dagang, kesejahteraan hak asasi manusia," ujar Grijns dalam pidato pembukanya.

Tak ketinggalan, ia memberi tahukan bahwa keadilan memanglah jadi masalah yang dihadapi oleh seluruh negaradi dunia. Maka dari itu, panel diskusi sepertii INLU sangatlah diperlukan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Turut hadir juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yassona H. Laoly dalam pembukaan INLU 2019. Ia menyamppaikan bahwa keadilan memang jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan demi mecapai misi dalam SDGs.

"Banyak tantangan yang harus dihadapi terkait keadilan, seperti keterbatasan dana negara, kurangnya sumber daya manusia. maupun minimnya kapabilitas wilayah," ujar Yassona Laoly.

Terkait panel diskusi ini, ia juga menyampaikan dukungannya karena dinilai bermanfaat dan dapat memperluas relasi di bidang hukum kenegaraan.

Menteri Hukum dan HAM itu juga menginformasikan bahwa kementerian mengharapkan peran aktif dari para dosen serta mahasiswa hukum. Ia mengatakan bawa pihaknya menyediakan banyak kesempatan beasiswa di bidang hukum bagi siapapun yang ingin meneruskan studi ke luar negeri.

Selain kedua tokoh tersebut, adapun Syarifuddin yang juga hadir sebagai perwakilan Mahkamah Agung.

Ia menyampaikan bahwa MA telah menerima banyak manfaat dari Belanda setelah kerjasama yang berjalan selama 20 tahun terakhir. Dan ini merupakan periode kedua sejak MOU kerjasama ditandatangani kedua pihak sejak 2018 lalu.

"Masih banyak PR yang untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik. Namun, adanya acara INLU ini mebawa rasa optimis dalam mencapai perubahan yang diharapkan," ujar Syarifuddin.