AS Cabut China dari Daftar Negara Manipulator Mata Uang

Jakarta - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS), mengumumkan bahwa AS telah mencabut tuduhan China sebagai manipulator mata uang. Keputusan ini diumumkan jelang kesepakatan dagang AS-China yang akan ditandatangani oleh perwakilan kedua negara, pada Rabu 15 Januari 2020. 

Sebelumnya pada Agustus 2019, pemerintahan Trump mencap China sebagai manipulator mata uang dan menuduh mendevaluasi yuan untuk membuat ekspor lebih kompetitif, demikian mengutip dari DW Indonesia, Rabu (15/1/2020).

Menurut Departemen Keuangan AS, otoritas China telah membiarkan mata uangnya melemah dan mencapai titik terendahnya dalam 11 tahun terakhir, agar barang-barang China lebih murah bagi pembeli luar negeri.

Departemen Keuangan AS telah menghapus label manipulator mata uang terhadap China dalam laporan mata uang tahunannya. Laporan ini sebelumnya telah ditunda selama tiga bulan oleh pemerintahan Trump hingga komitmen dengan China terhadap nilai mata uang bisa disepakati.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pada Senin 13 Januari 2020, bahwa tuduhan manipulator mata uang terhadap China telah dicabut, menyusul perjanjian dagang tahap satu yang akan ditandatangani AS-China pada Rabu 15 Januari 2020.

Mnuchin mengatakan China telah membuat komitmen untuk menahan diri dari devaluasi mata uang dan akan lebih transparan.

Meski telah dihapus dari daftar hitam, Departemen Keuangan AS akan tetap memantau secara ketat praktik mata uang China. Dilansir dari kantor berita Reuters, pada Senin (13/01), mata uang yuan mencapai angka tertingginya selama lima bulan terakhir, menjelang penandatanganan kesepakatan dagang AS-China tahap satu.

Pada Senin, Pemimpin Minoritas Senat dari partai Demokrat Chuck Schumer mengkritik langkah Departemen Keuangan AS, dengan mengatakan pemerintahan Trump justru mengalami kemunduran dengan mencabut tuduhan itu.

“China adalah manipulator mata uang, itu fakta,” ujar Schumer lewat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh kantornya.

"Sayangnya, Presiden Trump lebih suka mengalah kepada Presiden Xi Jinping daripada tetap bersikap keras pada China."

Meskipun begitu, banyak pihak menilai tuduhan manipulasi mata uang yang dikeluarkan pemerintahan Trump pada bulan Agustus 2019 hanya sebagai langkah simbolis.

Tuduhan itu harusnya menghasilkan kesepakatan antara AS-China yang biasanya berujung pada sanksi dagang, seperti yang selama ini telah dilakukan oleh AS selama perang dagang dengan China.