Soal Kembalinya Sanksi AS terhadap Iran, Sekjen PBB: Tampaknya Ada Ketidakpastian

Liputan6.com, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Sabtu (19/9) bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas deklarasi Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran.

Karena akan ada ketidakpastian tentang masalah tersebut, ujar Antonio Guterres.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bulan lalu bahwa dia memicu proses 30 hari di dewan yang mengarah pada kembalinya sanksi PBB terhadap Iran pada Sabtu malam yang juga akan menghentikan embargo senjata konvensional di Teheran agar tidak berakhir pada 18 Oktober.

Tetapi 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan langkah Washington tidak berlaku karena Pompeo menggunakan mekanisme yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, yang dihentikan Amerika Serikat pada 2018.

"Tampaknya ada ketidakpastian apakah proses tersebut ... benar-benar dimulai dan secara bersamaan apakah penghentian (sanksi) ... terus berlaku," tulis Guterres dalam sebuah surat kepada dewan, yang dilihat oleh Reuters, dikutip dari Antara, Senin (21/9/2020).

Pejabat PBB memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Keamanan untuk menerapkan sanksi dan Guterres menunjuk ahli independen untuk memantau implementasi. Dia "menunggu klarifikasi" dari status sanksi Iran.

Guterres tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk memberikan dukungan itu.

Washington berargumen hal itu memicu kembalinya sanksi - yang dikenal sebagai "snapback" - karena resolusi PBB yang mengabadikan pakta tersebut masih menyebut AS sebagai peserta. Para diplomat mengatakan hanya sedikit negara yang kemungkinan akan menerapkan kembali langkah-langkah yang dicabut berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir.

"Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 19 September 2020.

Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang Washington akan mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat penerapan sanksi PBB dan "meminta pertanggungjawaban pelanggar." Amerika Serikat berusaha mendorong Iran untuk merundingkan kesepakatan baru dengan Washington.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menanggapi di Twitter, "Kami semua dengan jelas mengatakan pada bulan Agustus bahwa klaim AS untuk memicu snapback adalah tidak sah. Apakah Washington tuli?"

Sekutu lama AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan kepada dewan pada hari Jumat bahwa keringanan sanksi PBB untuk Iran akan terus berlanjut dan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB "tidak akan memiliki efek hukum."

Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan di Twitter pada Sabtu 19 September, "'tenggat waktu' ilegal AS telah habis... melawan arus internasional hanya akan membuatnya lebih terisolasi."

Simak video pilihan berikut:

Pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada 20 September 2020 --sebuah langkah yang telah dipandang sebagai aksi unilateral.

Pemberlakuan sanksi --yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh AS pada 2015 untuk membuka jalan terhadap skema kesepakatan kepatuhan nuklir Iran atau JCPOA-- diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

"AS menerapkan kembali semua sanksi yang dulu sempat dibatalkan PBB terhadap Republik Islam Iran," demikian seperti dikutip dari USA Today, Minggu (20/9/2020).

Sanksi juga diharapkan akan menyasar perusahaan asing --di mana AS sebelumnya telah menuduh Rusia dan China-- yang mungkin mendukung proyek nuklir Iran.

Selengkapnya...