AS Tetapkan Militer Myanmar Lakukan Kudeta, Bantuan ke Pemerintah Resmi Disetop

Dengan menyatakan secara resmi terkait kudeta militer di Myanmar, AS juga menyetop bantuan ke pemerintah.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 03 Feb 2021, 12:34 WIB
Diterbitkan 03 Feb 2021, 12:34 WIB
Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen
Tentara Myanmar berjaga di jalan yang dibarikade menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (AP Photo)

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikatsecara resmi menetapkan militer Myanmar telah melakukan kudeta. Status kudeta yang ditetapkan itu secara hukum akan mengakhiri bantuan Amerika kepada Myanmar.

"Setelah meninjau dengan cermat fakta dan keadaan, kami telah menilai bahwa Aung San Suu Kyi, pemimpin partai yang berkuasa di Burma, dan Win Myint, kepala pemerintahan yang terpilih, digulingkan dalam kudeta militer," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS, seperti mengutip laman Channel News Asia, Rabu (3/2/2021). 

"Kami terus menyerukan kepada pimpinan militer Burma untuk membebaskan mereka, dan semua masyarakat sipil yang ditahan, dan para pemimpin politik segera dan tanpa syarat," katanya.

Di bawah hukum AS, pemerintah akan dilarang membantu tetapi efeknya sebagian besar bersifat simbolis karena hampir semua bantuan di Myanmar disalurkan ke saluran non-pemerintah.

Ketika ditanya berapa banyak uang yang masuk ke pemerintah, pejabat yang berbicara tanpa menyebut nama tersebut, berkata, "Sangat sedikit - hampir tidak ada."

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Militer Myanmar Disanksi AS

Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen
Tentara Myanmar berjaga di penghalang jalan yang diawaki dengan kendaraan lapis baja di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (AP Photo)

Militer Myanmar sudah di bawah sanksi AS atas kampanye brutalnya terhadap minoritas Rohingya.

Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Washington akan mempertahankan program kemanusiaan, termasuk untuk Rohingya, tetapi juga akan "melakukan peninjauan yang lebih luas atas bantuan" untuk Myanmar.

Presiden Joe Biden dalam pernyataan tegas pada hari Senin mengatakan AS akan mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar, yang dicabut selama transisi selama satu dekade menuju demokrasi.

Washington telah menyumbang US$ 1,5 miliar ke Myanmar sejak 2012 untuk mendukung demokrasi, perdamaian internal, dan komunitas yang dilanda kekerasan, menurut Departemen Luar Negeri.

Pejabat itu mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kontak sejak kudeta dengan para pemimpin militer atau sipil, yang telah menjadi tahanan rumah.

Namun dia mengatakan bahwa Amerika Serikat "melakukan percakapan yang berlangsung setiap hari" dengan Jepang dan India, mitra dekat AS yang "memiliki kontak lebih baik dengan militer Burma daripada kami".

Jepang dan India, sama-sama ingin menawarkan alternatif bagi mitra utama Myanmar, China, telah menjalin hubungan baik bahkan setelah negara-negara Barat menarik kembali perlakuan terhadap Rohingya, di mana Aung San Suu Kyi tidak banyak bicara.

Beberapa hari sebelum kudeta, India mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 ke Myanmar.


Infografis Kudeta Militer Myanmar:

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya