Sultan Islam hingga Kebijakan Ketat, 3 Faktor Ini Picu COVID-19 di Brunei Terkendali?

Liputan6.com, Jakarta - Hingga 20 Juni 2021, Brunei Darussalam hanya mencatatkan 255 kasus COVID-19. Teranyar, negara itu mencatatkan dua kasus baru, dengan salah satunya merupakan kasus impor dari Indonesia dan sisanya merupakan transmisi lokal.

Laporan terbaru itu menunjukkan total 114 kasus impor yang dikonfirmasi, dan kasus transmisi lokal tersebut menjadi kasus pertama sejak 6 Mei 2020 tahun lalu --setelah mencatatkan 410 hari tanpa kasus infeksi COVID-19 lokal.

Situasi di Brunei menunjukkan bahwa pandemi relatif terkendali.

Terlebih, jika situasi Brunei dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang melaporkan kasus hingga ratusan ribu hingga satu juta lebih kasus, serta ancaman gelombang kedua menyusul berbagai varian mutasi baru virus corona COVID-19.

Lantas, apa rahasia kesuksesan Brunei Darusalam dalam menghadapi pandemi global COVID-19? Ketika Asia Tenggara dan dunia dibuat kacau oleh virus, mengapa Bandar Sri Begawan tetap relatif 'tentram?

Dikutip dari berbagai sumber pada Minggu (20/6/2021), berikut 3 hal yang mungkin menjadi faktor kesuksesan Brunei mengendalikan COVID-19:

Dikutip dari the Star Malaysia dalam artikelnya pada 23 Mei 2021, salah satu kunci kesuksesan Brunei adalah kedisiplinan mereka dalam menerapkan kontrol perbatasan dan perjalanan orang yang ketat.

Surat kabar Malaysia itu menilai bahwa kebijakan tersebut berkontribusi besar dalam menahan penyebaran virus.

The Star juga menyebut bahwa Brunei telah memberlakukan larangan pengumpulan massa yang ketat, selain melakukan pelacakan kontak berbasis teknologi dan langkah-langkah karantina yang ketat untuk menjaga kasus-kasus yang ditularkan secara lokal tetapterkendali.

The Star juga menyebut bahwa kepatuhan warga terhadap pemerintah memberikan dampak signifikan.

"Melalui seluruh pendekatan Pemerintah dan ditambah dengan kepatuhan warga dan penduduk terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama pandemi, Brunei telah secara sistematis mencabut pembatasan melalui fase dan sekarang beroperasi dekat dengan normalitas, dengan bisnis dibuka dan pelonggaran pembatasan pengumpulan massal," tulis the Star pada 23 Mei 2021.

Meskipun berhasil, Brunei masih mempertahankan kebijakan kontrol perbatasan yang ketat dan memberlakukan prosedur pengujian dan isolasi yang ketat untuk pelancong yang masuk yang disetujui oleh pemerintah.

Dalam artikel opini untuk East Asia Forum, profesor politik University of Nottingham Malaysia William Case dan post-grad Nadia Hamdan menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Brunei sebagai Monarki Absolut dan praktik 'politik represif namun responsif', ditambah dengan kesetiaan warga terhadap kerajaan yang 'dipupuk oleh monarki melalui kebijakan kesejahteraan yang komprehensif sejak lama', adalah kunci utama keberhasilan negara itu dalam menghadapi krisis, termasuk krisis pandemi COVID-19.

Status mereka sebagai negara kaya dengan populasi penduduk yang kecil (490 ribu termasuk ekspat) juga berpengaruh, tambah Moez Hayat, post-grad di Georgetown University’s Walsh School of Foreign Service dalam artikel opini untuk Australian Institute of International Affairs pada 7 Januari 2021.

"Dalam menanggapi secara khusus pandemi, pemerintah dengan cepat menyusun rencana de-eskalasi empat tahap, yang didukung oleh alokasi anggaran khusus BND15 juta (US$ 10,5 juta) untuk menghadpai wabah dan keadaan darurat," tulis Case dan Hamdan dalam artikel opini yang terbit pada 28 Januari 2021.

Pemerintah Brunei juga menggelontorkan dana tambahan BND 11 juta (US$ 8,3 juta) untuk membangun Pusat Isolasi Nasional hanya dalam tiga minggu yang menggandakan kapasitas tempat tidur negara.

Sementara itu, untuk menjaga terhadap ketidakpatuhan, pemerintah memberlakukan prosedur dengan denda dan hukuman penjara, jelas kedua akademis itu.

"Pilihan kebijakan yang efektif ini didukung di Brunei oleh fitur kelembagaan dan struktural. Terutama, kapasitas negara dan layanan publik Brunei dibuat ampuh oleh pendapatan yang dihasilkan melalui industri minyak dan gasnya."

Case dan Hamdan juga mencatat bahwa Brunei sebagai negara memiliki keunggulan secara kelembagaan, di mana "rezim kesultanan yang otokratis memungkinkan pengambilan keputusan eksekutif yang menentukan dan output kebijakan yang efektif."

Sementara itu, Hayat juga menilai bahwa "otokratis sultan sebagai pemimpin monarki Islam di Brunei sangat relevan dalam penanganan pandemi COVID-19".

"Sebagai 'Monarki Islam Melayu', Brunei sensitif terhadap kebutuhan spiritual warganya. Masjid ditutup dan dibersihkan, dan pertemuan lebih dari keluarga dekat dilarang sepanjang Ramadhan dan selama Hari Raya (Idul Fitri). Sementara itu, pemerintah mendorong warga Brunei untuk memperkuat dan melaksanakan dzikir dan tadarus Al-Quran di rumahsaat menjalani karantina."

"Sebagai pemimpin politik dan agama bangsa, Sultan Bolkiah memberikan kepemimpinan moral yang tabah dan publik. Bolkiah menekankan tugas umat Islam untuk mengikuti pedoman jarak sosial, mengambil tindakan pencegahan sanitasi, dan untuk melipatgandakan doa-doa mereka dan merefleksikan Al-Quran, mengingatkan warga Brunei bahwa bagi umat Islam, virus itu sendiri dikirim oleh Allah. Sentimen semacam itu sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap pedoman kesehatan masyarakat."