Uni Eropa Akan Embargo Minyak Rusia

Liputan6.com, Brusel - Uni Eropa akan mengambil langkah tegas untuk melaksanakan embargo terhadap minyak Rusia. Langkah ini diprediksi bisa memberikan dampak besar kepada ekonomi Rusia, pasalnya negara itu sangat mengandalkan komoditas energi. 

Wacana embargo itu diumumkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Rabu (4/5/2022).

"Kami mengajukan pencekalan pada minyak Rusia," ujar Ursula von der Leyen, dikutip melalui akun Twitter resminya @vonderleyen.

Ia mengakui bahwa hal itu tidak akan mudah, namun ia berjanji akan mengupayakannya, dan secara bertahap berhenti membeli minyak Rusia.

"Demi memaksimalkan tekanan kepada Rusia, sembari meminimalisir dampak ke ekonomi kita," ujarnya.

Sanksi lain yang dipersiapkan Komisi Eropa akan menimpa Sberbank, yakni bank terbesar Rusia. Sberbank dan dua bank besar lainnya akan dikeluarkan dari sistem SWIFT.

Komisi Eropa juga mengaku sudah mengumpulkan nama-nama pejabat Rusia yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Bucha, Ukraina. Nama-nama itu termasuk para pejabat tinggi militer. 

"Kami tahu siapa kalian. Dan kalian akan dibuat bertanggung jawab," ujar Ursula von der Leyen yang juga sempat berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, para aktivis perdamaian meminta agar negara-negara Eropa berhenti membeli minyak Rusia. Pembelian minyak Rusia dianggap sama saja mendanai ongkos invasi yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kapal milik Pertamina juga sempat dicegat oleh kapal Greenpeace ketika hendak mengambil minyak dari Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengkritik tindakan tersebut karena dianggap merugikan Indonesia. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam langkah yang jarang terjadi, Rusia akan memboikot pertemuan Dewan Keamanan atau DK PBB pada Rabu 4 Mei 2022 dengan Political and Security Committee (PSC) Uni Eropa, kata para diplomat. Ini ibarat tanda lebih lanjut dari memburuknya hubungan antara Moskow dan mitra PBB-nya.

Menurut sumber diplomatik Rusia yang berbicara secara anonim pada Selasa 3 Mei 2022, keputusan Moskow terkait dengan situasi di Ukraina.

Seorang diplomat Barat mengatakan kepada AFP bahwa mereka tidak ingat Rusia memboikot pertemuan Dewan Keamanan sejak menyerbu Ukraina pada 24 Februari.

Pertemuan informal tahunan antara dewan dan PSC belum diadakan sejak 2019 karena pandemi COVID-19.

Pertemuan pada hari Rabu diharapkan untuk membahas interaksi UE dengan PBB di negara-negara, di mana kedua organisasi tersebut melakukan operasi.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, hubungan antara Moskow dan negara-negara lain di PBB menurun dengan cepat.

Rusia, yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, telah digulingkan dari beberapa badan PBB, termasuk dewan hak asasi manusia.

Pada konferensi pers Selasa 3 Mei, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, yang negaranya akan menjadi presiden Dewan Keamanan pada bulan Mei, mengatakan dewan PBB tersebut terus berfungsi secara normal.

Dewan telah "sangat sukses" dalam "mengisolasi Rusia" sejak akhir Februari, katanya.

"Itu adalah keberhasilan yang signifikan. Kami telah berhasil menyatukan suara-suara yang mengutuk Rusia di Majelis Umum, tetapi itu terjadi karena ada begitu banyak dukungan untuk itu di Dewan Keamanan," kata Thomas-Greenfield, mencatat bahwa Rusia telah lolos dari kecaman oleh dewan pada akhir Februari karena hak vetonya.

"Rusia terisolasi di Dewan Keamanan, dan setiap kali kami berdiskusi di Dewan Keamanan terkait dengan Rusia, mereka bersikap defensif dan kami akan terus mempertahankan mereka sampai mereka mengakhiri serangan brutal mereka terhadap Ukraina. orang," katanya kepada wartawan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membunyikan alarm di G20 terkait dampak angka panjang perang di Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berusaha pulih dari COVID-19. 

Pada acara 2022 CSIS Global Dialogue, Deputi Bidang Ekonomi di Bappenas Amalia Widyasanti memaparkan laporan terkait dampak perang di Ukraina terhadap Indonesia. Beberapa faktor yang disorot adalah sanksi ekonomi dan masalah suplai gas dari Rusia.

"Jika berkepanjangan, krisis terkait Rusia-Ukraina bisa menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perlambatan," ujar Amalia dalam acara bertajuk G20 Indonesia: Windows for Recovering Together and Stronger, Kamis (28/4). 

Kondisi itu lantas bisa berdampak pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ingin tumbuh di atas 5 persen pada tahun ini. 

Berdasarkan data penelitian bersama Oxford Economics, dampak perang bisa memperlambat ekonomi hingga 0,1 persen di 2022, lalu makin berkurang jadi 0,29 persen di 2023 bagi Indonesia. 

Rusia pun ikut rugi. Diprediksi ekonomi negara itu melambat hingga minus 7,10 persen pada 2023. Asumsi yang dipaparkan Bappenas adalah konflik antara Rusia dan Barat diprediksi semakin tereskalasi karena perang yang berkepanjangan.