Tegas Soal Myanmar, Menlu Retno Sebut Para Pemimpin ASEAN Beri Peringatan ke Junta Militer

Liputan6.com, Phnom Penh - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebutkan bahwa para pemimpin negara ASEAN menyampaikan pernyataan tegas kepada junta militer Myanmar atas kekerasan yang meningkat. 

Para pemimpin ASEAN akhirnya mengungkapkan hal tersebut lantaran tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin atau 5 Points of Consensus.

"Salah satu paragraf/butir dalam dokumen (pernyataan tinjauan dan keputusan Pemimpin ASEAN tentang penerapan Konsensus Lima Poin) menegaskan kembali keputusan para pemimpin ASEAN bahwa partisipasi non-political representation dari Myanmar berlaku untuk KTT dan ASEAN Ministerial Meeting," ujar Menlu Retno Marsudi keterangan pers usai pertemuan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja lewat channel Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (12/11/2022).

Dalam paragraf yang ke-9, para pemimpin ASEAN memberi mandat pada ASEAN Coordinating Council. Ini artinya, para Menlu ASEAN bakal mengkaji lebih lanjut partisipasi Myanmar di semua pertemuan-pertemuan ASEAN, jika memang situasi memerlukannya.

"Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan keputusan para pemimpin ASEAN mengenai implementasi Konsensus Lima Poin ini, maka terkandung pesan sebagai berikut, pertama ini adalah untuk pertama kalinya para pemimpin ASEAN menegaskan tidak diizinkannya wakil tingkat non poliitk dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, dan ini adalah keputusan tertulis pertama pada tingkat pemimpin ASEAN yang dikeluarkan oleh ASEAN. Tentunya ini menjadi yurisprudensi bagi ASEAN," kata Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu Retno mengatakan bahwa paragraf 9 tersebut mengirim pesan kuat yang bernada peringatan kepada junta militer, apabila situasinya tidak membaik maka pengaturan diterapkan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan ASEAN Ministerial Meeting dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya.

"Jadi itulah kalau kita lihat dari keputusan tersebut pesan yang ingin disampaikan oleh para pemimpin ASEAN," ujar Menlu.

Ia turut mengungkapkan bahwa dalam Sesi Retreat KTT ASEAN, dialog yang terjadi kebanyakan fokus terhadap perkembangan situasi di Myanmar.

"Rata-rata para pemimpin ASEAN menyampaikan concern dan bahkan kekecewaan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk, tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin dan tidak adanya komitmen junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin," kata Retno.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kekecewaannya dengan situasi di Myanmar yang semakin buruk. Dia menyayangkan tidak adanya progres yang signifikan dari impelementasi 5-point consensus (5PC) oleh junta militer Myanmar.

"Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengiplementasikannya," kata Jokowi kepada awak media di sela penyelenggaraan KTT ASEAN Kamboja, Jumat (11/11/2022).

Menurut dia, situasi di Myanmar tidak boleh menganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN. Jokowi mempertegas posisi Indonesia untuk tidak memperbolehkan non-political representation dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri.

"Indonesia juga mengusulkan hal serupa diberlakukan di luar pertemuan tingkat menteri luar negeri," ungkapnya.

Jokowi menekankan Indonesia tetap berkomitmen akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Indonesia juga mendorong ASEAN untuk segera melakukan engagement dengan seluruh stakeholders di Myanmar dan melakukan dialog.

"Indonesia juga menyerukan untuk segera menghentikan segala tindak kekerasan di Myanmar," jelas Jokowi.