Korea Selatan dan Jepang Cekcok Lagi Akibat Pulau Dokdo

Liputan6.com, Seoul - Pemerintah Korea Selatan melancarkan protes kepada Jepang akibat masalah pulang sengketa Dokdo. Pulau sengketa itu dimasukkan ke dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang. 

Pulau Dokdo disebut Pulau Takeshima oleh Jepang. 

Berdasarkan laporan Yonhap, Sabtu (17/12/2022), pemerintah Korea Selatan telah memberikan protes keras kepada Jepang pada Jumat kemarin. Protes diberikan oleh kementerian luar negeri dan pertahanan Korea Selatan.

Kedua kementerian itu memanggil diplomat senior dan atase pertahanan dari Kedutaan besar Jepang di Korea Selatan untuk protes secara formal terkait klaim Dokdo.

Sebelumnya, Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida telah meloloskan strategi baru yang menyebut wilayah Laut Timur sebagai "wilayah inheren" dari Jepang.

Ada juga rencana untuk memperkuat kapabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Korea Selatan membalas dengan menyebut Dokdo adalah wilayah inheren negara mereka.

"Pemerintah kami secara tegas protes penyertaan ke Strategi Keamanan Nasional terhadap klaim tidak benar ke Dokto, yang merupakan teritorial inheren kami secara historis, geografis, dan berdaarkan hukum internasional," ujar Lim Soo Suk, juru bicara kementerina luar negeri Korea Selatan.

Pihak Korea Selatan lantas meminta agar Dokdo dihapus dari dokumen-dokumen Jepang. Korea Selatan menegaskan akan bertindak tegas terhadap langkah yang provokatif.

"Pemerintah Jepang harus secara jelas menyadari bahwa pengulangan klaim tidak benar kepada Dokdo tersebut tidak akan menolong upaya-upaya pendirian hubungan Korea Selatan dan Jepang yang berorientasi kepada masa depan," lanjut Lim.

Pekan ini, perwakilan Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sebetulnya baru bertemu di Jakarta untuk membahas isu Korea Utara. 

Kedutaan Besar AS menjadi tuan rumah dari pertemuan itu. Duta Besar AS Sung Kim memang merangkap sebagai Utusan Khusus AS untuk Korea Utara. 

Perwakilan Korea Selatan dan Jepang yang turut diundang ke Jakarta adalah Utusan Khusus Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea Kim Gunn dan Dirjen Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Funakoshi Takehiro.

Ketiga negara menyorot penembakan delapan rudal balistik interkontinental Utara yang dianggap melanggar hukum. AS, Jepang, dan Korea Selatan juga meninjau pemberian sanksi terbaru kepada Korea Utara.

"Mereka turut meninjau pemberian sanksi-sanksi trilateral yang tersinkronisasi untuk menarget Korea Utara pada awal Desember dan menekankan perlunya menggunakan segara alat untuk mencegah pertumbuhan rudal balistik Korea Utara yang mendestabilisasi dan program-program nuklir," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam pernyataan resminya, Rabu (14/12).

Selain itu, ketiga negara ikut menyorot aktivitas cyber Korea Utara yang dinilai berbahaya, serta HAM di negara tersebut.

"Para pejabat juga menyerukan kepada Pyongyang agar segera menyetop tingkah laku yang tak sesuai hukum dan berbahaya dan kembali pada dialog konstruktif untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea dan di kawasan," tegas Ned Price.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kemungkinan akan memaparkan rencananya untuk memenuhi tujuan pemerintahnya guna memiliki "kekuatan strategis paling kuat di dunia" pada pertemuan pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa pada akhir bulan ini, demikian menurut para ahli.

Pada tahun ini, Korea Utara telah meningkatkan ketegangan di wilayah Semenanjung Korea dengan meluncurkan sejumlah rudal, termasuk menembakkan beberapa rudal balistik antarbenua (ICBM) dan meluncurkan rudal balistik jarak menengah (IRBM) yang melintas di atas wilayah Jepang. 

Pada minggu ini, Pyongyang menembakkan sejumlah artileri ke zona penyangga maritim dengan Korea Selatan, seperti yang dilakukannya pada bulan November.

Para ahli mengatakan, tahun depan, pola peningkatan ancaman ini kemungkinan akan berlanjut karena Korea Utara berupaya memajukan program persenjataannya, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (9/12).

Bruce Klingner, rekan peneliti senior di The Heritage Foundation, mengatakan, "Tidak ada indikasi bahwa Kim akan mengubah arah pencarian tanpa henti untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan nuklir dan misil Korea Utara sambil terus mengancam negara tetangganya, mempertahankan kebijakan ekonomi sosialis yang gagal, dan menindas warganya."

Kim pada 1 Desember lalu mengumumkan bahwa Komite Sentral Partai Buruh Korea akan mengadakan rapat pleno pada akhir Desember untuk membahas rencana rezim untuk tahun 2023.

Kim menyebut tahun 2023 sebagai tahun yang "bersejarah" karena menandai peringatan 75 tahun rezim tersebut dan peringatan 70 tahun gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea. Kim juga mengatakan 2023 akan menjadi tahun penting dalam mencapai rencana lima tahun yang digariskan pada Januari 2021.

Dalam rencana itu, Korea Utara memaparkan tujuannya untuk mengembangkan persenjataan canggih termasuk senjata hipersonik, kapal selam bertenaga nuklir, senjata nuklir strategis yang dapat diluncurkan di bawah air, serta drone pengintai dan satelit.

Amerika Serikat, Jepang beserta Korea Selatan memberikan sanksi terbaru untuk sejumlah individu dan entitas di Korea Utara. Langkah ini diberikan setelah Korea Utara baru-baru ini melakukan beberapa uji coba senjata nuklir.

Dikutip dari NST.com, Jumat (2/12), sanksi Washington ini diumumkan pada Kamis 1 Desember dan membekukan aset dari tiga orang pejabat Korea Utara di Amerika Serikat, menjadikannya sebagai upaya melawan negara paling tertutup di dunia tersebut dalam menekan aktivitas senjatanya.

Departemen Keuangan AS juga mengancam pemberian sanksi kepada siapa saja yang melakukan transaksi keuangan dengan sejumlah pejabat yaitu, Jon Il Ho, Yu Jin dan Kim Su Gil yang ketiganya dilaporkan terlibat secara langsung dalam pengembangan senjata.

Baru-baru ini, Korea Utara telah melakukan uji coba senjata nuklirnya, termasuk tes rudal balistik antar benua yang ditargetkan bisa mencapai daratan Amerika Serikat.

"Aktivitas yang bisa menimbulkan risiko keamanan besar bagi kawasan dan seluruh dunia," kata Menlu AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Sanksi tersebut "menggarisbawahi tekad berkelanjutan kami untuk mempromosikan akuntabilitas sebagai tanggapan atas kecepatan, skala, dan cakupan peluncuran rudal balistik Pyongyang."

Blinken menambahkan bahwa tindakan tersebut diambil dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama sekutu AS, yaitu Korea Selatan dan Jepang, dan mencatat bahwa Uni Eropa mengeluarkan respons serupa dari ketiga pejabat Korut tersebut pada April 2022.