100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, perlindungan terhadap Pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diperhatikan secara serius, apalagi Pemerintah Indonesia telah menerima tawaran lowongan kerja untuk 1,7 juta pekerja migran dari 100 negara.

Menurutnya meskipun di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah terbilang baik, dengan sistem yang mendukung hak-hak pekerja, seperti gaji yang sesuai, jaminan sosial, dan tempat tinggal yang layak.

Namun, ada pula negara-negara yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Malaysia. Di beberapa kawasan, terutama di sekitar Sarawak, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan yang rentan terhadap kondisi kerja yang tidak ideal.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai.

"Jadi, memang kalau di negara-negara yang sudah perlindungan terhadap tenaga kerja migran dari Indonesia itu baik, itu nggak apa-apa, kayak Hongkong juga banyak tenaga kerja kita. Itu kan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia," kata Tadjuddin kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Tadjuddin juga menyoroti kekhawatiran terhadap potensi eksploitasi hingga perdagangan manusia yang masih menjadi isu yang perlu diwaspadai.

Kasus-kasus di negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang melibatkan pekerja migran Indonesia, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut tidak menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

Laporan-laporan mengenai pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia atau tindak kekerasan, seperti pencurian organ, menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih ketat terkait negara-negara yang berisiko.

Pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan manusia atau memiliki risiko eksploitasi tinggi, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi PMI dari potensi ancaman yang sangat berbahaya.

"Ya, jadi pemerintah harus memastikan bahwa kalau tenaga kerja kita dikirim ke negara itu bahwa tidak akan terjadi eksploitasi. Seperti yang terjadi di Myanmar, Kamboja, dimana lagi itu kan Thailand, kalau nggak salah. Itu kan memang sudah dilarang pemerintah. Artinya tenaga kerja kita itu dilarang masuk ke sana," ujarnya.

Tadjuddin Noer Effendi menyarankan agar pemerintah dapat memaksimalkan peran duta besar dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran.

Sebelum mengirimkan tenaga kerja, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di negara penerima untuk mengetahui kondisi perlindungan yang ada di sana.

"Kita kan punya perwakilan di sana, kita punya duta besar dan sebagainya. Mungkin perlu kita bertanya kepada duta besar-duta besar kita di negara-negara mana saja itu bagaimana perlindungan tenaga kerja kita di negara-negara ini, kita bisa bertanya sama duta besar kita sebelum kita mengirimkan," ujarnya.

Hal ini penting agar pengiriman tenaga kerja Indonesia tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga aman dan terlindungi hak-haknya.

"Kalau di Jepang kelihatannya sudah relatif baik menurut saya, banyak tenaga kerja sana. Di Korea juga banyak, ya. Jadi yang sudah baik saya pikir nggak masalah, mungkin pemerintah bisa membantu malah agar tenaga kerja kita bisa tersalurkan dengan baik di seluruh negara itu," ujarnya.

Adapun Tadjuddin menilai negara-negara seperti Polandia, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris menjadi destinasi utama yang semakin populer bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu, sektor-sektor seperti konstruksi, perawatan rumah tangga, pertanian, dan manufaktur di negara-negara ini menawarkan peluang kerja yang baik dengan perlindungan yang memadai. Di sisi lain, sektor-sektor yang rentan seperti pekerja perkebunan atau sektor informal di beberapa negara harus lebih diawasi.

"Yang jelas ya, yang terpublis di media sosial dan juga media itu yang sudah ada Polandia, Australia, Jepang, Korea, kemudian Inggris. Itu yang sudah jelas dan sudah banyak tenaga kerja kita ke sana dan kasus-kasus yang kata kita di sana," ujarnya.

Menurut Tadjuddin, negara-negara yang memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang kuat dan sistem perlindungan yang baik menjadi pilihan yang lebih aman bagi pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pekerja Indonesia mendapatkan informasi yang cukup mengenai kondisi dan perlindungan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Belum kita pernah dengar mereka di eksploitasi, seperti dilakukan di Myanmar, Kamboja itu belum terdengar," pungkasnya.