PM Thailand Prayut Chan-o-cha Akan Kembali Calonkan Diri di Pemilu Mei 2023

Liputan6.com, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha secara resmi dinominasikan untuk pemilihan umum sebagai kandidat pertama partainya agar bisa kembali memimpin Negeri Gajah Putih.

Prayut (69) mencalonkan diri bersama Partai Persatuan Bangsa Thailand dan kemungkinan akan melawan Paetongtarn Shinawatra dari partai Pheu Thai, putri dan keponakan dari dua mantan perdana menteri dari keluarga miliarder.

Petahana, yang berkuasa sejak 2014 ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil, terpilih sebagai pemimpin sipil pada 2019.

Veteran militer itu tertinggal dari saingannya dalam jajak pendapat, tetapi berharap bisa memenangkan hati pendukung dengan janji menjaga kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara, dan melindungi monarki, dikutip dari laman Straits Times, Minggu (26/3/2023).

“Kami dengan sukarela membuat semua orang sebahagia mungkin,” kata Prayut di acara pesta untuk memperkenalkan kandidatnya untuk 400 daerah pemilihan.

Dia mengatakan, pemerintahan berikutnya akan melanjutkan pekerjaan pemerintahannya saat ini dengan tangan mantap dan slogan: "Telah dilakukan, dilakukan dan akan dilanjutkan".

“Yang terpenting adalah bela negara dan menjaga institusi utama negara. Tolong percayai saya seperti yang selalu Anda lakukan,” tambah Prayut.

Pemimpin partai Pirapan Salirathavibhaga dinominasikan sebagai calon nomor dua partai sebagai perdana menteri.

Pemilu Thailand akan menjadi momen pertarungan antara elit mapan dan kekuatan pro-demokrasi yang telah mendominasi politik di negara Asia Tenggara itu selama beberapa dekade.

Menurut laporan BBC, Prayuth dan partainya, United Thai Nation, berharap masih ada permusuhan yang cukup terhadap Thaksin di kalangan konservatif Thailand untuk memberinya kesempatan mempertahankan posisi petahana.

Konstitusi Thailand saat ini - yang ditulis oleh militer - dapat mempersulit oposisi untuk membentuk pemerintahan baru.

Sejauh ini kampanye oleh puluhan partai sudah berjalan. Trotoar Bangkok menghilang di balik badai poster partai yang membuat segala macam janji kepada para pemilih.

Namun pada akhirnya, pemilihan ini benar-benar tentang satu hal: dapatkah Partai Pheu Thai menang dengan selisih yang cukup besar untuk memastikannya kembali berkuasa?

Hampir setiap jajak pendapat memperkirakan bahwa partai ini akan menjadi partai terbesar lagi, seperti yang terjadi di setiap pemilihan selama 22 tahun terakhir, mengandalkan kesetiaan yang kuat kepada Thaksin di utara dan timur laut.

Beberapa orang berpikir Partai Pheu Thai bahkan mungkin memenangkan mayoritas kursi di majelis rendah. Tapi itu mungkin tidak cukup, mengingat permusuhan abadi terhadap Thaksin dan sekutunya dari royalis konservatif dan militer.

Di masa lalu, putusan pengadilan atau kudeta militer telah mencegah tiga pemerintahan yang didukung Thaksin, termasuk satu yang dipimpin oleh saudara perempuannya Yingluck, untuk menyelesaikan masa jabatan mereka.

Prayuth berkuasa sejak memimpin kudeta terhadap pemerintahan Yingluck sembilan tahun lalu.

Thaksin Shinawatra telah berada di pengasingan sejak ia digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006, menghindari daftar tuntutan pidana, bahkan banyak dari letnannya sekarang dilarang berpolitik.

Namun dia masih di sana, melayang di atas pemilihan ini seperti hantu, putrinya yang berusia 36 tahun menjadi anggota keluarga Shinawatra terbaru yang memimpin partai.

Berbicara pada Jumat 17 Maret di sebuah acara untuk memperkenalkan kandidat Pheu Thai, Paetongtarn mengatakan dia yakin memenangkan pemilihan dengan telak.

Setelah kudeta terakhir, militer memutuskan untuk menyelesaikan masalah Thaksin untuk selamanya dengan menulis ulang konstitusi guna memastikan partainya tidak dapat merebut kekuasaan. Mereka menunjuk 250 senator, yang sebagian besar dianggap masih setia kepada Jenderal Prayuth dan Prawit Wongsuwan, orang-orang yang memimpin kudeta terakhir.

Dengan dukungan para senator, dan setelah banyak manuver, Pheu Thai dicopot dari pemilu terakhir tahun 2019. Kedua jenderal itu telah memimpin koalisi konservatif yang terpecah sejak saat itu.

Namun mereka sekarang masing-masing memimpin partainya sendiri, dengan risiko membagi suara konservatif.

Di bawah konstitusi rancangan militer, para senator masih dapat memberikan suara sekali lagi untuk memilih perdana menteri berikutnya. Dengan dukungan mereka, kedua jenderal tersebut masih dapat membentuk pemerintahan meskipun Pheu Thai memenangkan mayoritas.

Tetapi para senator tidak dapat memilih undang-undang atau anggaran, dan administrasi mana pun yang bergantung pada dukungan mereka tidak dapat berfungsi. Jika Pheu Thai mendapatkan lebih dari 200 dari 500 kursi yang diperebutkan, akan sulit atau bahkan tidak mungkin mengeluarkan mereka dari pemerintahan berikutnya.

Situasi Thailand ini menjadikan tidak ada yang bisa mengesampingkan langkah ekstra-parlementer melawan partai; bukan kudeta kali ini, tapi mungkin pembubaran partai lain oleh pengadilan konservatif yang andal.