Siapa Paramiliter RSF yang Terlibat Perang Saudara Sudan?

Liputan6.com, Khartoum - Perang saudara pecah di Sudan akibat masalah antara pasukan militer melawan paramiliter. Kekuatan paramiliter yang juga kuat membuat mereka dapat menghadapi angkatan bersenjata negara. 

Namun, siapa sebenarnya kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF)?

RSF merupakan kelompok paramiliter yang digunakan Presiden Omar Al-Bashir untuk menghancurkan pemberontak di Dafur pada tahun 2000-an. 

Berdasarkan laporan Middle East Eye, Rabu (26/4/2023), RSF juga pernah dituduh melakukan kejahatan-kejahatan perang, seperti pembunuhan extrajudicial, pemerkorsaan, dan penyiksaan. Konflik yang terjadi di Dafur berdampak kepada 2,5 juta orang yang harus dipindahkan dan 300 ribu orang kehilangan nyawa. 

Siapa RSF?

Pemimpin RSF adalah Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti) yang merupakan seorang jenderal. RSF kerap kali terlibat ke urusan sipil di Sudan, seperti penegakan hukum dan pengumpulan pajak.

Pada 2019, RSF ikut melawan Presiden Omar Al-Bashir yang didemo masyarakat.

Pada 2021, RSF dan Militer (Sudan Armed Force) berkolaborasi untuk melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Abdalla Hamdok, tetapi kedua pihak akhirnya pecah kongsi.

Bentrok RSF dan Militer

Konflik antara Jenderal Abdul Fattah Al-Burhan yang merupakan pemimpin militer dan Hemeti semakin meruncing dalam beberapa bulan terakhir.

Mereka pun melakukan negosiasi agar ada integrasi pada kedua belah pihak. Perjanjian harusnya ditandatangani pada 1 April 2023, tetapi ada masalah soal jadwal integrasi sehingga berujung konflik.

Menurut draf perjanjian tersebut, integrasi antara militer Sudan, RSF, dan mantan gerakan-gerakan pemberontak harus dilakukan dalam tempo 10 tahun. Akan tetapi, pihak militer ingin dua tahun saja. Ketegangan pun terjadi antara kedua pihak.

Menjelang pertengahan April 2023, militer Sudan memberikan teguran kepada RSF karena mereka melakukan mobilisasi tanpa persetujuan militer. Posisi mobilisasi RSF juga dekat dengan bandara strategis. 

Pada Rabu (12/4), setidaknya aad 100 kendaraan RSF yang masuk ke kota Merowe yang berjarak sekitar 330 kilometer dari ibu kota Khartoum. Bandara di kota itu juga dikepung.

Middle East Eye melaporkan bahwa masyarakat merasa resah karena mobilitasi tersebut. Warga pun memilih diam di rumah.

Ketika konflik militer pecah pada 15 April 2023, warga asing pun juga terdampak, termasuk para WNI yang kesulitan mencari makanan.

Media Nigeria, The Pulse, melaporkan bahwa para mahasiswa Nigeria merasakan ketakutan, listrik sering mati, dan meminta untuk dievakuasi. 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sempat berkata kesulitan untuk mengevakuasi para WNI karena situasi yang mencekam. Namun, ratusan WNI kini sudah berhasil diterbangkan keluar dari Sudan. 

Negara-negara lain juga menyelamatkan warga mereka dari perang saudara di Sudan. 

Saat ini, pihak RSF telah setuju untuk melakukan gencatan senjata selama tiga hari. 

Proses evakuasi WNI tahap I dari Sudan sudah berjalan. Menurut keterangan dari Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono, para WNI telah tiba di Arab Saudi.

"Sudah sampai jam 6 waktu Saudi (10 WIB). Sekarang lagi proses disebarkasi," kata Eko Hartono dalam keterangannya, Rabu (26/4/2023). 

Eko Hartono juga menyampaikan bahwa semua selamat, meski ada beberapa yang merasa lelah lantaran melakukan perjalanan 16 jam dengan kapal ferry dari Port Sudan ke Jeddah.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah melakukan evakuasi tahap I terharap WNI di Sudan. Jumlah yang kini dievakuasi mencapai 542 orang.

"Evakuasi tahap I: 542 WNI dalam perjalanan kapal laut dari port Sudan-Jeddah. Persiapan evakuasi tahap II dari Khartoum terus dilakukan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (25/4/2023).

Data jumlah evakuasi tahap I ini mengalami kenaikan, setelah sebelumnya dilaporkan sebanyak 538 orang. Upaya evakuasi ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan upaya evakuasi tersebut.

Diakui Menlu Retno bahwa evakuasi WNI dari Sudan sangat tidak mudah. Evakuasi dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung.

"Saya terus mengikuti jam per jam proses evakuasi. Saya juga terus melaporkan proses evakuasi ini kepada Bapak Presiden. Komunikasi terus dilakukan baik di Sudan untuk memastikan jalur aman dan jaminan keamanan bagi WNI," tegas Menlu Retno.

"Hal yang sama juga dilakukan oleh perwakilan tetap RI (Watapri) kita di New York untuk terus melakukan koordinasi dengan tim Sekjen PBB dan UN OCHA karena evakuasi juga dilakukan hampir bersamaan dengan staff PBB yang bekerja di Sudan."

TNI mengirim sejumlah prajuritnya yang berasal dari pasukan elite Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) guna memastikan proses evakuasi WNI dari Sudan ke Indonesia berjalan lancar. 

Adapun sekitar 15 prajurit TNI dari Kopasgat tersebut tergabung dalam tim evakuasi WNI di Sudan untuk menjaga proses evakuasi. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan. penjagaan tersebut dilakukan karena adanya serangan ketika masa jeda.

"Karena itu (konflik di Sudan) sesama militer dan paramiliter sangat besar potensinya (ancaman terhadap keselamatan), tetapi kemarin ada jeda kemanusian, istilahnya gencatan senjata untuk memberi ruang bagi WNA (warga negara asing di Sudan) dievakuasi. Kemarin ada informasi, saat jeda itu ada serangan lagi, makannya kami mengirim tim Kopasgat yang nantinya mengamankan bandara tempat evakuasi,” ujarnya mengutip dari Antara, Selasa (25/4/2023).

Yudo mengatakan, meskipun saat ini potensi ancaman ketika proses evakuasi masih bisa terjadi, tetapi pihaknya belum ada rencana menambah pasukan. Terutama untuk prajurit TNI yang kini bertugas bersama pasukan perdamaian PBB di negara-negara sekitar Sudan.

Selain itu, pihaknya juga tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri yang ada di Sudan kecuali jika WNI terancam. Serta, masih akan terus melakukan monitor untuk kegiatan evakuasi tersebut.

"Sementara ini belum. Kami tidak mau mencampuri urusan dalam negeri mereka, kecuali kalau betul-betul terancam WNI. Nanti akan ada perintah lebih lanjut. Kami juga akan monitor kegiatan (evakuasi) ini," ucap Yudo.

Tim evakuasi dari TNI sendiri terdiri dari TNI AU, Kopasgat, BAIS TNI, Puspen TNI, serta dokter dari TNI. Tim ini dipimpin oleh Kolonel Penerbang Noto Casnoto dan dijadwalkan pergi pada Selasa (25/4/2023) pagi.

Rencana evakuasi ini menggunkan pesawat TNI AU Boeing A-7305 tipe 737-400 yang dapat mengangkut 100 orang dalam sekali penerbangan. Adapun di Sudan, tim evakuasi berfokus mengumpulkan WNI di Port Sudan untuk diangkut ke Jeddah, Arab Saudi.

Lokasi ini ditetapkan agar bisa diangkut dengan waktu lebih cepat. Mengingat perjalanan dari Ibu Kota Sudan, Khartoum cukup lama.

Laksamana Yudo juga mengatakan timnya di Sudan sudah mengumpulkan WNI di Port Sudan dan Khartoum menggunakan jalur darat.

"Perjalanan penerbangan dari Port Sudan ke Jeddah 45 menit, sementara dari Khartoum sekitar 1,5 jam, sehingga kami ambil dulu yang bisa lebih cepat untuk diangkut. Perjalanan 45 menit itu sehari bisa selesai (evakuasi) kalau situasinya aman tentunya, situasi mendukung. Kalau 45 menit bolak-balik bisa 2-3 kali bisa," tuturnya.