Apa Itu KTT ASEAN dan Bagaimana Perannya untuk Negara di Asia Tenggara?

Liputan6.com, Jakarta - KTT ke-42 ASEAN 2023 baru saja selesai. Para pemimpin dunia sudah sepakat untuk mementingkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

KTT ASEAN tahun ini diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia. Presiden RI Joko Widodo membuka langsung pertemuan tersebut.

Lantas, apa itu KTT ASEAN?

Dikutip dari situs resmi ASEAN.org, Jumat (12/5/2023) KTT ASEAN adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di ASEAN yang beranggotakan para Kepala Negara atau Pemerintahan Negara Anggota ASEAN.

Sesuai praktik reguler, Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN akan diadakan dua kali setahun pada waktu yang akan ditentukan oleh Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dengan berkonsultasi dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya, yang akan diselenggarakan oleh Negara Anggota ASEAN dan menjabat sebagai Ketua ASEAN.

KTT ASEAN Pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23-24 Februari 1976.

Rangkaian kegiatan KTT ke-42 ASEAN 2023 telah usai, dengan hasil akhir bahwa para pimpinan negara menyepakati segala keputusan yang dibentuk harus mengutamakan kepentingan rakyat di kawasan. 

"Ada pun beberapa kesimpulan dari KTT ini yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para Leaders, termasuk pelindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers usai KTT ASEAN 2023 di Media Center, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5/2023). 

Dengan semangat tersebut, Jokowi mengajak para pemimpin di kawasan ASEAN untuk menindak tegas pelaku utama kejahatan. 

Kedua, terkait isu besar bagi ASEAN saat ini adalah terkait Myanmar. 

"Pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi dan 5 Point Consensus (5PC) memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders," tambahnya.

Dalam hal ini, Jokowi mengatakan bahwa ASEAN harus memegang kuat nilai inklusivitas karena kredibilitas ASEAN saat ini sedang dipertaruhkan. 

Indonesia, ujar Jokowi, pun siap untuk melakukan dialog dengan berbagai pihak di Myanmar termasuk junta militer dan seluruh stakeholders untuk kepentingan kemanusiaan. 

Namun selanjutnya, Jokowi menegaskan bahwa pendekatan terhadap pihak Myanmar bukan berarti pengakuan. 

"Saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan," tegasnya. 

Ketiga, para pemimpin juga menyepakati penguatan kerja sama ekonomi, salah satunya pembentukan ekosistem mobil listrik. 

"ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia sehingga hilirisasi industri menjadi kunci," paparnya kemudian.

Lebih jauh lagi, poin keempat dari kesepakatan pemimpin ASEAN adalah terkait implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara. 

"Hal ini sepakat untuk diperkuat dan sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan mandiri," tambahnya lagi.