Bantu Berantas TBC di Indonesia, AS Luncurkan Program USAID BEBAS TB Senilai Rp1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan peluncuran program "Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB" atau lebih dikenal sebagai "USAID BEBAS TB", pada Kamis 20 Juli 2023.

Program senilai 70 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun ini bertujuan untuk mempercepat langkah Indonesia dalam memerangi tuberkulosis (TBC) dan mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030.

Dilansir melalui siaran tertulis, Jumat (21/7/2023), Asisten Administrator Biro USAID untuk Asia, Michael Schiffer, menyatakan kegembiraannya atas kemitraan baru ini dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan TBC.

"Inisiatif baru ini menunjukkan komitmen USAID terhadap kemitraan kita dalam perjuangan berkelanjutan melawan penyakit mengerikan ini," ujar Michael Schiffer.

Melalui program USAID BEBAS TB, USAID akan memberikan bantuan teknis kepada Program TBC Nasional untuk meningkatkan kualitas deteksi, diagnosis, perawatan, dan pencegahan kasus TBC.

Berbagai pendekatan dan rejimen pengobatan baru akan diperkenalkan dan diuji coba, dengan mengadopsi praktik terbaik internasional yang telah terbukti berhasil.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menyambut baik kerja sama ini, dan menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat dalam mendukung transformasi kesehatan di Indonesia. "Bantuan USAID yang terkini untuk penanggulangan tuberkulosis akan berkontribusi besar dalam upaya mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030," katanya.

Program USAID BEBAS TB akan berfokus pada empat provinsi berpenduduk padat dengan tingkat beban TBC yang tinggi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Di provinsi-provinsi ini, program ini akan meningkatkan kualitas perawatan TBC baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta dengan memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada petugas kesehatan dan tenaga medis di masyarakat.

USAID BEBAS TB diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam perjuangan melawan TBC di Indonesia. Dengan kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan ini, diharapkan eliminasi TBC dapat segera terwujud dan masyarakat Indonesia bisa hidup bebas dari ancaman penyakit mematikan ini pada tahun 2030.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengumumkan peluncuran kemitraan iklim dan konservasi baru pada Senin 17 Juli 2023. Perjanjian Kerangka Kerja Bilateral FOLU Net Sink.

Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya, dan Administrator USAID Samantha Power, akan memberikan dorongan yang signifikan bagi Indonesia untuk mencapai tujuan 2030 Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Perjanjian ini pertama kali diluncurkan secara resmi oleh Presiden Jokowi selama konferensi COP26 di Glasgow pada November 2021, dan dikodifikasi oleh KLHK pada Maret 2022 ketika mengeluarkan Rencana Operasional FOLU.

Pada Mei 2022, KLHK mendapatkan dukungan untuk Rencana Operasional melalui Nota Kesepahaman dengan USAID, yang pertama dari banyak MOU bilateral.

Menurut informasi dari Kedubes AS di Jakarta, di bawah Perjanjian Kerangka Kerja baru ini, USAID bertujuan untuk berkontribusi hingga USD 50 juta atau sekitar Rp749 miliar selama lima tahun, untuk mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati melalui FOLU Net Sink KLHK.

Di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam konservasi hutan. Mulai dari terjadi penguranan laju deforestasi hingga 65 persen dalam tujuh tahun terakhir hingga memimpin dunia dalam meningkatkan perlindungan hutan. Kemitraan baru ini akan terus dibangun berdasarkan hasil ini.

"Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut yang signifikan dari Lembar Fakta Gedung Putih yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Biden dalam pertemuan bilateral mereka pada KTT G20 di Bali tahun lalu," kata Menteri Siti Nurbaya.

Menteri Siti Nurbaya menekankan bahwa kesepakatan tersebut mencakup tingkat dukungan pendanaan iklim yang ditujukan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan FOLU Net Sink 2030. Sasaran-sasaran ini, yang membutuhkan pengeluaran sebesar USD 14,5 miliar, sampai saat ini terutama bergantung pada anggaran negara Indonesia.

"Kesepakatan ini akan membantu mencegah degradasi hutan; merehabilitasi hutan bakau dan lahan gambut; dan meningkatkan perlindungan satwa liar Indonesia yang luar biasa," kata Administrator USAID Samantha Power.

“Ini akan melanjutkan pekerjaan Indonesia selama tujuh tahun terakhir untuk mengurangi deforestasi hampir dua pertiga. Dan itu akan membantu melestarikan sumber daya vital yang ditawarkan hutan Indonesia di luar keindahan alamnya yang menakjubkan: penyerap karbon yang akan sangat penting untuk menstabilkan iklim."

Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim, menyatakan, "Perjanjian ini memperkuat kemitraan kami untuk mendukung ketahanan berkelanjutan Indonesia terhadap perubahan iklim dan untuk meningkatkan konservasi dan keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan spesies ikonik Indonesia seperti orangutan."

Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Amerika Serikat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Clean Energy Working Group Indonesia-Amerika Serikat. Kesepakatan ini menandai pendirian kelompok kerja untuk pengembangan energi bersih di Indonesia.

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana bersama Assistant Secretary of Commerce dan Director General of the US and Foreign Commercial Service, US Department of Commerce Arun Venkataraman.

Rida menyampaikan, MoU Clean Energy Working Group akan menjadi dasar dari kerja sama serta mendorong kerja sama bilateral di bidang energi bersih. Termasuk mempromosikan teknologi kota pintar untuk ibu kota Nusantara alias IKN.

"MoU ini akan menjadi dasar hubungan kerjasama serta mendorong dan mempromosikan kerjasama bilateral di bidang energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Ini akan mencakup berbagai bidang, seperti CCUS, keamanan siber, teknologi SMR, panas bumi, bioetanol, dan teknologi kota pintar untuk ibu kota baru, IKN," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (16/3/2023).

Adapun kerjasama kedua negara ini juga akan menggantikan MoU Power Working Group yang sebelumnya ditandatangani pada 2015.

Menurut Rida, Pemerintah RI akan menggunakan working group ini untuk mendukung tujuan elektrifikasi dan pembangunan ketenagalistrikan Indonesia. Dengan fokus awal untuk membantu Indonesia mencapai 23 persen bauran energi dari EBT pada 2025 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat.

Kolaborasi

Untuk menindaklanjuti penandatanganan ini, Pemerintah RI mengundang badan usaha Amerika Serikat untuk berkolaborasi. Tidak hanya untuk investasi tetapi juga meningkatkan teknologi transisi energi di Indonesia.

"Dari sisi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang telah dikeluarkan, adalah wujud komitmen Pemerintah dalam upaya percepatan pengembangan EBT secara nasional," terang Rida.