Aung San Suu Kyi Dapat Pemotongan Hukuman Penjara 6 Tahun, Diampuni Atas 5 Dakwaan

Liputan6.com, Naypyidaw - Aung San Suu Kyi telah diampuni atas lima dari 19 dakwaan yang dijatuhkan junta militer Myanmar kepadanya. Pengampunan, bagian dari amnesti musiman, akan mengurangi hukuman penjaranya enam tahun dari 33 tahun. 

Mantan Presiden Win Myint, yang ikut digulingkan bersama Aung San Suu Kyi, juga mendapat pengurangan hukuman penjara setelah diampuni atas dua dakwaannya. Demikian seperti dilansir BBC, Rabu (2/8/2023).

Amnesti berkala adalah hal lazim. Namun, ini adalah kali pertama Aung San Suu Kyi dan Win Myint ikut serta diampuni.

Melalui kebijakan tersebut, junta militer dinilai telah membuat kelonggaran lain sebagai upaya untuk menghidupkan kembali upaya diplomasi yang macet. Pekan lalu, Aung San Suu Kyi dikabarkan beralih status dari tahanan penjara ke tahanan rumah di Naypyidaw.

Mantan pemimpin Myanmar sekaligus peraih Nobel Perdamaian 1991 itu telah ditahan oleh militer sejak Februari 2021, menyusul kudeta yang menggulingkannya dan memicu perang saudara hingga menyebabkan kematian ribuan orang.

Junta militer Myanmar juga dituduh melakukan kekerasan yang tidak proporsional terhadap mereka yang menentang pemerintahannya

Sejumlah negara, terutama China dan Thailand, telah memulai dialog dengan junta militer Myanmar, namun prakarsa ini dikritik karena mengecualikan partai pimpinan Aung San Suu Kyi, yang memenangkan suara mayoritas dalam pemilu 2020.

Luasnya kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi membuat militer menuduh kecurangan pemilu - yang kemudian mereka gunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kudeta.

Negosiasi apapun tentang kompromi dengan pihak oposisi hampir pasti membutuhkan keterlibatan Aung San Suu Kyi. Namun, dia telah diisolasi sejak penangkapannya. Hampir tidak ada berita yang muncul tentang kondisinya selama lebih dari dua tahun.

Semua tuduhan - yang dibantah Aung San Suu Kyi - diajukan terhadapnya dalam persidangan tertutup yang dijalankan militer. Kelompok-kelompok hak asasi mengutuk persidangan itu palsu.

Dalam perkembangan lain, junta militer pada Senin (31/7) mengumumkan penundaan pemilu yang sebelumnya dijanjikan akan diadakan pada Agustus 2023.