KTT G20 India Tidak Mengecam Rusia, Respons Ukraina: Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan

Liputan6.com, New Delhi - KTT G20 India telah menyepakati deklarasi bersama, termasuk pernyataan mengenai perang Ukraina. Para pemimpin G20 mengecam penggunaan kekuatan untuk mendapatkan wilayah, namun tidak menargetkan Rusia secara langsung.

Sejumlah pihak semula pesimistis bahwa KTT G20 akan mencapai deklarasi bersama, mengingat perpecahan terkait perang Ukraina.

Meski deklarasi bersama tercapai, namun poin terkait perang Ukraina dinilai tidak sekuat kecaman yang disampaikan kelompok itu pada KTT G20 2022 di Bali.

Dalam KTT G20 2022, para anggota sangat menyesalkan agresi yang dilakukan Rusia, namun di lain sisi mencatat pandangan lain dan penilaian berbeda mengenai situasi dan sanksi.

Poin deklarasi bersama KTT G20 2023 sendiri turut membahas tentang penderitaan manusia dan dampak negatif tambahan dari perang Ukraina sehubungan dengan keamanan pangan dan energi global, serta mengulang pengakuan atas pandangan dan penilaian yang berbeda.

Yang tidak kalah penting adalah pilihan kata-kata yang digunakan dalam deklarasi bersama, yaitu "perang di Ukraina" bukan "perang melawan Ukraina". Hal ini disebut mengindikasikan bahwa Rusia mendukung deklarasi bersama.

"Mengenai perang di Ukraina ... semua negara harus bertindak dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB secara keseluruhan. Sejalan dengan Piagam PBB, semua negara harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan untuk mengupayakan akuisisi wilayah yang bertentangan dengan integritas dan kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima," demikian bunyi poin deklarasi terkait perang Ukraina seperti dikutip dari situs web resmi G20, Minggu (10/9/2023).

Ukraina yang ambil bagian dalam KTT G20 Indonesia, tidak diundang tahun ini. Namun, negara itu merespons kecewa pernyataan deklarasi bersama KTT G20 2023.

"Dalam hal agresi Rusia terhadap Ukraina, tidak ada yang bisa dibanggakan dari G20," tulis Kementerian Luar Negeri Ukraina di media sosial X, yang sebelumnya disebut Twitter.

Berlangsung di New Delhi pada Sabtu (9/9) hingga Minggu (10/9), KTT G20 2023 juga membahas sejumlah isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan beban utang negara miskin.

Pada pertemuan tingkat menteri menjelang KTT G20 2023, belum ada kesepakatan mengenai isu perubahan iklim. Namun, pada akhirnya para pejabat mengatakan mereka telah mencapai "konsensus 100 persen". 

"Kami berkomitmen untuk segera mempercepat tindakan kami dalam mengatasi krisis dan tantangan dalam isu lingkungan hidup termasuk perubahan iklim. Kami menyadari bahwa dampak perubahan iklim dialami di seluruh dunia, khususnya oleh kelompok termiskin dan paling rentan, termasuk di negara-negara berkembang dan SIDS (Negara Berkembang Pulau Kecil)," sebut poin deklarasi bersama terkait perubahan iklim.

"Mengingat peran kepemimpinan kami, kami menegaskan kembali komitmen teguh kami, dalam mencapai tujuan UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB), untuk mengatasi perubahan iklim dengan memperkuat implementasi Perjanjian Paris dan sasaran suhunya secara penuh dan efektif, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan, namun tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda, mengingat kondisi nasional yang berbeda."

Lebih lanjut disebutkan, "Kami menyoroti pentingnya tindakan ambisius pada semua pilar Perjanjian Paris ... Kami menegaskan kembali tekad melakukan upaya lebih lanjut untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Hal ini memerlukan tindakan dan komitmen yang berarti dan efektif dari semua negara dengan mempertimbangkan pendekatan yang berbeda-beda."

KTT G20 India mengadopsi Pakta Pembangunan Hijau untuk mempercepat langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi berbagai tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Sherpa G20 Amitabh Kant menjelaskan Pakta Pembangunan Hijau disepakati atas dukungan seluruh negara.

"Saat kami memulai masa kepresidenan India, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa kepresidenan India harus inklusif, tegas, ambisius, dan berorientasi pada tindakan. Deklarasi para pemimpin New Delhi memiliki total 83 paragraf ... Semua paragraf tersebut diterima 100 persen. Semua negara dengan suara bulat mendukung Deklarasi New Delhi," kata Kant, seraya menambahkan bahwa deklarasi tersebut tidak memiliki catatan kaki apa pun.

Lima pilar Pakta Pembangunan Hijau mencakup: Gaya Hidup Lingkungan (LiFE), Ekonomi Sirkular, Pendanaan Iklim, Percepatan Kemajuan SDGs, dan Transisi Energi & Keamanan Energi.

Negara-negara G20 berjanji untuk bekerja sama untuk memungkinkan pembiayaan berbiaya rendah bagi negara-negara berkembang guna mendukung transisi mereka menuju rendah emisi.

Lalu mengenai kekhawatiran yang semakin besar mengenai utang, kelompok G20 mengatakan ingin membantu negara-negara termiskin di dunia mengelola beban utang mereka.

Bank Dunia telah menghitung bahwa negara-negara termiskin di dunia dibebani dengan pembayaran utang tahunan sebesar lebih dari USD 60 miliar kepada kreditor bilateral, yang meningkatkan risiko gagal bayar. Dua per tiga dari utang ini merupakan utang dari China.