Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong menghapus hari libur umum yang menandai peringatan revolusi yang menggulingkan diktator sekaligus ayahnya Ferdinand Marcos Sr. Hal tersebut dikabarkan semakin memicu kekhawatiran bahwa keluarganya berupaya menutupi sejarah.
Ferdinand Marcos Sr memerintah Filipina selama lebih dari dua dekade hingga digulingkan melalui Revolusi People Power yang damai pada Februari 1986, di mana ratusan ribu orang turun ke jalan.
Baca Juga
Keluarga Marcos pun terpaksa meninggalkan negara itu dan hidup di pengasingan di Hawaii.
Advertisement
Pada tahun 2000 oleh presiden saat itu Joseph Estrada, 25 Februari dinyatakan sebagai hari libur nasional khusus untuk memperingati Revolusi People Power. Biasanya, hari itu ditandai dengan demonstrasi yang diadakan oleh aktivis hak asasi manusia dan penyintas darurat militer, yang diberlakukan pada masa pemerintahan Marcos Sr.
Banyak yang kemudian mempertanyakan apakah Marcos Jr, yang berkuasa pada Juni 2022, akan mempertahankan hari libur tersebut. Dia sebelumnya telah dikritik karena meremehkan pelanggaran yang dilakukan ayahnya dan kemenangannya dalam pemilu dilaporkan didorong oleh gencarnya disinformasi online yang menggambarkan masa pemerintahan Marcos Sr sebagai era keemasan.
Faktanya, ada ribuan lawan politik disiksa, ditangkap, dan dihilangkan selama masa jabatan Marcos Sr, sementara sebanyak USD 10 miliar uang negara dijarah.
Upaya untuk Menutupi Sejarah Kediktatoran Marcos Sr
Tahun ini, hari libur peringatan Revolusi People Power dipindahkan ke 24 Februari yang jatuh pada Jumat, sementara pengumuman presiden yang mencantumkan hari libur untuk tahun 2024 tidak menyertakannya sepenuhnya.
Project Gunita, sebuah kelompok yang melakukan digitalisasi dokumen dan cerita terkait pemerintahan Marcos Sr, mengecam keputusan untuk menghapus hari libur umum tersebut. Mereka menggambarkannya sebagai upaya lain yang disponsori negara untuk menutupi sejarah kediktatoran brutal Ferdinand Marcos Sr.
Kelompok hak asasi manusia Karapatan menuturkan kepada AFP bahwa apa yang terjadi menunjukkan penghinaan pemerintahan Marcos Jr terhadap tindakan sosial bermakna yang mengejar keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas.
Advertisement
Penjelasan Marcos Jr
Dalam pernyataannya, kantor Marcos mengatakan bahwa pihaknya menjaga rasa hormat terhadap peringatan Revolusi People Power. Namun, tanggal peringatan tidak dimasukkan sebagai hari libur non-kerja karena jatuh pada hari Minggu.
"Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari penetapan hari tersebut sebagai hari libur khusus tidak bekerja memiliki dampak yang minimal karena bertepatan dengan hari istirahat bagi sebagian besar pekerja/buruh," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Namun, banyak yang menyinggung penetapan Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda, yang juga jatuh pada hari Minggu sebagai hari khusus non-kerja.