Berbagai Negara Tahan Donasi ke UNRWA Akibat Pegawai Terlibat Serangan 7 Oktober 2023 ke Israel

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah negara-negara Barat memutuskan untuk menahan donasi kepada agensi PBB yang bertugas membantu pengungsi Palestina, yakni  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Pasalnya, anggota UNRWA dituding terlibat serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. 

Serangan itu didalangi oleh Hamas yang juga menculik sejumlah warga Israel sebagai tawanan. 

Dilansir Middle East Monitor, Sabtu (28/1/2024), sejauh ini sejumlah negara yang menahan donasi adalah Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Italia, Finlandia, hingga Australia. 

"Australia akan berkomunikasi erat dengan UNRWA dalam hal investigasi dan berkonsultasi dengan mitra-mitra internasional. Sementara kami melakukan ini, kami akan secara sementara menahan pemberian pendanaan yang baru-baru ini diumumkan," ujar Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.

Rencananya, Australia akan menambah bantan sebesar USD 21,5 juta.

Israel berkata ada 12 pegawai UNRWA yang terlibat di serangan Hamas tersebut. UNRWA telah membuka investigasi kepada sejumlah pegawai dan memutuskan hubungan dengan mereka.

Di lain pihak, pemerintah Palestina menuding pihak Israel memang sengaja ingin menyerang UNRWA. Kelompok militan Hamas juga mengecam pemecatan para pegawai UNRWA itu. 

Selain itu, Israel turut menuduh WHO mengabaikan para tawanan Israel. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus membantah tegas tudingan Israel itu dan berkata ucapan Israel bisa menambah bahaya bagi para petugas agensi PBB. 

"Sebagai badan PBB, WHO itu imparsial dan bekerja untuk kesehatan dan kebaikan semua orang," tegas Dirjen WHO.

Benjamin Netanyahu, yang menentang pendirian negara Palestina, kian tersudutkan. Pemerintah Israel di bawah kepemimpinannya, tidak hanya menghadapi perpecahan secara internal, namun juga dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan dikritik secara luas oleh rakyatnya sendiri.

Kemarahan terhadap Netanyahu jelas terlihat di jalanan pada Sabtu (20/1/2024), di mana unjuk rasa terjadi di sejumlah wilayah di Israel, seperti Tel Aviv, Yerusalem, Caesarea, dan Kfar Saba. Beberapa menuntut tindakan yang lebih berani untuk memulangkan sandera yang masih ditawan Hamas, sementara sebagian lainnya menuntut Netanyahu mundur.

Seorang demonstran di Yerusalem mengusung poster bertuliskan, "Seruan para ibu: kami tidak akan mengorbankan anak-anak kami dalam perang untuk menyelamatkan kelompok sayap kanan."

Pada Jumat (19/1), Netanyahu kembali menegaskan kepada AS pendiriannya soal negara Palestina. Menurut juru bicaranya, Netanyahu mengatakan kepada Presiden Joe Biden via telepon bahwa kebutuhan keamanan Israel tidak memberikan ruang bagi negara Palestina yang berdaulat.

Biden telah menjadi pendukung nomor satu Netanyahu atas perang terbaru melawan Hamas yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, meski menderita dampak politik negatif yang besar baik di dalam maupun di luar negeri.

"Dalam percakapannya dengan Presiden Biden, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali kebijakannya bahwa setelah Hamas dihancurkan, Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas Jalur Gaza untuk memastikan Jalur Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, sebuah persyaratan yang bertentangan dengan tuntutan kedaulatan Palestina," ungkap pernyataan dari kantor perdana menteri Israel, seperti dilansir The Guardian, Senin (22/1).

Pernyataan tersebut dinilai merupakan serangan terselubung terhadap Biden, yang beberapa jam sebelumnya menuturkan percakapan dengan Netanyahu membuatnya yakin bahwa kemerdekaan Palestina dapat diwujudkan ketika Netanyahu berkuasa.

Ini merupakan kali pertama Biden dan Netanyahu berbicara dalam kurun waktu hampir satu bulan setelah Netanyahu juga blak-blakan menyampingkan negara Palestina merdeka dalam sebuah konferensi pers.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Pahala Nugraha Mansury, mendesak agar Gerakan Non-Blok (GNB) bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Adapun saat ini terdapat 5 anggota GNB yang menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.

Wamenlu Pahala kemudian menggarisbawahi pentingnya semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang yang menggarisbawahi pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.

"Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang", tegas Wamenlu Pahala dalam Konferensi pernyataan nasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-19 di Kampala, Uganda pada Sabtu (20/1/2024) seperti dikutip dari pernyataan pers Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI.

KTT GNB Ke-19 berlangsung di Kampala, Uganda pada 19-20 Januari 2024.​

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu, mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara atau two state solution dalam isu Israel-Palestina. Dia menegaskan pernyataan tersebut tak bisa diterima sama sekali.

"Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima," tegas Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Lebih lanjut, Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza. Serangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan luka-luka.

"Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.

"Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas disampaikan," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya setiap kapal Israel ke wilayah Indonesia.

"Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," jelas Jokowi.