UNRWA Sebut Israel Kampanyekan Penghapusan Lembaga Bantuan untuk Palestina

Liputan6.com, New York - Pimpinan lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), pada Senin (4/3/2024), menuduh Israel melakukan kampanye untuk menghapus lembaga tersebut. Padahal, ada lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza mengandalkan bantuan tersebut untuk bertahan hidup.

“UNRWA menghadapi kampanye yang disengaja dan terpadu untuk melemahkan operasinya,” kata Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini pada pertemuan khusus Majelis Umum PBB.

UNRWA merupakan singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (6/3).

“Bagian dari kampanye ini adalah membanjiri donor dengan informasi yang salah yang dirancang untuk menumbuhkan ketidakpercayaan dan menodai reputasi lembaga tersebut,” katanya.

UNRWA menghadapi krisis kelangsungan hidup, setelah Israel memberikan informasi kepada Lazzarini pada bulan Januari yang menuduh bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan teror tanggal 7 Oktober di Israel. Sebagai tanggapan, sebanyak 16 donor telah menghentikan pendanaan dengan total lebih dari US$ 450 juta.

“Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan kepada saya sejak hari itu, namun gawatnya tuduhan tersebut memerlukan tindakan cepat,” kata Lazzarini. “Saya memutuskan kontrak staf terkait demi kepentingan lembaga.”

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ada sejumlah “tuduhan, misinformasi, disinformasi, atau setidaknya pernyataan tidak berdasar” tentang UNRWA, yang sebagian besar dibagikan oleh Israel melalui media sosial atau pers, “tetapi belum tentu dibagikan kepada PBB.”

Investigasi internal diluncurkan pada tanggal 29 Januari dan secara paralel, tinjauan independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna dan panel dari tiga lembaga kajian Skandinavia sedang menilai netralitas badan tersebut. Laporan akhir mereka akan jatuh tempo pada bulan April.

Lazzarini mengatakan UNRWA berada pada “titik terlemahnya,” tidak mampu menyerap guncangan finansial akibat penangguhan pendanaan terutama di tengah perang.

“Nasib lembaga ini, dan jutaan orang yang bergantung padanya, terancam,” katanya.

UNRWA juga beroperasi di Tepi Barat, serta melayani sejumlah besar pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, dan Suriah. Hampir 6 juta warga Palestina berhak mendapatkan layanan UNRWA, yang mencakup pendidikan dan layanan kesehatan.

Para pejabat Israel telah mengecam badan tersebut selama bertahun-tahun, menuduh bahwa Hamas menggunakan sekolah-sekolahnya untuk kegiatan teroris, menyimpan senjata di dalamnya dan memiliki terowongan di bawahnya. Israel juga mengatakan sekolah-sekolah tersebut mempromosikan kurikulum anti-Israel.

Setelah tuduhan yang dilayangkan terhadap 12 staf UNRWA pada tanggal 7 Oktober, retorika Israel semakin meningkat, dan para pejabat hingga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan agar UNRWA dibubarkan.

Utusan Israel untuk PBB pada Senin (4/3) mengatakan bahwa bahkan sebelum serangan tanggal 7 Oktober, UNRWA “selalu menjadi bagian dari masalah dan tidak pernah menjadi bagian dari solusi.”

“UNRWA tidak akan pernah lagi beroperasi di Gaza seperti sebelum 7 Oktober,” kata Gilad Erdan. “Perannya di Gaza sudah selesai dan harus segera diganti. Pendanaan untuk UNRWA harus dihentikan dan organisasi itu harus dibubarkan.”

Meskipun beberapa donor, termasuk donor utama yaitu Amerika Serikat, telah menangguhkan pendanaannya, beberapa donor lainnya tetap mempertahankan atau meningkatkan kontribusinya. Duta Besar Qatar mengumumkan tambahan $25 juta kepada badan tersebut, dan Uni Eropa mengatakan akan mengucurkan $54 juta sebagai bagian dari hampir $89 juta yang dijanjikan kepada badan tersebut pada tahun 2024.

Thailand menawarkan dana tambahan sebear $80.000, dan Meksiko mengatakan akan mengucurkan $1 juta pada minggu ini ke UNRWA. Arab Saudi mengatakan akan segera mengumumkan tambahan pendanaan.

Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan tuduhan Israel terhadap UNRWA adalah “pencemaran nama baik” dan menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan Israel dalam perang tersebut.

“Di mana pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap 158 staf UNRWA, di antaranya ibu dan ayah yang dibunuh bersama anak-anak dan keluarganya?” tanya Mansour. “Di mana tanggung jawab atas kerusakan dan penghancuran 155 fasilitas UNRWA yang dilakukan Israel, dan yang lebih parah lagi, pembunuhan dan cederanya warga sipil Palestina, yang mati-matian mencari perlindungan di bawah bendera PBB, namun kehilangan perlindungannya?”

UNRWA mengatakan lebih dari 400 warga sipil Palestina telah terbunuh saat berlindung di tempat mereka sejak perang Israel-Hamas dimulai.

Majelis Umum PBB membentuk UNRWA pada tahun 1949 untuk membantu sekitar 700.000 pengungsi Palestina yang mengungsi setelah Perang Arab-Israel tahun 1948 yang pecah setelah Israel menjadi negara pada bulan Mei tahun itu.

UNRWA dimaksudkan sebagai solusi sementara, namun tanpa adanya penyelesaian politik antara Palestina dan Israel, UNRWA terus melanjutkan mandatnya.