Buntut Pembakaran oleh Ekstremis Israel, UNRWA Tutup Sementara Kantor di Yerusalem Timur

Tidak ada korban jiwa dalam aksi pembakaran oleh esktremis Israel pada Kamis (9/5/2024).

oleh Khairisa Ferida diperbarui 11 Mei 2024, 09:08 WIB
Diterbitkan 11 Mei 2024, 09:08 WIB
Seorang pekerja PBB menyiapkan bantuan di gudang UNRWA di Deir Al-Balah, Jalur Gaza, pada 23 Oktober 2023 untuk didistribusikan kepada warga Palestina .
Seorang pekerja PBB menyiapkan bantuan di gudang UNRWA di Deir Al-Balah, Jalur Gaza, pada 23 Oktober 2023 untuk didistribusikan kepada warga Palestina . (Dok. AP)

Liputan6.com, Yerusalem Timur - Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) untuk sementara menutup kantor pusatnya di Yerusalem Timur yang diduduki setelah serangan pembakaran pada hari Kamis (9/5/2024) menyusul aksi protes selama berminggu-minggu.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengunggah di media sosialnya, "Penduduk Israel membakar perimeter sebanyak dua kali pada Kamis malam. Personel UNRWA dan staf dari badan-badan PBB lainnya berada di dalam kompleks tersebut pada saat itu."

"Direktur kami dengan bantuan staf lain harus memadamkan api sendiri karena petugas pemadam kebakaran dan polisi Israel memerlukan waktu beberapa saat sebelum mereka muncul," ujarnya.

Peristiwa tersebut, ungkap PBB, menandai insiden mengerikan kedua dalam waktu kurang dari seminggu menyusul protes diwarnai kekerasan serupa pada hari Selasa (7/5).

Lazzarini menyatakan meskipun tidak ada korban jiwa di antara staf UNRWA, kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan parah di area luar ruangan.

"Kerumunan disertai orang-orang bersenjata terlihat di luar kompleks sambil meneriakkan 'bakar PBB'," tambahnya.

"Ini adalah perkembangan yang keterlaluan. Sekali lagi, nyawa staf PBB berada dalam risiko serius."

Lazzarini mengonfirmasi dia mengambil keputusan untuk menutup kompleks UNRWA sampai keamanan pulih kembali.

Ekstremis Israel telah melancarkan protes di luar kompleks UNRWA di Yerusalem selama dua bulan terakhir.

Dia mencatat bahwa protes pada hari Selasa telah berubah menjadi kekerasan ketika para demonstran melemparkan batu ke arah staf PBB dan gedung-gedung dan aksi ini dilakukan di bawah pengawasan polisi Israel.

Pelecehan, Intimidasi, dan Vandalisme

Markas badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA.
Markas badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA. (Dok. JACK GUEZ / AFP)

Lazzarini menambahkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, staf PBB sering menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi.

"Kompleks kami telah mengalami vandalisme dan perusakan secara serius. Dalam beberapa kesempatan, ekstremis Israel mengancam staf kami dengan senjata," ungkap Lazzarini.

Lazzarini menekankan bahwa merupakan tanggung jawab Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan bahwa personel dan fasilitas PBB dilindungi setiap saat.

"Saya menyerukan kepada semua pihak yang mempunyai pengaruh untuk mengakhiri serangan-serangan ini dan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang bertanggung jawab," kata Lazzarini.

"Pelaku serangan ini harus diselidiki dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Kurang dari itu akan menjadi standar baru yang berbahaya."

Respons Indonesia

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat memberikan pernyataan di Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Palestina pada Selasa (23/1/2024).
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat memberikan pernyataan di Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Palestina pada Selasa (23/1/2024). (Dok. Tangkapan layar dari video yang dirilis Kemlu RI)

Indonesia mengutuk keras tindakan pembakaran yang dilakukan oleh warga ekstremis Israel di wilayah pendudukan terhadap markas UNRWA di Yerusalem. Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) via platform X alias Twitter.

"Peristiwa tersebut menambah daftar panjang kekerasan, pendudukan ilegal, dan berbagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel," sebut Kemlu RI.

Selain itu, Kemlu RI mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB segera bergerak meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya.

"Saatnya DK PBB, terutama negara pemegang veto, menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaannya demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian," ungkap Kemlu RI.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya