Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Indonesia Dorong Global Water Fund Guna Atasi Krisis Air, Bakal Libatkan Sektor Swasta

Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mencapai target SDGs tahun 2030 membutuhkan dana hingga USD 6,7 triliun.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 23 Mei 2024, 11:21 WIB

Diterbitkan 23 Mei 2024, 10:36 WIB

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna saat ditemui media di sela-sela World Water Forum ke-10 di BNDCC, Bali, Rabu (22/5/2024). (Liputan6/Benedikta Miranti)

Liputan6.com, Denpasar - Indonesia mendorong adanya sistem pendanaan dalam payung Global Water Fund, atau platform pembiayaan air dunia, guna mengatasi krisis air yang dialami oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 yang tengah berlangsung di Nusa Dua, Bali, 18-25 Mei 2024.

"Pemerintah Indonesia melihat perlu dibentuk dan dibuat yang namanya Global Water Fund," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna dalam pernyataan pers Bersama media di sela-sela kegiatan World Water Forum 2024 di Bali Nusa Convention Center (BNDCC), Bali, Rabu (22/5/2024).

"Harapannya, Global Water Fund yang akan dimiliki oleh masing-masing negara anggota, akan digunakan untuk mengatasi permasalahan air di masing-masing negara."

Herry menyebut bahwa saat ini, fasilitas dan akses terhadap air sangat bergantung pada pembiayaan publik.

Selain itu, selisih pendanaan yang dibutuhkan dengan yang sudah dialokasikan saat ini sangat jauh. Maka dari itu, Herry juga menyebut bahwa sistem Global Water Fund akan turut melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyek terkait air.

"Kalau kita merujuk pada poin SDGs nomor 6 tahun 2030, kebutuhan biaya globalnya sebesar USD 6,7 triliun. Bayangkan jumlahnya sangat besar, sementara alokasi yang digunakan sektor ini kurang dari dua persen," lanjut dia.

Dibahas di High Level Panel WWF

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna (tengah) dalam konferensi pers di World Water Forum ke-10 di BNDCC, Bali, Rabu (22/5/2024). (Liputan6/Benedikta Miranti)

Pembahasan terkait Global Water Fund, ungkap Herry, telah dibahas dalam High Level Panel World Water Forum ke-10. Namun, masih ada tahapan yang harus dilakukan hingga akhirnya bisa dibentuk dan diimplementasikan.

"Mulai dari siapa nanti yang bisa berpartisipasi di sana, mungkin ada lembaga pembiayaan, atau negaranya sendiri yang chip in dan sebagainya. Nah, lingkup yang diharapkan dilakukan oleh Global Water Fund ini berangkat dari huru sampai hilir harapannya," tutur Herry.

Sri Mulyani Turut Genjot Global Water Fund

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa perekonomian negara-negara maju mulai mengalami tekanan, termasuk Jepang dan Inggris yang sudah masuk jurang resesi.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan Global Water Fund dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.

"Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi," tuturnya.