PR Besar Pemerintah Hadapi Masalah Sosial

Liputan6.com, Jakarta Kemiskinan merupakan akar dari semua masalah sosial. Maka, dibutuhkan seperangkat program dan kegiatan yang mengarah pada upaya pengentasan dalam satu nafas dan satu visi.

"Berbagai masalah sosial manjadi pekerjaan rumah pemerintah yang membutuhkan perjuangan dan dukungan semua pihak terkait demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam acara, “Sinergi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Saat ini, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif masih tinggi. Pada saat bersamaan, kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan PMKS relatif rendah.

“PMKS harus diatasi dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk itu, harus segera menetapkan fokus sasaran, sehingga bisa menjadi solusi dalam penanganan masalah sosial lainnya, ” ujarnya.

Berbagai masalah sosial tersebut, di antaranya kebencanaan, ketunaan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, kekerasan dan eksploitasi, yang membutuhkan sentuhan penanganan di tengah isu global terkait dengan kemiskinan.

Kejelian dan data membaca realitas di lapangan menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu, tentu saja bisa membantu untuk menentukan keberhasilan implementasi berbagia program dan kegiatan.

“Berbagai program dianggap berhasil, jika dalam pelaksanaannya bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta bsia dipertanggungjawabkan, ” tegas Mensos.

Peran dari dinas sosial (Dinsos), sebagai mitra strategis di lapangan perlu keterpaduan tindakan, menggunakan parameter yang sahih untuk mengukur dan menetapkan sasaran.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyelenggaraan kesejateraan sosial (kesos) tidak semata bicara dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Tetapi, yang terpenting adalah menetapkan strategi implementasi platform penyelenggaraan kesos.

Juga, diharapkan kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan terarah. Misalnya, implementasi KIP, KIS, KKS, KSKS, PSKS agar dimengerti sebagai langkah penting untuk menopang stabilitas ekonomi keluarga di tengah pengurangan subsidi BBM dan fluktuasi harga.

“Penanganan masalah sosial ada prosedur standar pelaksanaan yang mengacu pada tipologi, geografi, serta budaya masyarakat,” katanya.