Program KB di Bali 4 Anak, Kepala BKKBN Ingin Temui Gubernur Bali Terlebih Dulu

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bali Wayan Koster baru-baru ini menggaungkan kampanye Keluarga Berencana (KB) menjadi empat anak. Hal ini berbeda dengan slogan pemerintah selama ini, yaitu "Dua Anak Cukup."

Terkait hal, ini Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat yang baru dilantik, Hasto Wardoyo, angkat bicara soal program KB di Bali.

Usai pelantikannya, Hasto mengatakan bahwa meski sebuah kebijakan menyangkut semua orang, belum tentu mereka memiliki kesamaan.

"Kalau misalkan saya punya anak empat bisa mengatasi semua, belum tentu orang yang miskin atau prasejahtera bisa mengatasi semua masalah di keluarga," kata Hasto di kantor BKKBN, Jakarta, pada Senin (1/7/2019).

Karena itu, dia ingin terlebih dulu ingin mendengarkan dan mengetahui persoalan yang dialami.

"Jadi, kita menahan asumsi. Saya sowan ke Pak Gubernur dulu-lah," kata mantan Bupati Kulon Progo itu menambahkan.

Simak juga Video Menarik Berikut Ini

Mengutip dari Antara pada Selasa (2/7/2019), Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengatakan, angka demografi penduduk asli Bali di pulau Bali belakangan menurun.

Kondisi tersebut karena tertanamnya kampanye KB di masyarakat, serta pola pikir dua anak agar tidak merepotkan orangtua.

"Namun, melihat kondisi di Bali saat ini di mana jumlah orang Bali malah trennya menurun, sepantasnya kita kembali pada ajaran leluhur kita yang menganjurkan empat anak," kata Putri.

Kepala Dinas Disdukcapil-KB Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mengatakan, pertumbuhan penduduk Bali asli memang menurun.

"Kita ketahui bersama saat ini, populasi anak dengan nama 'Nyoman' dan 'Ketut' sudah mulai langka. Karena itu, sesuai arahan Bapak Gubernur, kami susun program untuk kembali kepada konsep keluarga warisan leluhur kita di Bali, yakni anjuran untuk empat anak," kata Seputra.

Dia menambahkan, program ini bukan sekadar anjuran untuk memiliki lebih dari dua anak.

"Namun, juga ada pertimbangan dari berbagai aspek keluarga berencana. Intinya tetap berpegang pada koridor KB," Seputra menambahkan.