Gizi Buruk di Maluku Utara, Muhadjir Effendy: Menkes Harus Bikin RS Penunjang

Liputan6.com, Ternate Upaya penanganan gizi buruk di Maluku Utara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy menegaskan, perlunya rumah sakit (RS) penunjang. Sebab, RS penunjang untuk menangani gizi buruk masih sangat minim.

Kebutuhan RS penunjang di Maluku Utara akan didiskusikan Muhadjir bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Diharapkan RS penunjang dapat tersedia untuk mendukung penanganan gizi buruk.

Diketahui, RS rujukan di Provinsi Maluku Utara untuk penanganan gizi buruk hanya terdapat di beberapa tempat. Salah satunya di RSUD Dr. Chasan Boesoerie, yang terletak di Kota Ternate.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengupayakan pemerataan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh wilayah Maluku utara. Pemerataan faskes akan didiskusikan dengan Menteri Kesehatan untuk penambahan fasilitas rumah sakit penunjang di seluruh pulau yang ada di Maluku Utara.

"Saya kira Pemerintah melalui Pak Menkes harus membuat langkah-langkah transformatif untuk Maluku Utara, bagaimana supaya ada rumah sakit pendukung dari rumah sakit rujukan utama di pulau-pulau yang ada," terang Muhadjir usai menengok penanganan anak penderita gizi buruk di RSUD Dr Chasan Boesoirie, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu, 12 Juni 2022.

"Sehingga penanganan stunting dan gizi buruk bisa terselesaikan."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Provinsi Maluku Utara masih menghadapi permasalahan stunting dan gizi buruk. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi balita stunting di Maluku Utara sebesar 27,5 persen.

Angka prevalensi stunting tertinggi, yakni di Pulau Taliabu sebesar 32,5 persen, sedangkan terendah di Kota Ternate sebesar 24 persen.

Menurut Muhadjir Effendy, penyebab masih tingginya angka stunting dan gizi buruk di Maluku Utara termasuk dari sisi fasilitas dan sarana prasana yang masih kurang memadai. RS penunjang sangat minim dan tidak bisa meng-cover sebagian besar penduduk.

Padahal, Provinsi Maluku Utara memilki demografi kepulauan yang penduduknya tersebar. Kondisi ini membuat penanganan dan langkah preventif gizi buruk sulit dilakukan.

"Ini kan problemnya spasial. Karena di sini kepulauan. Sekitar ratusan pulau di sini ada penghuninya. Sementara posisi rumah sakit rujukan itu di Kota Ternate dan harus meng-cover seluruh pulau-pulau," jelas Menko Muhadjir melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah juga akan melengkapi fasilitas dan sarana prasarana dari rumah sakit rujukan utama di Maluku Utara yang masih sangat kurang. Misalnya, belum ada cath lab -- kateterisasi jantung -- untuk penanganan penyakit jantung.

Akibatnya, pasien jantung yang membutuhkan tindakan cath lab tidak bisa ditangani dan harus dirujuk ke Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ini tentu sangat menyulitkan. Yang penting di sini adalah untuk segera meningkatkan prasarana infrastruktur sehingga rumah sakit (RSUD Dr. Chasan Boesoerie) di Ternate bisa berfungsi sebagai rumah sakit rujukan utama," pungkas Muhadjir.

Pada kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Wali Kota Ternate Tauhid Soleman berkunjung dan membesuk dua anak pasien gizi buruk. Ia juga memberikan paket penambahan gizi untuk ibu dan bayi.

Muhadjir juga menyempatkan berolahraga dan membagikan masker kepada masyarakat di ajang car free day. Kemudian, ia menghadiri pelantikan dan rapat kerja Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Maluku Utara Periode 2022 - 2026.

Selanjutnya, Muhadjir berpesan kepada para pengurus agar melalui organisasi PII aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia, memiliki kontribusi dalam membangun Maluku Utara, dan turut serta memajukan bangsa Indonesia.

Pada Sabtu (11/6/2022), Muhadjir Effendy juga berkunjung ke dua rumah keluarga risiko stunting. Ia mengecek status penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Hasilnya, di antara mereka masih belum menerima skema bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Bantuan PKH diberikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi COVID-19.

Menko PMK pun meminta kepada pihak dinas sosial untuk memasukkan para keluarga rentan stunting ke dalam PKH sebagai upaya penanganan stunting.

Pada kesempatan itu, Muhadjir turut memberikan kuliah umum pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Dalam kuliah umumnya, ia meminta agar kampus UMMU bisa berperan aktif dalam percepatan penanganan stunting di Maluku Utara.