Muhadjir Effendy Minta BKKBN Belajar dari Negara Lain yang Lewati Bonus Demografi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) belajar dari negara lain yang sudah melewati fase bonus demografi.

Hal tersebut berkaitan dengan kondisi pasca bonus demografi yang juga harus diperhatikan mulai sekarang. Setelah era bonus demografi selesai -- dengan puncaknya tahun 2030 mendatang -- penduduk usia produktif yang semula mendominasi akan bergeser menjadi penduduk usia tua.

Oleh karena itu, menurut Muhadjir, butuh penanganan pasca bonus demografi, yang harus dimulai dari perencanaan keluarga. Dalam hal ini, lembaga yang bertanggung jawab dalam keluarga berencana, yakni BKKBN.

"Keluarga berencana mestinya juga sudah mengantisipasi setelah tahun 2030. Ketika kita berada di puncak bonus demografi, kemudian yang akan segera diikuti dengan ageing population atau negara penduduk menua," kata Muhadjir saat memberikan sambutan dalam Launching Commitment Family Planning 2030, yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia di Hotel Westin Jakarta, Senin (1/8/2022).

Seperti diketahui, Pemerintah melalui BKKBN memiliki kampanye '2 anak cukup' -- sekarang sudah berubah menjadi '2 anak sehat' -- untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penurunan laju penduduk dengan kampanye tersebut cukup berhasil.

Namun, Muhadjir memiliki kekhawatiran bila kampanye ini terus digencarkan sampai pasca bonus demografi, maka generasi produktif Indonesia akan kurang di masa ageing population.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Muhadjir Effendy meminta agar BKKBN bisa mempersiapkan kajian kebijakan yang komprehensif untuk keluarga berencana pasca masa puncak bonus demografi agar tidak kekurangan penduduk usia produktif di masa ageing population.

"Saya tidak tahu apakah suatu saat masih akan relevan dua anak cukup atau apakah semakin banyak anak semakin cukup. Karenanya, kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan," ujarnya melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Pada masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif.

Per tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat.

Pemerintah telah melakukan ragam upaya untuk menyiapkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa persoalan perencanaan keluarga ini bukan hanya persoalan tunggal dan domain dari BKKBN saja, melainkan juga harus melibatkan banyak pihak.

Persoalan perencanaan keluarga juga berkaitan dengan masalah kualitas penduduk seperti masalah stunting dan beririsan dengan masalah kemiskinan ekstrem.

"Family planning ini bukan persoalan tunggal, sangat melibatkan banyak pihak, holistik saling menjalin tali menali satu sama lain dan semuanya harus kita rancang sedemikian rupa dan fokus untuk membangun sumber daya manusia," tegas Muhadjir.

Selanjutnya, apabila Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi, kemudian pasca bonus demografi juga tidak menyisakan penduduk produktif, maka Indonesia akan terjebak di ekonomi menengah ke bawah.

"Saya khawatir betul, kalau nanti kita memasuki ageing population ekstrem, yang produktif sedikit sekali. Sementara, kita belum bisa maksimal memanfaatkam bonus demografi ini, maka ini bisa menjadi middle income trap, terperangkap dalam penghasilan menengah," Menko Muhadjir menerangkan.

Data Bank Dunia mencatat, pendapatan per kapita Indonesia sejak 2015 berkisar antara USD 3.332 hingga USD 4.292 (2021). Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah karena berada antara USD 4.046 dan USD 12.535.

Adapun terkait kampanye BKKBN, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Eni Gustina mengungkapkan, dua anak cukup telah dikenal masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) sejak masa Presiden Soeharto.

Saat ini, BKKBN mengubah kampanye tersebut menjadi dua anak sehat. Maksud dari kampanye tersebut bahwa setiap orangtua harus memastikan seluruh anaknya tumbuh dan berkembang dengan sehat. Selain faktor kesehatan ibu, juga pola asuh yang diterapkan, jarak kelahiran antar anak juga akan berpengaruh.

"Sekarang bukan lagi 'dua anak cukup', tapi 'dua anak sehat'. Itu untuk memutus mata rantai stunting," ungkap Eni dalam webinar bersama Tentang Anak, Senin (4/7/2022).

Eni menambahkan, jarak ideal antar kehamilan minimal 2 tahun 9 bulan, berdasarkan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Apabila jarak kelahiran kurang dari itu, ibu jadi tidak bisa fokus dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sebelumnya yang sudah lahir.

Pertumbuhan bayi yang masih dalam kandungan bisa terganggu. "Jarak antar anak itu sangat memengaruhi intelijensi anak," sambung Eni.

Dokter spesialis kandungan, Dwiana Ocviyanti menerangkan, untuk mencapai jarak ideal kehamilan, masyarakat dapat merencanakan kehamilan dengan menggunakan berbagai upaya pencegahan dan penjarangan kehamilan, khususnya penggunaan kontrasepsi.

"Namun saat ini, masyarakat khususnya orangtua baru, belum sepenuhnya memahami jenis, manfaat, dan konsekuensi penggunaan alat kontrasepsi yang beredar di masyarakat," ujarnya.