50 Ribu Bayi Lahir dengan Penyakit Jantung Bawaan, IDAI: Perlu Ada Program Skrining Khusus

Liputan6.com, Jakarta Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Rizky Adriansyah, M.Ked (Ped), Sp.A(K) menyampaikan soal masalah Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada anak.

Menurutnya, PJB memiliki angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) yang sangat tinggi di Indonesia.

Data di Indonesia pada 2017 menunjukkan, penyakit bawaan merupakan penyumbang terbesar (setelah prematuritas) dan sebagai penyebab kematian pada masa neonatus (17 persen). Dan, penyakit bawaan yang paling sering terjadi adalah PJB.

Penelitian oleh Indah KM, dkk di Yogyakarta pada 2020 menunjukkan, sekitar 80 persen kasus PJB kritis terlambat dirujuk ke layanan tersier. Dan 60 persen kasus PJB kritis meninggal akibat keterlambatan diagnosis.

Sementara, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, sekitar 1 dari 100 bayi baru lahir mengalami PJB dan 25 persen dari PJB tersebut merupakan PJB kritis.

“Perkiraan PJB setiap tahunnya di Indonesia, jika ada 5 juta bayi lahir, maka ada sekitar 50.000 bayi lahir dengan PJB dan 12.500 di antaranya adalah PJB Kritis,” kata Rizky dalam konferensi pers daring, Selasa (14/2/2023).

Menurut data Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2017 yang disampaikan Rizky, beberapa kontributor kematian bayi baru lahir termasuk akibat PJB kritis adalah:

- Terlambat mendapat pertolongan (26 persen)

- Kurang komunikasi antar fasilitas kesehatan (13 persen)

- Stabilisasi prarujukan inadekuat (29 persen)

- Terlambat dirujuk (32 persen).

Guna menekan angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan kritis ada beberapa hal yang bisa dilakukan, termasuk:

- Deteksi dini PJB kritis dengan skrining pulse oximetry untuk bayi tampak sehat dan ekokardiografi untuk bayi yang menunjukkan gejala (simtomatik).

Pada bayi sehat, sangat baik jika pemeriksaan oksimetri dilakukan pada usia 24 hingga 48 jam. Tujuannya untuk menyingkirkan kemungkinan mengalami PJB kritis. Paling ideal, menggunakan alat oksimetri khusus neonatus atau bayi baru lahir. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter atau bidan.

Sedangkan, pada bayi sakit, tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosis kemungkinan PJB, terutama PJB kritis.

- Peningkatan kemampuan RS rujukan atau fasilitas kesehatan sekunder untuk memberikan tata laksana awal penyakit jantung bawaan kritis.

- Peningkatan kemampuan RS rujukan atau fasilitas kesehatan tersier untuk memberikan tata laksana lanjutan PJB kritis.

Rizky pun menyampaikan usulan IDAI untuk meningkatkan mutu pelayanan jantung anak di Indonesia. Usulan-usulan itu meliputi:

- Pemeriksaan skrining PJB kritis pada bayi baru lahir ditetapkan menjadi program skrining khusus yang wajib dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan di rumah sakit. Tindakan ini dapat dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat ruang bayi).

- Pemeriksaan deteksi dini dan tata laksana PJB (baik non-bedah maupun bedah) dapat ditanggung seluruhnya dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pembiayaan yang rasional, mulai dari FKTP/Puskesmas, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A, dan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta.

Usulan berikutnya terkait obat PJB. Menurut Rizky, beberapa obat yang belum tersedia dapat teregistrasi segera oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dimasukkan ke dalam formularium nasional (fornas).

Beberapa obat yang dimaksud adalah:

- Prostaglandin untuk tata laksana awal PJB kritis, sebelum dilakukan intervensi non-bedah atau bedah

- Adenosin untuk gawat darurat pada aritmia

- Nitric Oxide untuk tata laksana pasca-bedah jantung anak dengan hipertensi paru

- Prostasiklin (illoprost) untuk hipertensi paru yang berat

- Sildenafil sirup untuk hipertensi paru pada anak.