Menhan Israel Dipecat Karena Sering Beda Pendapat dengan Netanyahu, Terkait Strategi Gaza

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa, 5 November 2024, dengan alasan hilangnya kepercayaan. Ketidaksepakatan mengenai strategi keamanan di Gaza dan berbagai kebijakan domestik disebut-sebut menjadi penyebab utama retaknya hubungan antara keduanya. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menyatakan bahwa kesenjangan pendapat mereka bahkan sampai dimanfaatkan oleh musuh-musuh Israel.

Pemecatan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Gallant adalah figur penting dalam kabinet Israel dan seorang mantan jenderal yang berpengalaman dalam berbagai operasi militer besar. Gallant menanggapi pemecatan ini dengan pernyataan bahwa keamanan Israel akan tetap menjadi misinya, meski dia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Langkah Netanyahu memicu reaksi protes di seluruh Israel, termasuk demonstrasi besar di Tel Aviv dan Yerusalem.

Keputusan tersebut juga mengundang perhatian internasional. Amerika Serikat mengapresiasi kontribusi Gallant selama menjabat, dengan Gedung Putih menyebutnya sebagai "mitra penting." Sebagai pengganti, Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz, yang berjanji akan membawa sistem keamanan menuju "kemenangan melawan musuh-musuh Israel." Berikut fakta terkait pemecatan Yoav Gallant, dirangkum Liputan6, Kamis (7/11).

Keputusan Netanyahu untuk mencopot Gallant didasarkan pada ketidaksepakatan mereka dalam mengelola krisis militer di Gaza. Netanyahu menilai bahwa kepercayaan penuh antara perdana menteri dan menteri pertahanan merupakan kunci, terutama dalam kondisi perang yang melibatkan Israel dengan Hamas di Gaza.

Gallant, di sisi lain, bersikeras bahwa keamanan Israel harus tetap mengutamakan pendekatan diplomasi yang lebih hati-hati di Gaza. Pendekatan ini dinilai oleh Netanyahu tidak sesuai dengan strategi yang dibutuhkan saat ini. Ketidaksepahaman ini menambah panas hubungan mereka, terutama saat Gallant secara terbuka mengkritik beberapa kebijakan strategis Netanyahu di Gaza.

Perbedaan visi ini memperburuk hubungan keduanya, hingga akhirnya Netanyahu merasa bahwa satu-satunya solusi adalah memecat Gallant dan menghilangkannya dari strategi pertahanan Israel.

Perselisihan antara Gallant dan Netanyahu sebenarnya sudah muncul sejak akhir 2022, ketika Gallant menjadi satu-satunya pejabat senior yang menentang rencana reformasi yudisial pemerintah. Reformasi ini, menurut para pengkritik, mengancam demokrasi Israel dan memperlemah Mahkamah Agung. Gallant menyuarakan keprihatinannya secara terbuka, yang justru memperuncing ketegangan dengan Netanyahu.

Menurut Gallant, reformasi tersebut bisa memecah belah rakyat Israel dan merusak integritas hukum negara. Sebaliknya, Netanyahu melihat reformasi ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan di Israel.

Perbedaan pandangan mereka atas reformasi yudisial ini hanya sebagian kecil dari ketidaksepakatan yang muncul, yang pada akhirnya memuncak dalam keputusan Netanyahu untuk memecat Gallant. Retaknya hubungan sejak awal koalisi ini menjadi salah satu akar konflik yang membayangi keduanya hingga kini.

Ketidaksepakatan yang mencolok antara Gallant dan Netanyahu lainnya adalah terkait kebijakan wajib militer bagi komunitas Ultra-Ortodoks. Gallant mendorong agar kewajiban ini diberlakukan tanpa pengecualian, yang memicu reaksi keras dari partai-partai koalisi yang berbasis agama. Kebijakan ini dianggap sensitif karena menyentuh aspek sosial dan keagamaan yang selama ini sangat dijaga di Israel.

Namun sementara itu, Netanyahu justru memilih untuk bersikap lebih hati-hati dalam menangani isu ini, mengingat dukungan politik dari komunitas Ultra-Ortodoks sangat penting bagi kelangsungan pemerintahannya. Sikap Gallant yang keras dalam memperjuangkan kebijakan wajib militer dianggap dapat memicu ketidakstabilan politik dalam koalisi yang rapuh.

Penolakan terhadap kebijakan ini juga memperburuk hubungan Gallant dengan anggota koalisi lainnya, sehingga memperbesar jurang perbedaan antara dirinya dan Netanyahu.

Gallant juga berbeda pendapat dengan Netanyahu mengenai pendekatan dalam menyelesaikan krisis sandera Hamas. Gallant meyakini bahwa langkah diplomasi penting untuk memastikan keselamatan sandera yang ditahan di Gaza. Namun, Netanyahu memilih opsi militer dan menolak penarikan pasukan IDF dari Gaza, yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan keamanan Israel.

Netanyahu berargumen bahwa langkah kompromi akan memberikan kesan kelemahan dan justru memperbesar peluang ancaman dari Hamas. Di sisi lain, Gallant bersikukuh bahwa pendekatan diplomasi bisa lebih efektif dalam menyelesaikan krisis sandera tanpa harus mengorbankan lebih banyak nyawa.

Perbedaan pandangan ini mempertegas ketidaksepahaman antara Gallant dan Netanyahu, yang kemudian menjadi salah satu alasan utama di balik pemecatan Gallant dan menggantikannya dengan pihak lain.

Sebelumnya, Gallant pernah dipecat oleh Netanyahu pada Maret 2023 setelah mengkritik reformasi peradilan yang dianggapnya dapat memecah belah rakyat Israel. Namun, dua minggu kemudian, Gallant kembali masuk pemerintahan setelah protes besar-besaran terjadi di Israel. Momen ini memperlihatkan bahwa Gallant memiliki dukungan publik yang signifikan.

Kembalinya Gallant ke kabinet pada saat itu menandakan bahwa ia memiliki dukungan publik yang cukup kuat. Langkah ini memperlihatkan pentingnya Gallant di mata rakyat Israel, terutama di kalangan militer dan kelompok pro-demokrasi.

Namun, kembalinya Gallant juga tidak menghapus perbedaan pendapatnya dengan Netanyahu, dan ketegangan ini akhirnya berujung pada pemecatan kali kedua pada 5 November 2024.

Pemecatan terbaru ini memicu protes besar di Israel, dengan ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem. Dukungan juga datang dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, yang menghargai kontribusi Gallant sebagai "mitra penting."

Selain dukungan dari dalam negeri, Gallant juga mendapat apresiasi dari pihak internasional, terutama Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi, Gedung Putih menyebut Gallant sebagai mitra penting bagi stabilitas Israel dan kawasan Timur Tengah.

Dukungan dari Amerika Serikat ini menjadi penegasan bahwa Gallant memiliki peran signifikan di mata dunia internasional, yang memperlihatkan betapa besarnya dampak keputusan pemecatan tersebut.

Yoav Gallant memiliki latar belakang militer yang panjang, termasuk karier lebih dari 40 tahun di Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Sebagai komandan, Gallant pernah memimpin operasi besar di Gaza yang dikenal sebagai Operasi Cast Lead pada 2008, yang memperkuat posisinya sebagai tokoh penting dalam sektor keamanan Israel.

Gallant memulai karier politiknya dengan bergabung ke dalam Partai Kulanu pada 2015 sebelum akhirnya pindah ke Partai Likud. Sebagai politisi, Gallant terus berupaya untuk mengambil peran penting dalam kabinet, termasuk sebagai Menteri Pembangunan dan Menteri Pendidikan sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2022.

Sebagai Menteri Pertahanan, Gallant sering memiliki pandangan yang berbeda dengan Netanyahu, terutama terkait strategi pertahanan di Gaza. Pendekatan Gallant yang moderat bertentangan dengan strategi Netanyahu yang lebih keras, sehingga memperburuk hubungan mereka selama masa pemerintahan Netanyahu.

Setelah pemecatan Gallant, Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz sebagai penggantinya. Katz berjanji untuk fokus pada keamanan Israel dan menyelesaikan konflik dengan Hamas. Tantangan yang dihadapi Katz sangat besar, termasuk menangani ketegangan di Gaza dan ancaman dari negara-negara tetangga.

Gallant dipecat karena ketidaksepakatan dalam strategi keamanan dan hilangnya kepercayaan antara keduanya, terutama terkait konflik di Gaza.

Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz untuk menggantikan posisi Gallant sebagai Menteri Pertahanan.

Gallant mendorong agar komunitas Ultra-Ortodoks ikut wajib militer, yang ditolak keras oleh partai berbasis agama di parlemen.

Pemecatan Gallant memicu protes besar di berbagai kota di Israel, termasuk di Tel Aviv dan Yerusalem.