Mantan Menhan Korea Selatan Ditangkap, Coba Lakukan Bunuh Diri di Tahanan

Liputan6.com, Jakarta Krisis politik di Korea Selatan semakin dalam setelah mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Kim Yong-hyun, melakukan percobaan bunuh diri di tahanan. Insiden ini terjadi di tengah penyelidikan serius terhadap perannya dalam pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Kim kini dirawat dalam kondisi stabil, sementara isu ini terus mengguncang negeri ginseng.

Darurat militer yang berlangsung singkat tetapi penuh gejolak itu menjadi sorotan dunia internasional. Deklarasi mendadak tersebut menimbulkan reaksi keras dari parlemen dan masyarakat. Dampaknya, sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kim, menghadapi tuduhan serius yang membawa mereka ke ranah hukum.

Bagaimana kisah ini berkembang? Berikut kami rangkum kronologis dan fakta-fakta penting dalam kasus yang menyita perhatian ini.

Krisis dimulai saat Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Langkah ini diklaim sebagai respons terhadap ancaman komunis dari Korea Utara. Namun, tindakan tersebut mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.

Parlemen Korea Selatan bergerak cepat dengan melakukan sidang darurat. Dalam waktu enam jam, mayoritas anggota parlemen memutuskan untuk mencabut status darurat militer tersebut.

Setelah pencabutan darurat militer, tuduhan serius dialamatkan kepada Kim Yong-hyun. Ia bersama dua pejabat tinggi lainnya ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan insurrection. Penangkapan ini dilakukan setelah pengadilan menemukan bukti kuat dan risiko penghilangan barang bukti.

Kim dilaporkan telah meminta maaf kepada publik atas dampak kebijakan tersebut. Ia juga mengundurkan diri dari jabatannya pada 5 Desember 2024.

Dalam tahanan, Kim mencoba mengakhiri hidupnya di fasilitas penahanan di Seoul Timur. Kepala lembaga pemasyarakatan, Shin Yong-hae, mengungkapkan bahwa percobaan tersebut gagal. Kim kini ditempatkan di sel tahanan khusus untuk menjaga keamanannya.

Kesehatannya dilaporkan stabil, namun insiden ini memicu perhatian besar terhadap kondisi tahanan dan tekanan yang dialaminya.

Di tengah krisis ini, oposisi utama kembali mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol. Mosi ini akan diputuskan melalui pemungutan suara pada 14 Desember 2024.

Jika pemakzulan disetujui, tugas kepemimpinan akan diambil alih oleh Perdana Menteri Han Duck-soo. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan nasib jabatan Presiden Yoon secara permanen.

Kasus ini tidak hanya memengaruhi politik dalam negeri, tetapi juga menciptakan perhatian internasional. Untuk memastikan transparansi, parlemen telah menyetujui pembentukan tim penyelidik independen.

Partai People Power, pendukung Yoon, menyatakan akan mendukung transisi damai kekuasaan jika diperlukan. Namun, oposisi menuduh kesepakatan ini sebagai bentuk kudeta tersembunyi.

Kim menghadapi tekanan berat terkait tuduhan pemberontakan dalam darurat militer yang berlangsung singkat.

Langkah tersebut memicu protes besar-besaran, terutama dari parlemen dan oposisi.

Mosi pemakzulan telah diajukan kembali oleh oposisi, dan keputusan akhir menunggu hasil pemungutan suara serta Mahkamah Konstitusi.