TikTok Direncakan Akan Diblokir di Amerika Serikat, Ada Kekhawatiran Ancaman Negara

Liputan6.com, Jakarta Aplikasi media sosial yang sangat populer bernama TikTok menghadapi ancaman blokir di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025. Langkah ini diambil setelah Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan perusahaan induk TikTok asal Tiongkok, ByteDance untuk menjual asetnya di AS.

Pemerintah AS beralasan bahwa TikTok menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, karena kekhawatiran data pengguna dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok. ByteDance kini menghadapi tekanan besar untuk memenuhi tenggat waktu atau menghadapi larangan total.

Perdebatan mengenai kebijakan ini masih berlangsung, dengan beberapa pihak menentang larangan tersebut karena dianggap melanggar kebebasan berbicara. Sementara itu, Mahkamah Agung AS akan meninjau argumen TikTok dalam sidang yang dijadwalkan pada 10 Januari 2025. Berikut fakta-faktanya, dirangkum Liputan6, Selasa (7/1).

Mengutip usatoday.com, ancaman blokir terhadap TikTok muncul karena kekhawatiran pemerintah AS mengenai keamanan data pengguna. ByteDance, sebagai perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, diduga memiliki kewajiban untuk membagikan data dengan pemerintah Tiongkok jika diminta.

Undang-undang yang disahkan pada April 2024 mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok sebelum 19 Januari 2025. Jika tidak, aplikasi tersebut akan dilarang di AS dan penyedia layanan internet diwajibkan memblokir akses ke platform ini.

Kekhawatiran tentang pengaruh asing dan penyalahgunaan data pribadi pengguna menjadi dasar dari kebijakan ini. Presiden Biden menyebut langkah ini sebagai upaya melindungi keamanan nasional AS di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok.

ByteDance tidak tinggal diam dan telah mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung AS untuk menentang larangan tersebut. TikTok mengklaim bahwa kebijakan ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara.

Selain itu, delapan kreator TikTok juga ikut menggugat pemerintah AS, menyatakan bahwa larangan ini mengancam kebebasan ekspresi mereka. Mereka berpendapat bahwa TikTok telah menjadi platform penting untuk membangun komunitas dan menyuarakan pendapat.

Mahkamah Agung dijadwalkan meninjau kasus ini pada 10 Januari 2025, di mana putusan akan menjadi penentu apakah TikTok bisa terus beroperasi atau harus memenuhi tenggat waktu penjualan. 

ByteDance saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk memenuhi undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan penjualan aset TikTok di AS kepada investor lokal. Salah satu miliarder AS, Frank McCourt, telah menyatakan minatnya untuk membeli TikTok.

Namun, proses penjualan ini menghadapi tantangan besar karena algoritme TikTok dianggap sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi oleh pemerintah Tiongkok. ByteDance kemungkinan harus menyerahkan kontrol algoritme kepada pembeli, yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna.

Di sisi lain, mantan Presiden Donald Trump yang sebelumnya mendukung larangan TikTok kini menunjukkan pandangan yang lebih lunak. Ia menyatakan kesediaannya untuk melakukan negosiasi politik guna menyelamatkan platform ini.

Jika larangan ini diberlakukan, lebih dari 170 juta pengguna TikTok di AS akan kehilangan akses ke aplikasi tersebut. TikTok juga memiliki sekitar 7.000 karyawan di AS yang nasib pekerjaannya akan terancam.

Platform ini telah menjadi ruang bagi komunitas kreatif untuk berbagi konten dan menjangkau audiens yang lebih luas. Banyak kreator bergantung pada TikTok untuk penghasilan dan promosi bisnis mereka.

Penutupan TikTok juga bisa mengganggu ekosistem digital di AS dan memberikan dampak besar pada pasar media sosial secara global. Upaya pemblokiran ini tentu menuai kecaman dari para kreator di negeri Paman Sam itu. 

"Undang-undang pemblokiran TikTok mengancam untuk mencabut sarana ekspresi dan komunikasi yang khas ini dari mereka dan seluruh warga negara," kata kreator, dilansir dari ANTARA.

Saat ini, nasib TikTok bergantung pada hasil sidang Mahkamah Agung pada 10 Januari dan negosiasi antara ByteDance dan pemerintah AS. Jika solusi tidak tercapai sebelum 19 Januari, aplikasi ini berisiko diblokir secara permanen.

Para pengguna dan kreator TikTok di AS disarankan untuk memantau perkembangan kebijakan ini dan bersiap menghadapi kemungkinan penutupan layanan. ByteDance juga didesak untuk mempercepat proses negosiasi demi menghindari pemblokiran.

Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi pengguna, tetapi juga mempertegas sikap AS dalam melindungi keamanan data di era digital. Meski demikian, pemblokiran ini turut direspons oleh presiden AS terpilih, Donald Trump. Presiden yang kini menjabat kembali itu mengaku TikTok merupakan salah satu platform yang membuatnya memenangkan kontestasi pemilihan umum di Amerika.

"Ini keputusan yang sulit untuk dibuat, titik hangat di hati saya, dan kami akan mencermatinya," kata Trump, dalam konferensi pers Mar-a-Lago bulan Desember lalu.

TikTok diduga membahayakan keamanan data pengguna karena koneksinya dengan pemerintah Tiongkok melalui ByteDance.

TikTok akan dilarang mulai 19 Januari 2025 jika ByteDance tidak menjual asetnya di AS sebelum tenggat waktu.

ByteDance dapat menjual TikTok kepada investor lokal atau mencapai kesepakatan hukum untuk menghindari larangan.

Pengguna akan kehilangan akses ke aplikasi, dan ribuan karyawan TikTok di AS berisiko kehilangan pekerjaan.