Golkar Deklarasi Koalisi dengan PDIP Hari Ini?

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang Pilpres 9 Juli mendatang, konstelasi politik terus berubah. Setelah beberapa pekan lalu ramai disebut-sebut soal koalisi Golkar dengan Partai Gerindra, kini Golkar disebut-sebut akan mendeklarasikan koalisinya bersama PDIP.

"Kami masih menunggu Golkar secara resmi. Jika memang ini terjadi akan memberikan energi tambahan, dan itu kami meyakini bagian dari politik kebijakan bahwa sesuatu dilakukan di atas kepentingan bangsa," ujar Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto kepada Liputan6.com, Selasa (13/5/2014).

Menurut Hasto, jika memang partai pimpinan Aburizal Bakrie itu akan merapat ke partainya, tentu akan disambut dengan tangan terbuka dan membuka pintu seluas-luasnya. Tentunya, koalisi demi membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depan.

"Ini menjadi ukuran berbagai survei partai politik, yang menyatakan dukungan Jokowi sebagai calon presiden yang dinilai memenuhi kriteria rakyat. Kami akan menyambut dengan tangan terbuka, untuk gotong-royong membangun Indonesia dan menatap ke depan," ujar Hasto.

Kendati, kapan tepatnya deklarasi koalisi PDIP-Golkar, Hasto belum dapat memastikan. Menurutnya, semua ini masih dalam tahap wacana yang berkembang di masyarakat. "Belum tahu, sampai hari ini belum ada (deklarasi). Paling besok baru dibahas di rapat," ungkapnya.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa juga menegaskan, tidak ada deklarasi antara Partai Golkar dan PDIP. "Saya tadi sampai jam 12 di lapangan tenis dengan Pak Aburizal. Terus saya ke kantor Bakrie. Setahu saya demikian," tegas Lalu Mara.

Kekhawatiran Lapindo

Kasus Lapindo yang terus melekat di tubuh Aburizal yang lebih akrab disapa Ical itu, menurut Hasto, tidak menjadi kekhawatiran bagi partainya. Karena secara hukum dan pandangan masyarakat tentu berbeda.

"Kekhawatiran sesuatu tentu harus diletakkan di atas kebijakan hukum dari seluruh persoalan. Dan itu menjadi ciri tersendiri bagi pemerintahan ke depan. Saya pikir itu menjadi bagian dari pandangan orang per orang," ujar Hasto.

Jika pun memang kasus Lapindo menjadi masalah di mata masyarakt umum, tentu itu menjadi bagian yang harus diselesaikan. Negara harus hadir untuk menuntaskan. "Itu relatif jika itu menjadi persoalan. Yang penting ke depan kalau itu menjadi persoalan sebagai sebuah kondisi yang harus diselesaikan, negara harus hadir. Mencari solusi terbaik."

"Kita ini orang timur, nanti kita sombong kalau bantuan datang kita tidak sambut. Apalagi itu energi baru untuk menyatukan kemauan rakyat, meskipun itu tetap ada tantangan. Tapi dengan spirits kerja sama dengan tetap mengedapkan kepentingan rakyat, punya kerjasama politik dan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat," tandas Hasto. (Mut)