Berbau Politik, Kemenpora Batalkan Diskusi Ribuan Aktivis 1998

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan aktivis 1998 dari berbagai elemen terpaksa mengurungkan niatnya untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyatakan sikap di Graha Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta. Kegiatan yang semula mendapat izin tiba-tiba saja dicabut oleh Kemenpora.

Juru Bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, pencabutan izin atas kegiatan ini bukan tanpa alasan. Pihak Kemenpora melihat, kegiatan yang akan dilakukan cenderung mengarah ke politik.

"Ini perlu saya sampaikan pada masyarakat, memang tadi malam ada kejadian 21.30 WIB saya sendiri dampingi karena rencananya pagi hari ini jam 09.00 sampai 19.00 malam, total no politis. Izin sudah dikeluarkan kepolisian sah. Tapi, karena kami dapat informasi ada kemungkinan acara kegiatan cenderung politik," kata Gatot di halaman gedung Kemenpora, Selasa (24/6/2014).

Gatot mengatakan, begitu mengetahui indikasi politik, dia lalu melakukan pemeriksaan ke lokasi acara. Gatot menemukan spanduk berbau politis berbeda dengan apa yang diajukan ke Kemenpora.

"Karena itu, pagi harinya kami meminta pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat untuk mencabut kembali izin acara ini," lanjut Gatot.

Gatot mengatakan, pada awalnya menyetujui acara karena susunan acara yang diterima merupakan acara kreatifitas muda. Tapi belakangan diketahui ada unsur politik yang lebih kental dibanding diskusi kepemudaan yang disampaikan sebelumnya.

"Intinya secara persuasif untuk mencabut permohonan dari Kemenpora, Kapolres Jakarta Pusat agar mencabut izin, kalau misalnya untuk ditiadakan kegiatan di pagi hari. Jangan sampai massa sudah banyak akan ceos. Kan nggak ada cerita Kemenpora memfasilitasi mendukung capres tertentu. Karena kita harus netral dan itu udah diatur. Ini terlepas dari posisi Pak Roy Suryo sebagai fungsionaris Partai Demokrat," tandasnya.

Pantauan Liputan6.com, puluhan aktivis mulai memenuhi halaman Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Para aktivis memilih tetap bertahan dan menunggu kepastian dari Kemenpora. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan kepolisian. Mereka ingin ada alasan jelas dari kepolisian dan Kemenpora terkait pelarangan ini.

Informasi yang dihimpun, 2.000 aktivis 1998 akan berkumpul untuk melakukan diskusi terkait bahaya orde baru. Hal inilah yang dinilai berbau politik.

Sementara itu, Juru bicara aktivis 98 Erwin Usman menjelaskan, sampai pada Senin malam dan gladi resik di Kemenpora, memang ada kabar kalau ada acara dilarang. Namun, Menpora Roy Suryo yang kebetulan juga berada di Kemenpora mengatakan tidak ada pelarangan.

Menurut dia, tak lama kemudian, Gatot S Dewa Broto mendatangi panitia yang tengah menyiapkan acara dan meminta susunan acara. Gatot juga mempersilakan acara dilanjutkan.

"Tapi pagi-pagi jam 07.00 langsung ada perintah pelarangan dari Kemenpora. Saya sudah bayar sewa gedung Rp 7 juta. Izin polisi keluar tapi mengapa pas hari H dilarang. Karena kami minta izin resmi, maka pelarangan juga harus resmi. Kami minta surat pelarangan resmi dan pencabutan  izin dari Polresmetro Jakarta Pusat," tandas Erwin. (Mut)