Menko Polhukam: Aparat Tidak Netral akan Dapat Sanksi

Aparat keamanan akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum berkaitan dengan Pilpres 2014.

oleh Sugeng Triono diperbarui 02 Jul 2014, 14:12 WIB
Diterbitkan 02 Jul 2014, 14:12 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional SBY- Boediono, Djoko Suyanto tiba di Kantor Bawaslu, Jakarta. Kedatangan Djoko ini untuk memenuhi panggilan Bawaslu soal dana kampanye.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto meminta aparat TNI dan Polri bersikap netral saat proses Pilpres 2014 berlangsung. Djoko berjanji memberi sanksi tegas terhadap aparat yang bermain-main dengan sikap netral yang sudah digariskan untuk TNI-Polri.

"Aparat TNI dan Polri saat proses kampanye akan dan harus netral. Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang akan dapat sanksi yang setimpal dari institusi masing-masing," ujar Djoko di kantornya, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Djoko menambahkan, instruksi bersikap netral ini tidak hanya diberlakukan kepada TNI dan Polri, pegawai negeri sipil (PNS) juga diwajibkan bersikap sama saat kampanye. "PNS saat kampanye harus netral. Tapi saat hari pencoblosan, mereka diharapkan menggunakan hak pilih," kata Djoko.

Dalam rapat koordinasi mengenai pengamanan pemilu di kantornya, menurut Djoko, salah satu poin yang dihasilkan adalah pihak aparat keamanan akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum berkaitan dengan Pilpres 2014.

"Aparat keamanan akan bertindak tegas dan tepat bagi siapapun golongan manapun yang akan dan berbuat kerusuhan, perkelahian, perusakan, pembakaran maupun tindakan-tindakan lain yang melawan hukum," ujar Djoko.

Aparat keamanan kata Djoko, dalam hal ini Polri yang dibantu TNI, akan bersiaga penuh sejak minggu tenang hingga usai pencoblosan. Diharapkan, pergantian kepemimpinan nasional atau transisi demokrasi dapat berlangsung aman seperti tahun sebelumnya.

"Transisi demokrasi yang sudah berlangsung aman, tertib dan lancar selama 2 pilpres tahun 2004 dan 2009 ini juga harus kita jaga di Pilpres 2014," ungkap Djoko.

Rapat yang dipimpin Djoko Suyanto itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman. (Yus)

Baca juga:

HUT Polri, Kapolri Utamakan Pengamanan Pilpres dan Ramadan
Fokus Pengamanan Pilpres, Upacara HUT Polri Digelar Sederhana
Pengamat: Isu Pertahanan Jokowi Bagus, Prabowo Punya Ide Besar

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya