KPHI: Ada Potensi Kualitas Pelayanan Haji Turun Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Tahun ini pemerintah menurunkan ongkos naik haji (ONH). Namun penurunan biaya itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pelaksanaan ibadah haji. Terlebih jika pemerintah belum menyiapkan segala kebutuhan di Tanah Suci dengan matang.

‎Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) KH Slamet Effendi Yusuf mengatakan, ada kemungkinan penurunan kualitas haji tahun ini. Salah satunya terkait naqobah atau angkutan antarperkotaan haji. Hal itu berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan di Tanah Suci beberapa hari terakhir.

"Dalam hal transportasi Madinah-Mekah, Mekah-Madinah, dulu pakai bis upgrade, kalau besok pakai bus standar. Padahal musim haji nanti adalah musim yang sangat panas," ujar Slamet setiba memantau persiapan haji dari Arab Saudi di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin 29 Juni 2015.

Karena itu, lanjut Slamet, jika persoalan fasilitas transportasi jemaah haji selama di Tanah Suci ini dibahas dengan DPR, pihaknya meminta pemerintah segera ‎membahas ulang persoalan itu. "Tapi kalau tidak terkait dengan DPR, kami berharap pemerintah mengambil kebijakan baru."

Slamet juga mengaku, pelaksanaan haji tahun ini masih menggunakan fasilitas bus yang pernah di-blacklist oleh Pemerintah Indonesia karena pelayanan yang kurang baik. Salah satunya bus milik perusahaan Abu Sarhad.

"Kami sudah lihat Abu Sarhad memang kondisinya tidak baik. Karena itu kami mengharapkan pemerintah jangan sampai kalah negosiasi dengan pihak naqobah. ‎Kalau semua ini diserahkan kepada naqobah, busnya apa. Kepada naqobah kita kasih waktu seminggu, tapi yang ini (Abu Sarhad) tidak. Harus berani mengatakan itu," tandas dia.

Selain transportasi, Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari pejabat di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan urusan Keagamaan beserta komisioner KPIH, melihat persoalan katering haji masih belum dipersiapkan dengan matang.

"Sampai hari ini, masih terlalu banyak kontrak-kontrak yang berkaitan dengan katering di Madinah dan Mekah yang belum ditandatangani, sampai 22 Juni kemarin kami ke sana. Kami harapkan untuk segera ditandatangani kontrak-kontrak itu," ucap Slamet.

"Termasuk saya kira ya, pengadaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) di Mekah. Pengadaan BPIH di Mekah sampai sekarang belum dibayar (dilunasi) sewanya. Akibatnya, petugas tidak bisa masuk ke sana memantau persiapan-persiapan," lanjut dia.

BPIH tahun sebelumnya, kata Slamet, meminta ‎dana Rp 21 miliar. Sementara anggaran yang disediakan pemerintah hanya Rp 15 miliar. "Itu artinya harus ada revisi anggaran di sini, dan itu tidak mudah.‎ Anggaran BPIH yang sudah ditentukan dibutuhkan revisi yang harus melalui Menkeu dan sebagainya. Itu juga sangat serius‎."

Selain urusan transportasi dan katering, persoalan lain yang dimonitoring dan dievaluasi‎ tim adalah penanganan kesehatan dan pemondokan haji.

Hasil monitoring dan evaluasi 4 aspek ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai rekomendasi penyelenggaraan ibadah haji 2015. "Jadi, KPHI besok akan kirim surat ke Presiden terkait rekomendasi-rekomendasi itu," terang Slamet.

"Kita juga harapkan petugas-petugas haji di sana, termasuk tim perumahan, tim transportasi, tim kesehatan, dan tim katering mempercepat usaha ini. Jangan sampai negara lain sudah mendahului, baru kita menyusul. Harga kita kan sudah dipatok. Jangan sampai kita memasuki fase puncak," ujar Slamet. (Sun/Ado)