Alasan Muhammadiyah Pilih Pancasila dan Menolak Rezimentasi Agama

Ada problem rezimentasi agama di mana agama secara bias, tendensius dan subjektif baik itu berbentuk paham atau golongan ingin disenyawakan dengan negara lalu menjadi kekuatan negara

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Des 2022, 14:30 WIB
Diterbitkan 13 Des 2022, 14:30 WIB
Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan dua pesan perdamaian Idul Fitri 1440 H (Liputan6.com /Switzy Sabandar)

Liputan6.com, Jakarta - Muktamar Muhammadiyah ke-48 melahirkan enam isu strategis yang akan menjadi fokus Muhammadiyah periode 2022-2027.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, isu strategis adalah fenomena krusial yang sedang terjadi di masyarakat dan menuntut pemecahan masalah.

Salah satu isu strategis dari enam tema yang ada adalah problem rezimentasi agama. Dalam pengantar Dialektika Tvmu, Sabtu (10/12), Haedar menilai fenomena ini mulai terjadi dan harus dicegah.

“Kita melihat juga ada problem rezimentasi agama di mana agama secara bias, tendensius dan subjektif baik itu berbentuk paham atau golongan ingin disenyawakan dengan negara lalu menjadi kekuatan negara. Ini bagi kami berlawanan dengan dasar konstruksi ide dan cita-cita Indonesia sebagai negara Pancasila,” ungkapnya, dikutip dari muhammadiyah.or.id, Selasa (13/12/22).

Guru besar sosiologi ini lantas menjelaskan bahwa Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa yang harus senantiasa dijaga. Oleh Muhammadiyah, ikhtiar itu dinyatakan lewat dokumen resmi Darul Ahdi wa Syahadah.

 

Saksikan Video Pilihan Ini:

Risiko Rezimentasi

“Semua bertemu di situ, negara hasil kesepakatan bersama dan kita tidak boleh keluar dari situ termasuk bentuk negara. Indonesia bukan negara sekuler, maka jangan dibawa jadi negara sekuler dan Indonesia bukan negara agama maka jangan dibawa menjadi negara agama,” jelasnya.

“Negara agama itu bukan saja semata-mata kekhilafahan, itu jelas kita tolak, atau negara berdasar agama tertentu, tapi juga menjadikan paham agama tertentu, mazhab tertentu, kekuatan agama tertentu itu mendominasi negara dan bersenyawa dengan negara lewat politik,” tambah Haedar.

Jika masalah ini dibiarkan berlarut dan terus terjadi, Haedar khawatir Indonesia tidak saja kehilangan Pancasila, tetapi juga terjatuh ke dalam konflik horizontal sebagaimana perang sipil yang pernah terjadi di Eropa.

“Nah ini akan ada problem besar jatidiri Indonesia sebagai negara Pancasila menjadi tereliminasi. Kedua, akan ada problem serius di mana akan ada pertentangan kelompok agama melawan kekuatan agama di balik negara itu,” kata dia.

“Atau di (khazanah) Islam ada istilah mihnah (ujian), ketika suatu mazhab berkuasa dan menghabisi mazhab lain yang tidak berkuasa, ini tidak boleh terjadi ke depan dan menjadi perhatian kita ke depan,” tegasnya.

Tim Rembulan

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya