Respons Forum Pondok Pesantren Soal Wacana Hak Angket Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah tokoh ulama di Pantura Jawa Barat merespons santernya isu penggunaan hak angket di DPR RI menindaklanjuti adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu Azun Mauzun mengatakan, penggunaan hak angket untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak tepat. 

"Pemilu sudah berjalan dan berlangsung damai masyarakat juga sudah menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Penghitungan juga masih berlangsung," kata Azun Mauzun, Sabtu (24/2/2024).

Azun menyatakan agar anggota DPR RI tidak menyalahgunakan kewenangan. Azun mengapresiasi TNI, Polri, KPU, Bawaslu hingga petugas KPPS yang mengawal kelancaran proses Pemilu 2024.

Meski masih ditemukan banyak kendala, penyelenggaran pemilu masih tetap berjalan. Azun juga berharap, jika ada pemilihan suara ulang (PSU) agar tetap berjalan lancar dan damai. 

"Masyarakat sudah menggunakan hak suaranya dan menerima hasil pemilu damai," kata Azun.

Oleh karena itu, jika tidak menerima hasil rekapitulasi KPU, para kandidat Pilpres bisa menggunakan jalur hukum yang disediakan. Menurutnya, salah satu fungsi Bawaslu adalah menangani sengketa Pemilu. 

Azun juga menyarankan agar paslon melaporkan hasil dugaan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sudah disiapkan perangkatnya tinggal dilaporkan saja ke lembaga yang berwenang seperti MK atau Bawaslu," sebut Azun.

Pada kesempatan tersebut, Ia berharap Pemilu 2024 menghasilkan sosok pemimpin yang damai dan mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Semoga presiden kedepan benar-benar pilihan masyarakat dan mampu mewujudkan apa yang menjadi keresahan di masyarakat," harap Azun.