Dalih KLHK Sebut IKN Tak Bakal Ganggu Kehidupan Orangutan Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memunculkan kekhawatiran akan masa depan orangutan yang merupakan satwa endemik pulau itu. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menampik tudingan bahwa IKN mengganggu habitat orangutan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno menyatakan bahwa pusat IKN bukanlah daerah sebaran alami orangutan. Wilayah tersebut, sambung dia, berada di bekas kawasan Hutan Tanaman Indonesia (HTI), bukan di hutan primer.

Dia menerangkan, populasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus Morio) terbagi ke dalam 17 lanskap berdasarkan PHVA 2016. Ke-17 sebaran itu terdiri dari Lansekap Beratus, Sungai Wain, TN Kutai - Bontang, Belayan – Senyiur, Wehea – Lesan, Sangkulirang, Tabin, Area Hutan Tengah, Kinabatangan Rendah, Kinabatangan Utara, Ulu Kalumpang, Crocker, Lingkabau, Bonggaya, Ulu Tungud, Trus Madi, Sepilok.

Total orangutan di sebara itu adalah 14.540 individu. "Orangutan terdekat dengan IKN hanya di lansekap Sungai Wain. Orangutan yang terdapat di areal Sungai Wain adalah orangutan hasil rehabiltasi," ujar Wiratno dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu, 23 Februari 2022.

Sungai Wain menjadi salah satu tempat pelepasliaran orangutan dari tiga pusat rehabilitasi di Kalimantan, yakni Samboja, Jejak Pulang, dan Pusat Suaka Orangutan Arsari Itciku. Ia menyebut 78 orangutan dilepasliarkan di tempat itu sejak 1992--1997.

"Tempat pelepasliaran ini berada di zona luar pembangunan IKN," ucapnya.

Wiratno mengatakan bahwa informasi fakta yang disampaikannya sangat bertolak belakang dengan isu terfragmentasinya habitat orangutan karena pembangunan IKN. Dalam KLHS IKN telah diidentifikasi lokasi-lokasi yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi untuk dipertahankan, dan lokasi-lokasi yang rusak agar ditanam kembali, dipulihkan ekosistemnnya, dan membuat koridor satwa.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Meski begitu, sejumlah upaya disiapkan untuk mengantisipasi masuknya orangutan ke zona IKN. Upaya yang melibatkan banyak pihak itu antara lain membangun koridor satwa liar dan memulihkan ekosistem untuk memperbanyak cluster habitat satwa, terutama di bekas tambang.

Selain itu, pemerintah juga akan memobilisasi Wildlife Respon Unit (WRU), serta mengoperasionalkan Call Center untuk menerima laporan masyarakat. Dengan begitu, tim bisa merespons cepat apabila menemukan orangutan yang keluar dari tempat rehabilitasinya.

"Sebagai negara berkembang, Indonesia masih perlu membangun, dan harus dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan, di mana ada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, termasuk habitat satwa liar. Pembangunan IKN menerapkan konsep Green Infrastructure, sesuai dengan Instruksi Presiden," ujar Wiratno.

Sebelumnya, Anton Nurcahyo, wakil CEO Borneo Orangutan Survival Foundation mengingatkan bahwa pembangunan IKN berdampak besar pada lingkungan dan kawasan. Masuknya sebagian besar pegawai negeri sipil dan keluarga mereka dari Jakarta dapat memaksa perampasan orang dan hewan.

"Langkah ini tidak hanya akan membawa populasi besar, tapi juga tuntutan besar untuk perubahan penggunaan lahan guna mengakomodasi kompleks perumahan dan perkantoran baru, bahkan pusat produksi pangan," kata Anton Nurcahyo, wakil CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS), dikutip dari CNN.

Ia mengakui bahwa kawasan yang direncanakan untuk lokasi IKN memang tidak memiliki populasi orangutan liar. "Tapi, pusat rehabilitasi orangutan terletak di sini, di atas hutan seluas 1.850 hektare yang saat ini kondisinya perlu dilestarikan," tambahnya.

Sejak 2006, suaka orangutan, Samboja Lestari, telah merawat orangutan yang terluka dan yatim piatu. Satwa langka ini diselamatkan dari hutan yang dihancurkan penebangan dan tanaman kelapa sawit, tepatnya di kawasan ibu kota baru.

Kalimantan telah mengalami kehilangan habitat yang luas dan pembunuhan 2.000-3.000 orangutan per tahun sejak 1970-an, menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Orangutan masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah.

Dalam satu abad, total populasi tercatat hampir hanya setengahnya, kata WWF, yakni dari 230 ribu menjadi sekitar 112 ribu. Nurcahyo menyebut sekitar 57.350 orangutan bertahan hidup di Kalimantan, "menyebar ke 42 kantong populasi liar."

Kekhawatiran besarnya adalah kebanyakan orangutan di Kalimantan hidup di luar kawasan lindung. Atau, seperti yang dikatakan WWF, "di hutan yang dieksploitasi untuk produksi kayu atau sedang dalam proses dikonversi menjadi pertanian."