Menparekraf Sebut Pengajuan Izin Event Bakal Lebih Mudah, Cuma Lewat Aplikasi

Liputan6.com, Jakarta - Event secara terus-menerus disebut sebagai salah satu pemicu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut bahwa perizinan penyelanggaraan event terlanjut lekat dengan narasi "susah dan mahal."

"Memang harus ada perubahan," kata Sandi saat menghadiri acara pembukaan Indonesia Event Management Summit (IVES) di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (21/2/2023). "Sesuai perintah pak presiden (Jokowi) sore ini ratas (rapat terbatas) untuk membahas perizinan event berbasis elektronik."

Targetnya, kata Sandi, medium online itu akan rampung sekitar bulan depan. Ia berkata, "Perizinan berbasis elektronik ini akan mencakup level di seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri, sampai tingkat kapolsek. Kita harapkan semua terintegrasi dalam satu aplikasi."

Kelebihan perizinan berbasis elektronik, menurut Menparekraf, adalah transparan, akuntabel, dan independen. Setelah selesai, katanya, trial akan dilakukan kurang lebih selama satu bulan di wilayah yang sudah terbiasa dengan akses medium elektronik, seperti Jabodetabek.

Sandi menyebut bahwa ketersesiaan perizinan event berbasis elektronik merupakan salah satu upaya menggiatkan industri event yang nantinya akan "membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja." "Event tahun ini naik 20--30 persen (dibanding tahun lalu), jadi diharapakan lapangan kerjanya juga bertambah," ia menyebut.

Menparekraf menyambung, "Event besar bisa menciptakan seribu lapangan kerja, sementara (event) tingkat daerah bisa 10--50 lapangan kerja."

Para pelaku event, Sandi melanjutkan, juga akan melakukan digitalisasi. Ia berkata, "Banyak terobosan dengan pendekatan inovasi terkini. Saya berharap, event ini jadi pemicu kebangkitan ekonomi kita."

Sandi menyebut bahwa Indonesia sebenarnya tidak kalah dalam penyelenggaraan event. "Kita punya keunggulan, termasuk dalam daya saing, ini yang kita harapkan bisa diambil dari IVES," ucapnya, menambahkan bahwa 74 pembicara di acara tersebut bisa memberi peningkatan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan.

Di samping itu, Menparekraf menambahkan, UMKM juga harus dilibatkan dalam penyelenggaraan event. "(UMKM) harus naik kelas, makanya ada sertifikasi," tegasnya.

Terkait upaya sertifikasi, Sandi mengatakan, "sedang disusun." "Nanti akan melibatkan lembaga sertifikasi tentunya dan industri, (terkait) standar seperti apa yang dilakukan, (juga) kerja sama dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) agar sesuai dengan yang diharapkan dunia usaha sehingga terbuka peluang usaha dan lapangan kerja," paparnya.

"Kami akan all out (terkait) perizinan (event) untuk dibuat secepat mungkin," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, project director IVES 2023, Andro Rohmana Putra, mengatakan bahwa IVES merupakan "jawaban pemulihan ekonomi kreatif pasca-COVID-19, khususnya industri event management." Dalam paparannya, ia menjabarkan tujuh tantangan yang dihadapi industri event di masa sekarang.

Pertama, seputar kesempatan pelaku usaha terlibat dalam pengembangan event di daerah. "Dengan ditangai pelaku event, acara di daerah pun bisa berkualitas dan punya standar yang baik," ia mengatakan.

Kemudian, ia juga menyoroti tidak cukup banyak konsultan atau dinas yang memiliki pengetahuan terkini seputar manajemen event. Kegiatan di daerah, khususnya, masih banyak menggunakan template, yang menurut Andro, justru membatasi kreativitas para pelaku event sesuai kebutuhan acara.

Ketiga, terbatasnya peran pekerja seni dalam pelaksanaan event. Ini, Andro mengatakan, kurang selaras dengan tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ingin meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dari pelaku seni. Pihaknya pun membahas tentang pajak hiburan dengan dorongan keseragaman tarif. 

Andro mengatakan bahwa sektor perbankan dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan permodalan industri event. "Regulasi keuangan pada perbankan masih tidak dapat mengakomodir keperluan permodalan pekerjaan jasa, termasuk event management," catatnya.

Keenam, penyelenggaraan event dapat dilakukan lebih profesional dan membatasi pelaku asing dalam pelaksanaannya. Sepakat dengan Sandi, Andro menyebut bahwa sumber daya manusia di industri event sebenarnya sudah memadai. Namun, peningkatan keterampilan akan terus dilakukan dengan pelatihan maupun sertifikasi.

Terakhir, penyederhanaan proses perizinan dalam penyelenggaraan acara. Ini dijawab Sandi dengan perizinan berbasis elektronik yang dijanjikan rampung sebulan ke depan.

Andro melanjutkan, "Setelah IVES, para pelaku event rencananya akan membuat platform edukasi yang akhirnya akan bisa diakses juga oleh teman-teman di daerah. Ada juga yang berencana memfasilitasi conference yang tahun pertamanya akan digratiskan."

Akhirnya, karena event tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Andro mengharapkan pihaknya bisa bersinergi lebih baik lagi dengan para pemerintah daerah. "Jadi, tidak hanya dengan sektor privat," tandasnya.