Menteri LHK Siti Nurbaya Serukan Indonesia Lihat Urgensi Tingkatkan Upaya Memulihkan Ekosistem di G20 India

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyuarakan beberapa hal mengenai isu lahan dan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya air. Ini disampaikannya Menteri LHK Siti Nurbaya dalam G20 Environment and Climate Sustainability Ministerial Meeting yang digelar di Kota Chennai, Negara Bagian Tamil Nadu, India pada Jumat, 28 Juli 2023.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Menteri LHK Siti Nurbaya memimpin delegasi Indonesia dalam agenda yang mempertemukan sekitar 300 delegasi. Mereka terdiri dari negara anggota G20, negara undangan, dan beberapa Organisasi Internasional, dengan fokus pada finalisasi Ministerial Outcome dan Presidentcy Documents.

Pertemuan tingkat menteri ini membahas isu-isu penting seperti mitigasi perubahan iklim, adaptasi dan sarana implementasi atau pembiayaan iklim. Pertemuan tersebut juga fokus pada degradasi lahan, keanekaragaman hayati dan deforestasi, ekonomi biru dan mempromosikan ekonomi sirkular.

Pada sesi pembukaan, Menteri Siti mengajak seluruh delegasi untuk bersama-sama mengatasi tantangan multidimensi lingkungan dan perubahan iklim. Menteri Siti juga menyatakan dukungan yang kuat dan solid dari Indonesia terhadap Presidensi G20 India.

"Tiga isu prioritas yang diangkat oleh Kepresidenan G20 India tentang kelestarian lingkungan dan iklim adalah adil dan tepat waktu untuk mencerminkan komitmen dan kebersamaan kita yang kuat. Saya yakin bahwa di bawah bimbingan Kepresidenan India, kami yakin G20 akan mencapai banyak hasil penting," katanya di G20 India.

Menteri Siti mengatakan G20 harus menjadi katalisator dan mengambil peran utama dalam mengimplementasikan sejumlah komitmen lingkungan global. Ia menyebut Indonesia juga terus mendesak G20 untuk tetap utuh dan bekerja untuk memberikan manfaat nyata yang dinantikan oleh masyarakat global, menuju - "Vasudhaiva Kutumbakam" atau "Satu Bumi · Satu Keluarga · Satu Masa Depan".

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti juga memberikan intervensi singkat dalam Sesi I bertajuk Climate Change, Ocean/Blue Economy, Resource Efficiency & Circular Economy dan Sesi II Land and Biodiversity, and Water Resource Management. Dalam intervensinya, Menteri Siti menyampaikan di bidang lahan dan keanekaragaman hayati, Indonesia menekankan sinergi antara inisiatif baru kepresidenan India dan inisiatif G20 sebelumnya untuk mengurangi lahan terdegradasi.

Indonesia juga melihat urgensi untuk meningkatkan upaya dalam memulihkan ekosistem dan menempatkan aksi lahan dan keanekaragaman hayati dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ini juga turut menggabungkan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Dalam pengelolaan sumber daya air, Indonesia percaya bahwa pengelolaan sumber daya air yang baik sangat penting untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. 

Menteri Siti mengambil kesempatan pertemuan tersebut untuk mengundang seluruh negara anggota G20 untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali, 18--24 Mei 2024. Pada penyampaian intervensi sesi II, Menteri Siti mengatakan di tengah krisis multidimensi, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama.

Paradigma kolaborasi harus dikedepankan. Di hadapan peserta pertemuan, ia berbagi tiga hal, yakni tentang perubahan iklim, ekonomi biru, serta efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular.

Sementara, Dr. Sultan Al-Jaber, Presiden-Tertunjuk COP28 dan Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), telah mendesak negara anggota G20 untuk mengambil langkah tegas terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan 125 hari yang tersisa, para pemimpin ini telah menyetujui sebuah pernyataan bersama di sela-sela pertemuan tingkat Menteri G20 di Chennai.

Para ilmuwan telah menuntut adanya hasil mitigasi yang kuat pada COP28 yang mampu mendorong pengurangan emisi karbon yang signifikan dan menunjukkan peningkatan dari COP yang sebelumnya. "Kami meminta negara G20 untuk memimpin berdasarkan basis keilmuan dan kesetaraan agar dapat membuka jalan untuk hasil yang kuat dan kredibel sehingga memberikan dasar bagi negara-negara berkembang dalam melakukan transisi," kata para pemimpin dalam pernyataan tersebut.

"Bersama-sama, kita perlu mengambil langkah penting untuk mempercepat penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara perlahan dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat memiliki sistem energi yang bebas dari bahan bakar fosil pada pertengahan abad ini dan secara parallel membuka akses untuk semua sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan," ungkap mereka dalam penyataan tersebut, yang  menegaskan kembali pentingnya melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global dan menggandakan tingkat peningkatan efisiensi energi di seluruh sektor pada 2030.

Meski diskusi pada G20 Energy Ministrial telah mempertimbangkan transisi energi dan menyelaraskan arah tujuan dengan Paris Goals, hasilnya belum cukup jelas untuk mengubah sistem energi global, meningkatkan sumber energi bersih dan terbarukan, dan secara bertanggung jawab mengurangi bahan bakar fosil. "Kami berharap seluruh kemajuan yang dicapai oleh G20 dapat mendorong hasil yang kuat pada COP28 di bawah Global Stocktake serta mampu memanfaatkan Program Just Transition Work yang ditetapkan pada COP27 untuk memastikan bahwa transisi ini adil, tidak membiarkan siapapun tertinggal, dan mendukung tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam melakukan transisi ini," ungkapnya dalam pernyataan itu.

Para pemimpin juga mendesak negara-negara G20 untuk meningkatkan urgensi dalam mendefinisikan Global Goal on Adaptation (GGA) dan mengoperasionalisasi dana kerugian dan kerusakan "agar berada ditahap setara, untuk memastikan bahwa kepentingan manusia dalam menghadapi perubahan iklim menjadi fokus utama dari keputusan yang diambil." Adaptasi finansial harus lebih diutamakan, ungkap para pemimpi tersebut. 

"G20 harus mempertegas komitmennya dalam mencapai operasionalisasi pendanaan serta aransemen terkait dana kerugian dan kerusakan. Mereka yang ada di garda terdepan perubahan iklim membutuhkan dukungan kita saat ini, bukan dalam lima tahun yang akan datang. Ini adalah tolak ukur ambisi kita bersama," kata mereka dalam pernyataan tersebut.

Mereka juga meminta G20 untuk menunjukkan bahwa G20 dapat mendukung yang paling rentan terhadap iklim, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil. Penyampaian agenda 2023 akan berfokus pada menciptakan pendanaan iklim yang lebih tersedia, terjangkau, dan dapat diakses oleh negara-negara berkembang, ungkap para pemimpin itu.

"Aransemen pendanaan iklim perlu diubah untuk memenuhi skala yang diperlukan, agar dapat bekerja dengan lebih baik sebagai sebuah sistem dan mendukung mobilisasi pendanaan swasta pada tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya," kata mereka.