Prabowo Rencanakan Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil, Efek Jera atau Kontroversi?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana ambisius untuk membangun penjara khusus bagi koruptor di sebuah pulau terpencil. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah para pelaku korupsi melarikan diri. Rencana ini muncul di tengah keprihatinan Presiden terhadap dampak buruk korupsi.

Dalam acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap korupsi.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," jelas Prabowo saat meluncurkan mekanisme baru pencairan tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Meskipun Indonesia sudah memiliki Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung sebagai penjara khusus bagi koruptor, Prabowo menilai langkah tersebut belum cukup efektif.

"Koruptor lah yang membuat para guru, dokter, perawat, dan petani menjadi susah. Kita akan ngusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," tambahnya.

Rencana pembangunan penjara khusus ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa setiap permasalahan harus mendapatkan hukuman yang sesuai atau setimpal.

"Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan rencana ini. Praktisi hukum mengkritik perlakuan istimewa yang seringkali diterima oleh narapidana korupsi di penjara dibandingkan dengan narapidana kasus kejahatan lainnya. Mereka mempertanyakan apakah penjara khusus ini akan benar-benar memberikan keadilan bagi semua pelanggar hukum atau justru menciptakan kesenjangan dalam sistem peradilan.

Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai aspek kemanusiaan dari rencana ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa penempatan koruptor di pulau terpencil bisa dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, perlu ada pertimbangan yang matang agar langkah ini tidak melanggar hak asasi manusia.

Rencana penjara khusus untuk koruptor ini juga memunculkan diskusi di kalangan masyarakat. Banyak yang mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi, namun ada juga yang mempertanyakan efektivitasnya. 

Sejumlah lembaga dari civil society justru menilai rencana Prabowo membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil sebagai solusi yang ilusi. Seharusnya, untuk memberi efek jera koruptor, Prabowo bisa memiskinkan pelakunya dengan menerapkan aturan soal perampasan aset. Jika itu terjadi, Prabowo akan mengukir sejarah dalam pemberantasan korupsi.

Dengan berbagai reaksi yang muncul, rencana ini jelas menjadi sorotan publik. Apakah ini akan menjadi langkah signifikan dalam memerangi korupsi, atau justru akan menimbulkan lebih banyak kontroversi? Waktu yang akan menjawab.

Dengan demikian, rencana pembangunan penjara khusus untuk koruptor oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi topik hangat yang patut diperhatikan. Dalam upaya pemberantasan korupsi, harapan masyarakat adalah agar setiap tindakan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.