INA Kritisi Kelemahan Sektor Pariwisata Indonesia yang Bisa Bikin Investor Asing Enggan Tanam Duit

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pembukaan International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024, Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah menyoroti sejumlah kelemahan sektor industri pariwisata Indonesia yang patut menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Image building itu yang perlu kita bangun," tutur Ridha dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta Selatan, Senin, 13 Mei 2024.

Ridha membandingkan level citra pariwisata Indonesia dengan Thailand yang dinilai jauh kesenjangannya. Citra negeri gajah putih itu dinilai memiliki wajah baik di mata para wisatawan mancanegara (wisman) sehingga orang-orang tidak khawatir untuk berkunjung ke sana walau sebenarnya negara itu tetap memiliki masalah internal.

Salah satunya, menurut Ridha, karena public relation control yang dimiliki oleh Thailand sudah sangat baik sebab berita buruk soal wisata mereka jarang sekali terekspos ke luar. Selain membahas soal citra pariwisata, Ridha juga menuturkan bahwa ada aspek yang lebih teknis lainnya yang perlu jadi perhatian jika ingin pariwisata Indonesia menarik banyak investor dan pengunjung.

"Turis suka yang bersih-bersih," sebut Ridha. Ia mengatakan bahwa aspek yang semacam ini nyatanya masih perlu jadi perhatian, mengingat banyak lokasi wisata yang belum memenuhi standar tersebut, salah satu contohnya adalah pendakian ke Rinjani, katanya.

Kedatangan wisman ke Indonesia juga bisa memberikan efek promosi yang kuat jika destinasi wisata yang dikunjungi sudah bagus. Ridha mengatakan lewat konten-konten yang dibuat oleh wisman bisa jadi ruang pemasaran yang gratis bagi destinasi wisata tersebut.

Selain itu, Ridha mengkritisi soal konsistensi. Ada informasi yang disampaikan tumpang-tindih membuat investor bingung informasi mana yang bisa dipegang.

Triawan Munaf selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kadin Indonesia menambahkan bahwa ada aspek khusus perihal perizinan yang patut jadi pertimbangan dalam urusan pariwisata. Ia mengambil contoh kasus deportasi sejumlah selebriti Korea di Bali akibat penyalahgunaan jenis visa. Triawan menganggap hal tersebut seharusnya bisa diakali dengan cara yang lebih persuasif.

Ia mengatakan bahwa perlu digali penyebab wisman, apalagi dari kalangan artis, yang menggunakan visa tidak sesuai dengan fungsinya. Ia menyoroti soal kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin bisa menjadi langkah solutif ketimbang deportasi.

"Mungkin sosialisasi soal peraturan kita kurang, mungkin di KBRI-nya kurang lengkap, kurang promosi," sebut Triawan.

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyanggupi masukan tersebut sebab sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memang tidak dapat lagi bergantung kepada investasi dari negara. Namun, ia meluruskan khusus terkait visa kerja awak program Pick Me Trip in Bali adalah karena mereka tidak sabar.

"Kita (pemerintah) gak bisa lagi berinvestasi, yang berinvestasi sekarang itu private sector atau swasta," tutur Sandi.

International Tourism Investment Forum (ITIF) kedua akan diselenggarakan pada 18--25 Mei 2024 di Pantai Indah Kapuk (PIK). Hal tersebut disampaikan oleh Sandiaga pada The Weekly Brief with Sandi Uno edisi 13 Mei 2024 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Acara yang akan mengundang investor dari berbagai lini pariwisata dari seluruh dunia ini diharapkan bisa mendatangkan lebih banyak investasi dalam negeri untuk sektor pariwisata yang tengah menggeliat kembali pasca-COVID. Diketahui bahwa pertumbuhan investasi turisme Indonesia pada 2023 adalah sebesar 68 persen, dengan kebanyakan dana disuntik oleh para investor dari India, Tiongkok, Hong Kong, dan beberapa negara lain.

Alasan pemilihan tempat di PIK adalah karena sebagai lokasi projek strategis nasional. ITIF tahun ini akan membawa tema 'Elevating Tourism Investment for Sustainable Growth".

"Tema sustainability menjadi hal yang dibawa karena planet, people, dan prosperity jadi selalu menjadi acuan dari pariwisata kita di masa kini dn masa depan," sebut Sandi.

Menurut kajian awal yang dilakukan Kemenparekraf, baru-baru ini, sebut Sandi, pengembangan parekraf IKN mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan sustainable seamless travel. Ia menjelaskan, "Jadi, pariwisata (IKN) bukan dikembangkan melalui model resort besar, tapi lebih ke arah ecotourism, glamping, serta wisata dengan konsep berkualitas dan berkelanjutan."

"IKN akan dirancang jadi pusat kendali," sambungnya. "Saraf dari Indonesia secara keseluruhan, dan tentunya ditopang beberapa destinasi di sekitarnya. Kalau kita lihat, ada Samarinda, Balikpapan, dan seluruh Kalimantan Timur."

"Badan Otorita IKN telah membagi IKN jadi beberapa working project, mulai dari IKN barat, IKN timur I, dan IKN utara. Kalau kita lihat, banyak kontribusi sektor parekraf di Kalimantan Timur, dan kita bisa lihat dari total nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kalimantan Timur tahun 2023 yang mencapai Rp524 triliun, pariwisata berkontribusi Rp9,14 triliun dan ekonomi kreatif Rp29,43 triliun."

Menparekraf juga menyebut, ada beberapa desa wisata yang menarik untuk dikembangkan di sekitar IKN. "Ada Desa Wisata Mentawir, ini adalah hutan mangrove dengan pemandangan alam hutan tropis," ujar dia.