Curhatan Penyiar RRI ke Presiden Prabowo soal PHK Akibat Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Media sosial mulai dibanjiri konten karyawan sejumlah kementerian/lembaga pamit usai mengaku dirumahkan akibat efisiensi anggaran. Salah satunya datang dari seorang perempuan diduga penyiar RRI Ternate.

Curhatan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini diunggah ke Instagram-nya, @aiinizzaa, yang profilnya kini diprivat. Rekaman keluhannya telah diunggah ulang sederet akun lintas platfrom media sosial dan jadi sorotan daring.

Di klip, ia terdengar berkata, "Bapak (Prabowo), kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak."

"Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, setiap ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak."

"Karena ternyata orangtua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan, karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak?" tandasnya. Mendapati itu, tidak sedikit warganet yang bersimpati.

"Efisiensi anggaran, tapi kabinet masih gendut. Stafsus dan utusan presiden yang entah apa kerjanya tetep ditambah. Apa yang diefisienkan???" kritik salah satunya. "Sedih banget denger curhatan mbanya. Yang terdampak lagi-lagi orang kecil," menurut yang lain. "Kebijakan membabi buta tanpa melihat dampak. Tolong dikaji ulang," pinta seorang warganet.

Kanal News Liputan6.com sebelumnya melaporkan, Selasa, 11 Februari 2025, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikabarkan melakukan PHK pada sebagian kontributor daerah mereka akibat efisiensi anggaran.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak. "Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang harus dilakukan, tapi kami meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin," kata Eva dalam keterangan diterima, Selasa.

Ia menyambung, "Kami meminta ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK, baik dalam bentuk pesangon, program bantuan, atau peluang kerja di sektor lain." Eva menyebut, PHK karyawan merupakan hal yang diperbolehkan undang-undang.

Kendati demikian, PHK harus dilakukan dengan pertimbangan manusiawi. Misalnya, ia mencontohkan, diadakan semacam latihan keterampilan bidang lain agar bisa menjalani proses transisi.

Eva pun mendesak agar RRI dan TVRI tidak melakukan pengurangan lebih lanjut terhadap kontributor yang masih dipertahankan. Sebab, ada kekhawatiran pengurangan tenaga kerja bisa menurunkan kualitas dan jangkauan siaran RRI dan TVRI yang berperan sebagai media informasi utama bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil yang susah diakses.

"Kami berharap pemerintah dapat mencari celah lain dalam melakukan efisiensi anggaran sehingga tidak berdampak langsung pada tenaga kerja lepas penyiaran, termasuk pada RRI dan TVRI, agar dapat merevisi strategi efisiensi dengan memprioritaskan pengurangan biaya di sektor yang tidak berhubungan langsung dengan produksi siaran dan pelayanan publik," tandasnya.

Sebagai informasi, TVRI dan RRI melakukan PHK akibat efisiensi APBN 2025. RRI mengurangi jumlah kontributor sebagai imbas pemangkasan anggaran hingga Rp300 miliar dari total pagu Rp1,7 triliun untuk tahun 2025. Begitu pula TVRI yang memutuskan menghentikan penggunaan jasa kontributor akibat kebijakan efisiensi.

Terpisah, Prabowo Subianto mengungkap bahwa ada pihak yang ingin melawannya memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan jadi raja kecil.

"Ada yang melawan saya dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil," kata Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, 10 Februari 2025, lapor kanal News Liputan6.com.

Dia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan, uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," akunya. Prabowo menyampaikan, saat ini ada 330 ribu sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki.

Namun, kata dia, anggaran saat ini hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah saja. Maka itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga, termasuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri. "Berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi," tutur Prabowo.