Penang Malaysia Kampanyekan Larangan Kantong Plastik Mulai 1 Maret 2025, Sektor Pariwisata Vietnam Lebih Agresif

Liputan6.com, Jakarta - Darurat plastik membutuhkan aksi yang radikal dari semua pihak. Penang, Malaysia, meluncurkan kampanye No Plastic Bag dengan melarang pemberian kantong plastik sekali pakai mulai 1 Maret 2025. 

Datuk Seri S. Sundarajoo, Ketua Komite Perumahan dan Lingkungan Negara Bagian penang, mengatakan kampanye tersebut akan dimulai dengan mendistribusikan kantong belanja guna ulang secara gratis untuk mendorong konsumen beralih dari penggunaan kantong kresek. Selain itu, mengajak warga Penang beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan.

"Kami akan memberikan masa tenggang enam bulan untuk penegakan hukum hingga 31 Agustus agar bisnis dan masyarakat dapat beradaptasi dengan peraturan baru, dengan penegakan penuh mulai 1 September," katanya.

Untuk tiga bulan pertama kampanye, Penang Green Council akan mendistribusikan 100.000 kantong belanja guna ulang kepada masyarakat. "Setelah itu, mereka perlu membelinya," katanya setelah meluncurkan Kampanye Penang 2025 No Plastic Bags Every Day di sini kemarin, Bernama melaporkan, dikutip dari The Star, Minggu (16/2/2025).

Penang adalah negara bagian pertama yang memperkenalkan kampanye No Plastic Bag pada 2009, yang mengharuskan pelaku usaha untuk berhenti memberikan kantong plastik alias kantong kresek gratis kepada pelanggan.

Anggota eksekutif tersebut mengatakan kampanye ini lebih dari sekadar kebijakan. Ia menyebutnya sebagai seruan untuk keberlanjutan dan mendesak masyarakat untuk mengurangi limbah plastik dengan menggunakan kantong belanja guna ulang dan menolak plastik sekali pakai untuk masa depan yang lebih hijau.

Sundarajoo mengatakan pemerintah negara bagian sedang merumuskan kerangka kerja komprehensif untuk secara bertahap menghapus tidak hanya kantong plastik tetapi juga plastik sekali pakai di seluruh Penang.

Sementara itu, sektor pariwisata Vietnam melangkah signifikan menuju keberlanjutan lingkungan. Semua anggota Asosiasi Pariwisata Vietnam (VITA) berjanji untuk menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai dan mengintegrasikan pengurangan limbah plastik ke dalam kebijakan operasional 2030.

Ketua VITA Vu The Binh menyebut janji tersebut sebagai katalisator untuk sektor pariwisata bebas plastik. Ia mengatakan, meskipun pariwisata sangat terpengaruh oleh polusi limbah plastik, sektor ini juga merupakan penyumbang utama masalah tersebut. 

"Partisipasi aktif bisnis pariwisata dalam mengurangi limbah plastik adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Binh.

Sejak 2018, asosiasi telah meluncurkan inisiatif seperti 'Vietnam Tourism Joins Hands to Reduce Plastic Waste' dan 'Plastic Waste Reduction in Tourism,' dan memperkenalkan sistem sertifikasi untuk 'bisnis pariwisata bebas plastik'. Inisiatif tersebut telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Di Hoi An misalnya, volume limbah plastik di hotel turun sebesar 64 persen dalam tiga bulan setelah penerapan kampanye tersebut.

Pada 2025, tiga perempat anggota VITA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah limbah plastik. Sementara, semua situs wisata, restoran, dan hotel berencana untuk menghilangkan kantong plastik yang tidak dapat terurai dan plastik sekali pakai.

Separuh dari bisnis pariwisata diharapkan menerapkan pedoman untuk mengurangi limbah plastik pada akhir tahun. Pada 2030, 100 persen anggota VITA berkomitmen untuk menghapus plastik sekali pakai dan menanamkan langkah-langkah pengurangan limbah dalam peraturan mereka.

VITA juga berencana untuk memperkuat kerja sama internasional, mendorong transfer teknologi, dan berbagi pengalaman untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Ketua Asosiasi Pariwisata Ninh Binh, Duong Thi Thanh, menyoroti keberhasilan provinsi dalam inisiatif 'Plastic Waste Reduction in Tourism,' yang memicu penurunan limbah plastik sebesar 23 persen di hotel, 14 persen di restoran, dan 20 persen di objek wisata.

"Banyak bisnis pariwisata telah mengambil langkah untuk memerangi polusi plastik, terutama plastik sekali pakai. Ini adalah tanda yang sangat positif dari perubahan sikap dan tindakan dalam komunitas pariwisata Ninh Binh," kata Thanh.

Namun, Thanh mencatat bahwa pengurangan sampah plastik di sektor pariwisata menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, biaya awal yang tinggi untuk mengganti barang-barang plastik dengan alternatif ramah lingkungan, penerapan langkah-langkah pengurangan limbah yang tidak konsisten, dan ketekunan pengunjung yang membawa limbah plastik ke situs wisata.

Untuk mengatasi masalah ini, asosiasi pariwisata menguraikan enam prioritas utama, termasuk meningkatkan kesadaran publik dan wisatawan, mengembangkan produk pariwisata hijau, dan memobilisasi sumber daya internasional untuk memajukan upaya pengurangan limbah plastik. Asosiasi juga meluncurkan aplikasi pengelolaan limbah plastik, menyediakan sistem pelaporan untuk melacak pengumpulan dan pembuangan limbah plastik.

Asosiasi ini memainkan peran kunci dalam mensertifikasi 'bisnis pariwisata bebas plastik' berdasarkan kriteria asosiasi, mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. Praktik ini berbeda di sektor pariwisata Indonesia. Inisiatif gerakan pariwisata berkelanjutan justru didorong pemerintah dengan meluncurkan sertifikasi cleanlines, health, safety, and environmental sustainability (CHSE) di masa pandemi.

Di awal penerapan, sertifikasi CHSE bisa didapatkan pengusaha dengan biaya ditanggung pemerintah. Belakangan, pengusaha harus mendapatkannya secara mandiri dengan alasan sudah tak dianggarkan lagi.