Jangan Sampai Tragedi Longsor Gunung Sampah Seperti TPA Leuwigajah Terulang di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 yang diperingati setiap 21 Februari bukanlah perayaan, melainkan refleksi diri terkait masalah pengelolaan sampah di Indonesia yang dipicu tragedi TPA Leuwigajah. Tragedi yang memakan korban 157 jiwa itu menunjukkan bahayanya praktik open dumping alias sistem pembuangan sampah dengan menumpuknya di TPA tanpa pengelolaan lanjutan.

Dua puluh tahun berlalu, faktanya tragedi yang disebut sebagai tragedi lingkungan terbesar kedua di dunia setelah longsor gunung sampah pada 10 Juli 2000 di Quezon City, Filipina, tidak cukup mendorong perubahan terkait pengelolaan sampah selama ini. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut 343 TPA masih terus dikelola secara open dumping meski Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah melarangnya, bahkan dinyatakan sebagai tindak pidana.

"Kita telah melakukan pengawasan lingkungan lebih dari dua bulan lamanya terkait dengan seluruh pengelolaan sampah open dumping di seluruh Indonesia. Saat ini sedang melakukan finalisasi sanksi paksaan pemerintah. Jadi, menteri berkewajiban menghadirkan, memberikan sanksi paksaan pemerintah terkait dengan dengan pengelolaan sampah open dumping," kata MenLH seusai meninjau Pasar Atas Baru Cimahi, Sabtu, 22 Februari 2025.

Ia kembali mengingatkan para kepala daerah, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur, agar bertanggung jawab mengelola sampah di daerahnya masing-masing. Waktu 20 tahun sejak tragedi TPA Leuwigajah terjadi dinilainya sudah cukup untuk mengabaikan dan melalaikan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, baik sanitary control maupun sanitary landfill.

"Dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, kita akan segera menerbitkan paksaan pemerintah kepada 343 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memberikan arahan kepada para bupati, wali kota, serta gubernur untuk segera menyelesaikan pengolahan sampahnya secara bertahap mulai sekarang," kata Hanif.

Satu demi satu TPA open dumping ditutup pemerintah. TPA Basirih di Banjarmasin dan TPA Burangkeng di Bekasi dijadikan contoh bahwa tempat pemrosesan akhir yang sudah kelebihan beban wajib ditutup. Langkah nekat harus diambil meski konsekuensinya Banjarmasin kini pusing dengan tumpukan sampah di mana-mana.

"Hari ini Banjarmasin sedang struggle, berjuang untuk menyelesaikan sampah yang timbul di mana-mana. Dan untuk mengelola lebih jauh akan dilakukan koordinasi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur telah memberikan akses kepada TPS regional untuk pengelolaannya," ujarnya.

Sementara untuk kasus TPA Sarimukti di Bandung Raya, pihaknya menyebut masih bisa beroperasi dengan catatan agar instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) segera diselesaikan. Pasalnya, leachat alias air lindi yang menjadi ekses TPA selama ini langsung dibuang ke sungai hingga mencemari sekitarnya.

"Kita sudah sampaikan ke Bapak Sekda, kepada Bapak Pj. Gubernur (jawa Barat) waktu itu bahwa ini harus serius, karena memang limbahnya langsung masuk ke sungai di Sarimukti," kata Hanif.

Pemerintah daerah lain, sambung dia, diberikan keleluasaan untuk mengelola sampah di daerahnya masing-masing. Ia mendorong agar pengelolaan sampah disesuaikan dengan jenis sampah dan jenis penyebab timbulnya sampah, termasuk memanfaatkan teknologi seperti dekomposer, RDF, maupun insinerator.

"Penyelesaian berdasarkan karakteristik lapangan adalah sangat penting sehingga di TPA itu hanya residunya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitya Yudistira mengungkapkan rencana untuk bekas lokasi TPA Leuwigajah ke depan. Berbicara di Cimahi Technopark, ia menyebut pihaknya akan membangun sebuah monumen peringatan sebagai pengingat akan tragedi yang diharapkan tidak terjadi lagi di Indonesia.

Sebelumnya, pada Jumat, 21 Februari 2025, Pemkot Cimahi juga sudah mencanangkan bahwa Desa Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menjadi wilayah konservasi adat budaya dan lingkungan."Semoga disepakati oleh bapak ibu kepala daerah yang lain. Bapak-bapak kepala daerah tetangga dan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk sama-sama memiliki frekuensi yang sama," katanya.

Bagian dari rencana tersebut, lahan bekas TPA Leuwigajah akan dikembalikan fungsinya sebagai hutan bambu. Pihaknya berencana menanam jutaan pohon bambu di lahan tersebut. Bambu dipilih selain karena menjadi ikon Kota Cimahi, tetapi juga simbol dari kemakmuran di dalam ajaran atau budaya Sunda. 

"Ada istiah pak, leuweung kudu awian, legok kudu balongan, lebak kudu sawahan. Jadi kalau di puncak ada pohon bambu, pasti di bawah tidak akan kesulitan, itu yang kami harapkan," katanya.

Menteri LH dan Wakil Wali Kota Cimahi memulai penanaman bambu sebagai simbolisasi konservasi pada Sabtu, 22 Februari 2025. Jenis bambu yang ditanam saat itu adalah bambu betung.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan Lifestyle Liputan6.com, lahan yang pernah menjadi TPA Leuwigajah kini telah menghijau. Di atas tumpukan sampah yang terkubur tumbuh ribuan pohon pisang dari kejauhan. Tak heran jika mantan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada November 2021 mencetuskan rencana memanfaatkan lahan tersebut untuk ketahanan pangan.

Meski begitu, Hanif mengingatkan ada bahaya dari tanah tersebut lantaran sampah plastik ikut tertimbun di bawahnya. Sampah plastik yang tidak bisa terurai dikhawatirkan akan masuk ke dalam sistem rantai makanan karena menjadi mikroplastik.

"Sampah plastik ini mencapai 13 persen dari timbulan sampah tahunan nasional. Tidak kurang dari 56,5 juta ton sampah dihasilkan di Indonesia... Pada akhirnya, sampah plastik tidak dapat terurai dan butuh ratusan tahun sehingga plastik bisa membahayakan, meracuni air tanah," katanya.

"Meski telah tertimbun 20 tahun lalu, tapi perlu kehati-hatian pemda," katanya.