Presiden SBY Dinilai Melecehkan DPR

Liputan6.com, Jakarta: Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan jawaban atas interpelasi DPR dalam rapat paripurna di Senayan dinilai melecehkan DPR. "Bila Presiden mengirimkan pembantunya, itu merupakan pelecehan kepada DPR," tutur anggota Komisi I DPR, Ali Mochtar Ngabalin dalam telewicara dengan SCTV, Selasa (5/6).

Presiden Yudhoyono rencananya mengutus tiga menteri untuk mewakilinya. Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa. Menurut Hatta, pemerintah siap menjelaskan tuntutan interpelasi DPR [baca: Presiden Yudhoyono Dipastikan Tidak Hadir]

Menurut Ali, tiga menteri itu tak akan bisa menjawab pertanyaan anggota DPR. Sebab DPR akan bertanya mengenai isi pembicaraan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush sesaat sebelum voting dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, beberapa waktu silam.

Lebih jauh Ali mengatakan, rakyat tidak tahu alasan keputusan memberikan dukungan terhadap Resolusi DK PBB Nomor 1747 yang menjatuhkan sanksi tambahan bagi Iran. "Rakyat Indonesia tak tahu terhadap keputusan pemerintah Indonesia tersebut," ungkap Ali. Dia menambahkan, keputusan Indonesia berujung invasi militer ke Iran.

Ali menambahkan, orang nomor satu Indonesia ini harusnya hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sebab rapat interpelasi DPR adalah momentum bersejarah bagi Presiden. Ali menambahkan, kehadiran Presiden adalah untuk menjelaskan dukungan pemerintah Indonesia terhadap sanksi untuk Iran [baca: Rencana Ketidakhadiran Presiden Yudhoyono Dikecam]

Dukungan pemerintah atas sanksi ini membuat gerah anggota Parlemen. Pemerintah dianggap telah berkhianat kepada Iran. Padahal, Indonesia pernah menyatakan dukungannya kepada Iran. Anggota parlemen menuding politik luar negeri Indonesia dipengaruhi Amerika Serikat [baca: Kontroversi Nuklir Iran](REN/Tim Liputan 6 SCTV)