DPR Usulkan Interpelasi Soal Lapindo

Ratusan anggota DPR mengajukan hak interpelasi terkait penyelesaian lumpur panas PT Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka berpendapat pemerintah telah gagal menyelesaikan kasus tersebut.

oleh Liputan6 diperbarui 07 Jun 2007, 18:54 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2007, 18:54 WIB
070607cdpr_interpelasi.jpg
Liputan6.com, Jakarta: Gagal menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan sikap pemerintah terkait kebijakan mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal sanksi pada Iran, sejumlah anggota DPR kembali mengajukan hak interpelasi [baca: Anggota Dewan Mengancam Meninggalkan Ruangan Rapat].

Kali ini berkaitan dengan kegagalan pemerintah menyelesaikan kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Usulan interpelasi yang ditanda-tangai 130 anggota ini, Kamis (7/6), diserahkan ke pimpinan DPR.

Sementara itu, Badan Musyawarah DPR kembali akan membahas masalah interpelasi terkait dukungan pemerintah atas resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal sanksi pada Iran pada 14 Juni nanti. Pembahasan untuk menentukan apakah mereka masih harus memanggil Presiden atau tidak.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya