Tim Sukses: Prabowo Diberhentikan Secara Hormat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menjawab tantangan calon presiden Prabowo Subianto pada debat capres pertama. Saat itu, Prabowo meminta agar kasus pelanggaran HAM 1998 ditanyakan kepada Wiranto sebagai atasannya.

Wiranto membeberkan keterlibatan Prabowo mulai dari penculikan, keinginan kudeta, hingga beredarnya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Tapi, hal itu ditanggapi dingin oleh tim sukses Prabowo-Hatta. Tim menilai semua itu sudah selesai dengan terbitnya kepres yang menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat.

"Kalau saya ditanya, saya mengatakan itu kan sudah terjadi tahun 1998 dan keputusannya sudah ada, keputusannya sudah ditetapkan, bahwasanya Mas Bowo itu dibehentikan dengan hormat. Jadi tidak ada masalah," kata Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, MS Kaban di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (19/6/2014).

Kaban yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBB itu mengatakan, pihaknya tidak mau terlibat dalam perdebatan yang sekarang ini terus dihembuskan. Saat debat, Prabowo juga menyebut hal itu dilakukan untuk mempertahankan bangsa.

"Saya tidak ingin masuk dalam perdebatan. Yang sifatnya opini masing-masing. Saya ingat ketika mas bowo di perdebatan presiden mengatakan, dia mengambil langkah itu untuk kepentingan nasional pada saat itu pada tahun 1998. Kemudian secara riil keputusan pemberhentian secara hormat," lanjutnya.

Menurut Kaban, surat keputusan pemberhentian secara hormat itu harusnya menjadi pedoman. Sehingga tidak lagi muncul berbagai opini yang justru menyudurkan capres nomor urut 1 itu.

"Kalau saya apa pun, intinya keputusan resmi itu dong yang jadi pedoman. Kalau prosesnya macem-macem. Prosesnya ada pro kontra perdebatan itu sah sah saja. Tapi keputusannya itu diberhentikan dengan hormat. Jadi tidak ada masalah," tegasnya.

Karena itu, dirinya yakin apa yang disampaikan Wiranto hari ini tidak mempengaruhi elektabilitas Prabowo. Justru, dengan adanya pernyataan Wiranto membuat masyarakat memilih Prabowo.